KPPU Awasi Praktik Kartel

Medan | Sumut24
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terus mengawasi pergerakan perusahaan pembiayaan khususnya yang berkaitan dengan bunga kredit yang dinilai rawan praktik kartel.

Kepala Kantor KPPU Medan, Abdul Hakim Pasaribu mengungkapkan, pihaknya telah lama mengawasi setiap perusahaan pembiayaan yang ada di Indonesia, termasuk di Sumut. “Bunga kredit pada perusahaan pembiayaan rawan kartel karena tidak ada batas atas untuk suku bunga,” katanya, Senin (6/6).

Menurut dia, potensi terjadinya praktik kartel yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan semakin terbuka karena regulator, khususnya OJK dan BI yang bersentuhan langsung dengan sektor itu belum mengeluarkan aturan yang mengatur batas atas bunga kredit perusahaan pembiayaan.

Selain itu, hingga saat ini masih banyaknya masyarakat yang kurang bankable atau tidak memenuhi kriteria untuk mengajukan kredit di perbankan membuat masyarakat ramai-ramai meminjam uang di lembaga pembiayaan nonbank.

“Saat permintaan tinggi, bisa jadi mereka akan menaikkan bunga kredit dan kemungkinan akan bersama-sama sepakat untuk menetapkan bunga yang cukup tinggi,” jelasnya.

Kemungkinan itu juga bisa semakin berpotensi terjadi jika perusahaan pembiayaan tergabung dalam perkumpulan atau asosiasi sehingga sangat memudahkan mereka untuk berkoordinasi melakukan praktik kartel. Apalagi jika asosiasi memfasilitasi hal itu.

“Saat ini kami terus mendalami sektor ini, jangan sampai terjadi praktik-praktik yang merugikan konsumen atau masyarakat pada umumnya,” tandasnya.

Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Medan Herry Hermana mengatakan, praktik kartel bunga kredit sulit terjadi karena masing-masing perusahaan terlibat dalam persaingan yang sangat ketat.

“Bahkan masing-masing perusahaan berusaha memberikan pelayanan terbaik dengan menawarkan bunga rendah dan fasilitas lain,” katanya .

Herry mengungkapkan suku bunga pembiayaan terjadi atas dasar mekanisme pasar dan masing-masing perusahaan telah menghitung sesuai dengan cost of fund yang dimiliki. Dia mengungkapkan bila perusahaan pembiayaan memperoleh dana murah dari perbankan maka rate yang ditawarkan ke nasabah pembiayaan juga akan ringan.

Menurutnya, sangat sulit bagi perusahaan pembiayaan untuk melakukan kartel karena jumlah perusahaan pembiayaan terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menyebabkan persaingan semakin ketat dan masing-masing perusahaan berusaha mencari keuntungan sendiri dengan menawarkan fasilitas masing-masing.

“Tidak mungkin ada kartel, walaupun kami berkawan di asosiasi, tapi sesungguhnya kami bersaing ketat di luar,” tegasnya.

Lanjutnya, kegiatan usaha perusahaan pembiayaan di Medan dan sekitarnya terdiri dari investasi, modal kerja, multiguna dan pembiayaan lain yang disetujui OJK. Dari tiga segmen tersebut, katanya, 50% pembiayaan di Medan dikuasai oleh pembiayaan kendaraan bermotor, yakni mobil dan sepeda motor.

APPI Medan mencatatkan masih 32 perusahaan pembiayaan yang menjadi anggota asosiasi, dari 60 perusahaan pembiayaan beroperasi di daerah itu. Dia mengungkapkan APPI Medan pun tidak mengatur dan terlibat dalam pembentukan suku bunga pembiayaan di pasar.

“Semuanya tergantung pasar. Dan saat ini masyarakat semakin pintar sehingga mereka bisa menilai mana perusahaan yang baik dan tidak,” tandasnya.(W04)