Mencintai Bangunan Tua di Usia Tua, Sebuah Tinjauan Insentif bagi Bangunan Cagar Budaya

273

Medan, Sumut24.co

Saat Pandemi yang sedang menyelimuti kini, Kota Medan telah berusia 430 tahun pada tanggal 1 Juli 2020. Kota Medan memiliki berbagai bangunan tua yang menandakan jejak perjalanan hidupnya. Fenomena bangunan-bangunan tua di kota-kota tua dunia ini terbagi dalam 3 kondisi yakni dipelihara sebagai nostalgia sejarah kota, punah secara alami, dan yang sengaja dihancurkan/dibiarkan.

Perdebatan pentingnya bangunan tua memiliki berbagai pandangan dan dikotomi antara ekonomi dan sejarah, antara anti jejak penjajahan dan pemerhati sejarah.
Upaya pelestarian bangunan cagar budaya di Kota-Kota besar seperti Kota Medan harus didukung oleh kebijakan yang sistematis, rasional dan terintegrasi.

Permasalahan kerusakan bangunan dan penghancuran bangunan cagar budaya berkorelasi dengan ketiadaan kebijakan yang baik serta kepedulian warga kota. Disisi lain, pemilik atau pengelola bangunan cagar budaya memiliki beban perawatan dan operasional bangunan yang semakin membesar seiring dengan meningkatnya nilai jual tanah dan semakin tuanya umur bangunan.

Insentif dan disinsentif merupakan suatu alat pelestarian yang belum digunakan sebagai komponen pelestarian bangunan cagar budaya. Berbagai teori pelestarian dan juga regulasi cagar budaya, bangunan gedung, penataan ruang, pajak dan retribusi daerah, perizinan, dan pola kemitraan telah mengakomodir penerapan insentif dan disinsentif. Teori dan regulasi tersebut harus dikaji pola alternatif yang paling mungkin untuk membantu permasalahan yang dialami masyarakat pemilik atau pengguna bangunan cagar budaya.

PELESTARIAN BANGUNAN TUA
Secara sederhana, pelestarian mengandung arti suatu tindakan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan terhadap sebuah objek atau sekelompok objek, baik buatan manusia ataupun alam, untuk memperpanjang umur dan mempertahankan kondisi fisik objek tersebut agar keberadaan dan manfaatnya dapat dirasakan oleh pemilik atau masyarakat setempat secara berkelanjutan.

Istilah-istilah pelestarian, konservasi, pemugaran, mengandung arti sebagai suatu usaha untuk mempertahankan bentuk atau keadaan suatu arfetak bangunan ataupun lingkungan seperti aslinya, tanpa ada perubahan berarti. Kegiatan yang pada awalnya hanya menekankan pada nilai nilai artistik warisan budaya, kemudian berkembang pada penggunaan ekonomis pada tahun 1970-an, dan akhirnya menjurus ke arah manajemen lingkungan pada tahun 1980-an.

Pemahaman pelestarian diatas bahwa unsur kemampuan pembiayaan diri sendiri oleh suatu bangunan cagar budaya atau kemampuan pemilik bangunan sangat mempengaruhi keberhasilan pelestarian. Dengan usia bangunan cagar budaya yang lebih dari 50 tahun dan semakin tua dimasa depan, maka biaya pemeliharaan dan operasional bangunan cagar budaya akan semakin besar. Untuk itu diperlukan mekanisme pembiayaan pelestarian melalui pemberian insentif maupun bentuk kompensasi.

Kota-kota besar dunia telah mengembangkan kota-kotanya menjadi kota yang menjunjung tinggi nilai sosial budaya kawasan bersejarah dan menikmati manfaat ekonomis yang luar biasa dari sikap tersebut. Pembangunan di bagian kota yang tua dan bersejarah dilakukan selaras dan proposional dengan pembangunan kawasan ultra modern. Regulasi diciptakan sedemikian rupa agar pemilik/pengguna bangunan/kawasan bersejarah tidak dirugikan bahkan mendapat keuntungan ekonomis dari upaya pelestarian yang dilakukan. Negara tetangga seperti Malaysia maupun Singapura telah melakukannya dengan baik. Singapura telah meraih keuntungan ekonomis dari revitalisasi Bugis Junction, Little India, Kampung Glam, China Town serta berbagai kawasan kota yang lain dengan mengawinkan pelestarian bangunan bersejarah dengan kegiatan ekonomi dan kehidupan sosial budaya yang unik.

