Bawaslu Sumut Tak Ada Kesepakatan Dengan Paslon Soal Surat

MEDAN | SUMUT24

Baca Juga:

• Modesta Marpaung Minta Peran Kepling Lakukan Pendataan Akurat Terkait Perlinsos
• Kasus Jari Putus Digigit, Kuasa Hukum Konita Pertanyakan Penetapan Tersangka oleh Polsek Sidikalang
• Ketika Ekonomi Kreatif Bertemu Ekonomi Syariah

Surat Edaran yang dikeluarkan Bawaslu Sumut dengan Nomor : B-1601/K.BAWASLU-Prov.SU/PM.00.01/05/2018 jadi pemicu kemarahan publik.

Saat didemo, Bawaslu Sumut pun akhirnya mengakui tak ada penandatanganan bersama atas klaim surat kesepakatan yang dibuat Bawaslu Sumut tersebut.

Hal itu diterangkan Zulchairi Pahlawan SH, salah seorang kordinator aksi Aliansi Umat Islam yang menggeruduk kantor Bawaslu Sumut Senin (21/5/2018) di Jl Glugur By Pass Medan.

“Saat aksi, ada sekira 15 perwakilan diterima Bawaslu untuk berdialog di ruangan. Di situ diungkap Kasubbag TU Bawaslu bahwa tak ada penandatanganan kesepakatan dari Paslon Pilgubsu tentang surat edaran tersebut,” kata Zulchairi.

Zulchairi yang juga Ketua Umum Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Sumut itu menegaskan massa mendesak Bawaslu Sumut segera mencabut surat edaran dimaksud.

“Kalau sampai Jumat ini tidak juga dicabut, kami akan laporkan ke Polda Sumut. Pertama soal dugaan penistaan agama dan kedua penipuan soal klaim kesepakatan di surat edaran itu,” tegas Zulchairi.

Sebelumnya saat aksi, seratusan orang yang tergabung dalam gerakan aliansi umat Islam Sumatera Utara menuntut agar surat edaran yang dikeluarkan Bawaslu dengan Nomor : B-1601/K.BAWASLU-Prov.SU/PM.00.01/05/2018 segara dicabut.

Massa melakukan orasi dan meminta kepada kepolisian agar segera memanggil Komisioner Bawaslu Sumut untuk dihadirkan ke tengah massa dan menjelaskan kronologis keluarnya surat edaran tersebut.

Setelah meminta agar polisi menghadirkan salah satu komisioner Bawaslu, akhirnya Komisioner ulia Andri keluar dan menemui massa.

“Kami memang ada mengeluarkan surat edaran yang resmi dari Bawaslu.Insyaallah Bawaslu akan segera meresponnya dan memperbaikinya,” ujar Aulia Andri saat berada di atas mobil komando aksi.

Beberapa poin pernyataan sikap massa aksi di antaranya bahwa Bawaslu Sumut tak memiliki wewenang mengeluarkan surat larangan umat beribadah.

Surat tersebut dinilai menyinggung perasaan Umat Islam dan diduga menistakan agama Islam.

Massa juga mendesak Komisoner Bawaslu Sumut segera mengundurkan diri terkait surat edaran tersebut. (w07)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Modesta Marpaung Minta Peran Kepling Lakukan Pendataan Akurat Terkait Perlinsos

Kasus Jari Putus Digigit, Kuasa Hukum Konita Pertanyakan Penetapan Tersangka oleh Polsek Sidikalang

Ketika Ekonomi Kreatif Bertemu Ekonomi Syariah

Ribuan Warga Padati Reses Anggota DPRD Kota Medan Antonius Tumanggor, Persoalan Banjir hingga Lampu Jalan Jadi Sorotan Utama

Jelajahi Pesona Simalungun di PRSU 2026, Kenalkan Deretan Destinasi Wisata Andalan

Balerong Silek Tuo Jadi Momentum Kebangkitan Warisan Budaya Minangkabau.