Kendalikan Inflasi di Daerah, Pemko Medan Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi bersama Kemendagri

Medan – Sumut24.co

Baca Juga:

• Gubernur Bengkulu dan Konjen India di Medan Bahas Peluang Kolaborasi Budaya, Pariwisata, dan Kesehatan
• Dihadiri Martinijal Zakiyuddin Harahap, Hari Kebaya Nasional 2026 di Medan Berlangsung Meriah
• AMPERAKSU Siapkan Aksi ke Kementerian Keuangan, Desak Ditjen Pajak Usut Dugaan Peredaran Rokok Ilegal HELIUM dan Dugaan Backing Oknum Bea Cukai

Dalam rangka menekan inflasi di daerah Kota Medan, Pemko Medan mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) secara virtual, Senin (18/9/2023).

Rakor ini diikuti Wali Kota Medan Bobby Nasution diwakili Asisten Ekbang Agus Suriyono dari Comman Center, Kantor Wali Kota Medan. Turut hadir unsur Forkopimda diantaranya perwakilan Kajari Medan.

Pertemuan yang dipimpin oleh Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir Balaw, juga diikuti Gubernur, Bupati dan Wali Kota se Indonesia serta stakeholder. Dalam rakor tersebut Irjen Tomsi Tohir memberikan beberapa arahan terkait pengendalian inflasi.

 

Menurut Tomsi , Rakor Pengendalian Inflasi Daerah yang rutin dilaksanakan pada hari Senin, disetiap minggunya, merupakan amanah sekaligus perintah dari Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo. Hal ini bertujuan untuk memantau inflasi diseluruh daerah se-Indonesia dan segera mengambil tindakan yang diperlukan dalam mengatasi inflasi didaerah yang bermasalah.

“Pengendalian inflasi dengan menjaga harga dan ketersediaan barang dan jasa, diharapkan mempu meringankan beban yang ditanggung masyarakat,” Katanya.

Dijelaskan Tomsi berbagai upaya, selalu dilakukan pemerintah dalam usaha mengendalikan inflasi, seperti operasi pasar murah, mengawasi dan menjaga stok barang atau bahan-bahan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat secara luas, baik di gudang maupun ditingkat distributor hingga pengecer, guna menghindarkan penimbunan.

“Bantuan pangan beras yang merupakan program Pemerintah Pusat untuk KPM selama tiga bulan, di tahap II progresnya masih 7,9 persen atau 14.997 ton. Untuk mencapai bantuan pangan beras kepada 21.353.000 PKM, kami meminta Pemerintah Daerah untuk bekerja sama dengan Bulog. Artinya Pemda dapat mengejar dan mempertanyakan kepada Bulog jika bantuan beras belum disalurkan,” Jelasnya.

Usai mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi daerah, Asisten Ekbang Agus Suriyono mengungkapkan Pemko Medan siap dan akan melaksanakan arahan yang disampaikan Kemendagri untuk pengendalian inflasi. Seperti berkolaborasi dengan Bulog terkait dengan percepatan penyaluran bantuan pangan beras. (rel)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Gubernur Bengkulu dan Konjen India di Medan Bahas Peluang Kolaborasi Budaya, Pariwisata, dan Kesehatan

Dihadiri Martinijal Zakiyuddin Harahap, Hari Kebaya Nasional 2026 di Medan Berlangsung Meriah

AMPERAKSU Siapkan Aksi ke Kementerian Keuangan, Desak Ditjen Pajak Usut Dugaan Peredaran Rokok Ilegal HELIUM dan Dugaan Backing Oknum Bea Cukai

PLN Dorong Penguatan Kompetensi Insan Komunikasi melalui _Workshop Capture the Moment_

Peringati HAN Ke-42, Pemko Tanjungbalai Tegaskan Komitmen Penuhi Hak dan Perlindungan Anak

Outfit Simpel Terlihat Lebih Berkarakter? Rahasianya Ada pada Outer yang Tepat