Problematika yang muncul adalah Kota Medan baru memiliki regulasi yang bersifat ”membatasi” dan melindungi keberadaan bangunan/kawasan bersejarah sejak adanya Peraturan Daerah Kota Medan No. 6 tahun 1988 tentang Pelestarian Bangunan dan Lingkungan yang bernilai sejarah Arsitektur Kepurbakalaan serta Penghijauan dalam Daerah Kota Medan sampai Peraturan Daerah No.2 Tahun 2012 tentang Pelestarian Bangunan dan atau Lingkungan Cagar Budaya yang memiliki beberapa permasalahan dan belum memiliki peraturan pelaksanaannya. Regulasi ini bersifat DISINSENTIF dan PROTEKTIF dalam melindungi kawasan bersejarah. Ternyata pada perkembangannya perlakuan yang protektif tersebut tidak dapat efektif melawan kekuatan ekonomi kawasan, maupun perkembangan sosial budaya masyarakat sehingga dibutuhkan pula strategi dan regulasi yang bersifat INSENTIF. Kebijakan inilah yang akan memberikan strategi bagaimana menyeimbangkan kewajiban pemilik/pengguna atas aset-aset bersejarah milik mereka dalam kawasan bersejarah dengan hak dan keuntungannya jika berpartisipasi aktif dalam mendukung upaya pelestarian terhadap aset-aset dimaksud.

PERMASALAHAN PELESTARIAN
Selama 25 tahun terakhir, telah banyak bangunan di Kota Medan yang masuk kategori benda cagar budaya yang telah rusak atau dihancurkan. Selain karena rendahnya pemahaman warga masyarakat dan aparat pemerintah kota mengenai pentingnya upaya perlindungan dan pelestarian atas bangunan cagar budaya tersebut, faktor penyebab lain dari punahnya bangunan cagar budaya adalah karena belum ditetapkannya mereka dengan perangkat hukum yang relevan sebagai bangunan yang dilindungi.
Walaupun telah ada UU nomor 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang sebenarnya telah memberikan kekuatan hukum yang cukup atas perlindungan bangunan cagar budaya yang ada di Kota Medan, sejak 1992 telah banyak bangunan tua yang dihancurkan oleh pihak swasta dan/atau pihak lainnya dengan pertimbangan bangunan-bangunan tersebut tidak masuk dalam daftar yang disebutkan oleh SK WaliKota Medan No. 188.342/3017/SK/2000. Disisi lain kondisi tersebut juga terjadi karena belum adanya kesepakatan berbagai pihak (stakeholder) mengenai pendifinisian bangunan bersejarah, apakah hanya dari aspek sejarah, atau semata arsitektural, atau standar yang disepakati bersama lainnya.
Pada sisi lain, cukup banyak bangunan cagar budaya yang telah ditetapkan untuk dilindungi yang telah dihancurkan.

Sejak 1988, Medan telah kehilangan gedung Kerapatan Adat Deli, gedung South East Asia Bank dan Kantor PU Sumatera Utara di Jalan Listrik serta Gedung di Jalan Hindu. Bangunan yang karakter fisiknya sangat kental dengan nilai-nilai sejarah di sebelah kiri dan kanan Jalan Ahmad Yani atau Jalan Kesawan telah banyak yang kehilangan ciri khasnya karena penambahan lantai dan perubahan wajah atau tampak muka bangunan yang tidak mempertahankan ciri-ciri masa lalunya.
Sementara itu, kondisi bangunan cagar budaya yang masih berdiri dan tersebar di berbagai penjuru Kota Medan tidak menjadi lebih baik dari waktu ke waktu.

