Soal Defenitif Akhyar, Pemprovsu Tunggu Surat Salinan Putusan Inkrah

 

Baca Juga:

• Rapidin Simbolon Serahkan Benih Jagung kepada 170 Kepala Keluarga Petani Urat Samosir
• Terima Tim Verval Sumut, Wali Kota Tanjungbalai Usulkan Kampung Kreatif SEJALAN
• Polda Sumut Ungkap Tiga Kasus Narkoba, Sita 244 Kg Sabu

MEDAN I SUMUT24 Pasca vonis hukuman penjara Wali Kota Medan non aktif Dzulmi Eldin mencapai putusan inkrah. Maka dipastikan, Pelaksana tugas (Plt) Walikota Medan Akhyar Nasution akan dilantik menjadi Wali Kota definitif menggantikan Dzulmi Eldin.

Kepala Biro Otda dan Kerjasama Basarin Yunus Tanjung mengatakan, saat ini pihaknya tengah menunggu salinan putusan Inkrah dari Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Medan. Jika salinan putusan tersebut diperoleh, maka Pemprov Sumut akan segera mengusulkan pelantikan Wali Kota definitif kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di jakarta. “Saat ini, kami menunggu salinan vonis Pak Eldin dari Pengadilan Tipikor, sebelum mengajukan pelantikan Wali Kota defenitif ke Mendagri,” katanya, Senin (19/7).

Selain itu, Kata Plt sekda Siantar itu, pihaknya masih menunggu salinan tersebut ke panitera PN Medan, kalau sudah ada baru kita usulkan ke Mendagri untuk proses pemberhentian Dzulmi eldin secara tetap dan melantik Akhyar nasution sebagai Wali Kota defenitif, ucapnya.

Sebelumnya diketahui, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan menjatuhkan vonis 6 tahun penjara dan pencabutan hak politik kepada mantan Wali Kota Medan Dzulmi Eldin.

Dia terbukti bersalah menerima hadiah atau janji berupa uang dari para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/Pejabat Eselon II Pemko Medan dengan total Rp2,155 miliar.

“Mengadili, menyatakan terdakwa Dzulmi Eldin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 6 tahun, denda Rp500 juta, subsider 4 bulan kurungan,” kata Ketua Majelis Hakim Abdul Azis dalam sidang yang digelar secara daring, Kamis (11/6).

Selain itu, Dzulmi Eldin juga dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak politik untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun setelah terdakwa menjalani pidana pokok. Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 12 huruf a.

“Adapun hal-hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya. Sedangkan hal-hal yang meringankan terdakwa belum pernah dihukum dan berlaku sopan selama persidangan,” papar majelis hakim.(W03)

.

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Rapidin Simbolon Serahkan Benih Jagung kepada 170 Kepala Keluarga Petani Urat Samosir

Terima Tim Verval Sumut, Wali Kota Tanjungbalai Usulkan Kampung Kreatif SEJALAN

Polda Sumut Ungkap Tiga Kasus Narkoba, Sita 244 Kg Sabu

Bupati Solok Hadiri Pembukaan PORPROV Ke-XVI Sumbar Tahun 2026

Untuk Meringankan Beban Korban Bencana Galodo di Arosuka Pertamina Salurkan Bantuan.

Bundo Kanduang Kabupaten Solok Salurkan Bantuan Untuk Beban Korban Galodo di Arosuka.