Masyarakat Medan Utara Ngadu Pertanyakan Bantuan Program Miskin

Medan|SUMUT24

Baca Juga:

• Rehabilitasi Sawah Tangga Bosi Tuntas, Pemkab Madina Kejar Target Panen Padi 4 Bulan ke Depan
• Madina Ditargetkan Jadi Zona Aman Narkoba, BNN Genjot Program Pemberdayaan Ekonomi Desa
• BNN RI Sambangi Madina, Bupati Saipullah Tegaskan Tak Bisa Sendiri Lawan Narkoba, Butuh Sinergi Forkopimda

Masyarakat Medan Utara yang tinggal di Kelurahan Belawan Bahagia dan Kelurahan Pekan Labuhan mengadu ke DPRD Kota Medan, Kamis (22/3) terkait dengan bantuan program masyarakat miskin baik program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan program Keluarga Harapan (PKH).

Siti Aisyah mengatakan bahwa program KKS sudah berjalan sejak bulan Oktober 2017 dengan pemberian bantuan sembako melalu Bank BRI, tapi bantuan itu hanya sekali saja berjalan.

“Sementara warga lainya ada yang menerima tiga kali,” keluhanya di ruangan Komisi B DPRD Medan, Kamis (22/3) dihadapan M.Yusuf,anggota Komisi B DPRD Medan.

Dari sisi program PKH umumnya warga kecewa terutama di Kelurahan Belawan Bahagia dan Kelurahan Pekan Labuhan yang didata oleh tim pendamping PKH secara tertutup.

”Ada yang buat kami kecewa bahwa anggota PKH yang anaknya tamat SMA, kata pendamping tidak boleh mendapatkan bantuan yang diberikan kepada yang lain, tapi sampai sekarang tidak ada buktinya,” kata Juraidah.

Dalam pengaduannya warga membawa draf nama-nama penerima bantuan dan yang tidak menerima bantuan sejak bulan November hingga Januari 2018, berasal dari setiap lingkungan dan melampirkan bukti struk Bank BRI yang kosong.

Umumnya,kata warga hal ini sudah dilaporkan kepada pihak Bank BRI,tapi belum mendapat jawaban.

Menyingkapi akan hal ini,M.Yusuf mengatakan bahwa persoalan itu sudah sering diterima pihaknya, termasuk dengan pemanggilan pihak Dinas Sosial Kota Medan yang seluruhnya bermuara kepada sistem pendataan yang ditangai pihak pusat secara langsung.

” Ini sudah sering kami terima, bukan hanya di Medan Utara terjadi,tapi hampir merata diKota Medan. Seluruhnya akibat sistem pendataan yang tidak trasparan. Artinya, pihak Badan Pusat Stasttik (BPS) dalam pendataan, tidak pernah melibatkan Kepala Lingkungan sebagai ujung tombak yang mengetahui secara langsung kondisi warga. Kita tidak tahu bagaimana sistem pendataan mereka apakah bekerja mencari honor saja atau lainya,” ucapnya.(R02)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Rehabilitasi Sawah Tangga Bosi Tuntas, Pemkab Madina Kejar Target Panen Padi 4 Bulan ke Depan

Madina Ditargetkan Jadi Zona Aman Narkoba, BNN Genjot Program Pemberdayaan Ekonomi Desa

BNN RI Sambangi Madina, Bupati Saipullah Tegaskan Tak Bisa Sendiri Lawan Narkoba, Butuh Sinergi Forkopimda

Monitoring Desa Binaan PKK di Padang Lawas, Wabup Achmad Fauzan: Tertib Administrasi Wujud Tata Kelola yang Berkualitas Meta Deskripsi

Peternak Puyuh di Padangsidimpuan Menjerit, Program MBG Diharapkan Jadi Nafas Baru Usaha Rakyat

Perang Melawan Narkoba Terus Berlanjut, Polres Padangsidimpuan Ringkus Dua Residivis Pembawa Sabu