Banyak bangunan makin keropos dan kelihatan kumuh dimakan usia dan menjadi korban dari ketidakpedulian pemiliknya. Bangunan gedung cagar budaya beserta lingkungannya dibiarkan terlantar tanpa ada upaya pemeliharaan dari pemiliknya maupun dari pemerintah sehingga ikut memperburuk wajah Kota.
Hanya ada sedikit bangunan bersejarah yang terlihat menarik dan terpelihara dengan baik. Umumnya mereka adalah bangunan-bangunan yang dimiliki atau digunakan oleh BUMN dan perusahaan swasta besar yang memiliki cukup dana untuk pemeliharaannya, seperti Kantor Pos Besar, Bank Indonesia, gedung Bank Mandiri dan Gedung London Sumatra di kawasan Lapangan Merdeka, Gedung Kantor RISVA di Jl. Brigjend Katamso, dan sebagainya. Akan tetapi penghargaan atas pelestarian ini belum disertai kebijakan insentif maupun disinsentifnya.

KELAYAKAN PEMBERIAN INSENTIF
Masalah ekonomi mewarnai tantangan pelestarian yang dirasakan oleh pemilik bangunan. Beban ekonomi dirasakan membelit mereka jika bangunan tersebut harus dipertahankan. Beban tersebut berasal dari dua aspek, aspek pemeliharaan bangunan yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit, dan aspek beban pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) yang cukup tinggi, karena umumnya bangunan bersejarah berlokasi di inti kota yang nilai tanahnya sangat tinggi. Hal ini menjadi lebih berat bagi pemilik bangunan yang tidak menghasilkan pendapatan karena tidak berfungsi komersial, tetapi hanya berperan sebagai rumah tinggal.

Untuk kasus di mana pemilik modal atau investor berperan sebagai pemilik bangunan, mereka menghancurkan bangunan tua yang bersejarah untuk membangun sesuatu yang baru mengemukakan alasan bahwa biaya penghancuran dan pembangunan baru lebih murah daripada merehabilitasi atau merenovasi bangunan tua yang ada. Padahal Studi di Amerika Serikat membuktikan hal sebaliknya. Mereka memilih menghancurkan bangunan bersejarah karena semata-mata mengejar profit, status dan prestise jangka pendek.
Kebijakan pemberian insentif diterapkan oleh pemerintah sebagai suatu cara untuk meringankan beban pemilik bangunan bersejarah dalam partisipasi mereka mempertahankan keberadaan dan merawat bangunan milik mereka.

Kebijakan insentif juga ditujukan untuk mendorong partisipasi pemilik modal atau investor yang ingin mengejar keuntungan usaha dalam ikut melestarikan bangunan/kawasan bersejarah di suatu kota.

Ada dua pola pemberian insentif, pertama adalah insentif yang diberikan oleh pemerintah sebagai suatu upaya mengkompensasi kerugian atau kehilangan potensi pendapatan yang dialami oleh pemilik bangunan bersejarah akibat dari batasan atau peraturan yang melarang penghancuran bangunan bersejarah atau perubahan wujud/penambahan lantai. Pola yang kedua adalah insentif yang diberikan sebagai subsidi atas biaya yang dikeluarkan oleh pemilik bangunan yang telah merehabilitasi dan merawat bangunan bersejarahnya. Bentuk dari pola insentif yang kedua ini adalah pengurangan pajak properti atau Pajak Bumi Bangunan (PBB), pengurangan pajak penghasilan dan subsidi langsung atau tidak langsung.

Pemberian Kompensasi dapat diberikan dalam bentuk Bantuan Langsung Biaya Perawatan berupa pola bantuan langsung pembiayaan perawatan, yang dialokasikan dalam APBD, tetapi cara ini sebaiknya tidak ditempuh Pemko Medan. Kompenasi Bantuan subsidi rehabilitasi / renovasi, untuk bangunan cagar budaya yang tidak komersial atau yang pelestariannya tidak bertujuan mencari keuntungan, Pemerintah Kota Medan dapat memberikan bantuan subsidi untuk biaya rehabilitasi dan/atau renovasi bangunan, yang bersumber dari APBD. Bantuan subsidi yang dikucurkan harus benar-benar digunakan untuk kegiatan pelestarian dan hal ini harus diawasi ketat oleh aparat yang berwenang. Bangunan yang masuk kategori ini adalah rumah tinggal, rumah ibadah dan museum serta lembaga yang bergerak di bidang kebudayaan dan kesenian. Bantuan rutin yang perlu diberikan antara lain berbentuk bantuan pembersihan dinding, pengecatan dan perbaikan atap.

Insentif dalam bentuk penghargaan dapat berupa piagam, sertifikat, ekspos media massa, maupun hadiah uang secara berkala bagi pihak-pihak yang telah melakukan revitalisasi secara swadaya atau yang paling baik kerjasamanya terhadap Pemerintah Kota Medan. Insentif, kompensasi dan pernghargaan sebaiknya dilakukan dengan konsep kemitraan sehingga partisipasi warga dan swasta lebih besar dan penggunaan dana APBD lebih diminimalisir.

Kemitraan dalam pelestarian cagar budaya dapat dilakukan dalam dua aspek yaitu aspek komersil dan aspek non komersil. Aspek komersil dilakukan pada hal yang memiliki nilai jual promosi atau nilai tambah seperti penggunaan cat dan material lain, pemasangan reklame disertai larangan penempatan reklame radius 50 meter dari bangunan cagar budaya, penempatan minipole menara telekomunikasi yang dilengkapi lampu penerangan dan CCTV untuk keamanan lingkungan bangunan cagar budaya, kemitraan paket wisata budaya dan pendidikan. Aspek non komersil diterapkan dalam bentuk bagian dari kepedulian sejenis dana CSR yang digunakan untuk merawat bangunan, membuat katalog dan pendataan penelitian serta dokumentasi, Pihak mitra dapat menjadikan bangunan tersebut sebagai ‘anak asuh’ dengan hak publikasi. Peran pemerintah adalah menjadi fasilitator dan mencari mitra untuk membantu pelestarian bangunan cagar budaya.

MELESTARIKAN DENGAN INSENTIF
Kebijakan yang ada di Kota Medan selama ini hanya tentang disinsentif tetapi belum didukung oleh perangkat penunjang lain sehingga kurang optimal. Perangkat penunjang yang dibutuhkan Pertama, langkah awal adalah membuat suatu daftar atau register bangunan bersejarah yang berkekuatan hukum dan politik. Perda yang ada saat ini belum memiliki daftar bangunan yang jelas dan daftar yang lama belum membagi klasifikasi bangunan cagar budaya dalam klasifikasi sesuai pelestarian pada regulasi bangunan gedung, bahkan belum ada kesepakatan kriteria yang jelas dalam menilai.

Kedua, ditentukan kawasan kota yang menjadi kawasan konservasi atau ‘heritage district” atau “historic district” sebagai aspek geografis dalam penentuan lokasi bangunan yang layak menikmati kebijakan insentif karena tidak mungkin meliputi pelestarian seluruh bagian kota.

Ketiga, pembentukan Dewan Konservasi Kota atau Komite/Tim Cagar Budaya yang dibentuk oleh walikota dengan persetujuan wakil rakyat, tetap bertugas secara independent sebagai kekuatan yang mengontrol penerapan kebijakan pelestarian dan kebijakan pemberian insentif, beserta tugas-tugas administratif dan aspek hukum- legal yang terkait.Dewan ini dapat digantikan dengan adanya Tim Ahli Bangunan Gegung atau Tim Perencanaan dan Arsitektur Kota.

Keempat, melaksanakan langkah-langkah pelestarian secara sistematis sesuai ketentuan yang telah ada dengan melibatkan seluruh komponen pembangunan kota tanpa merasa tau segalanya atau benar selamanya.
Sebagai Kota Tua yang telah berusia 430 tahun ini, sudah saatnya mencintai dan mengajarkan masyarakatnya untuk mencintai Bangunan Tua yang patut dilestarikan. Semoga bermanfaat dalam pengembangan upaya pelestarian bangunan cagar budaya di Kota Medan yang kita cintai dan semoga rakyat beserta pemerintah kota mampu menjaga warisan pelestarian bangunan dan kawasan sesuai rencana tata ruang kota karena Medan adalah RUMAH WARISAN KITA.

(Oleh Benny Iskandar, ST, MT
Dosen Jurusan Teknik Arsitektur Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Pembangunan Panca Budi Medan/ KEPALA Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang (PKPPR) Kota Medan)

Loading...