DK PWI : Persoalan Organisasi Jangan Dibawa ke Ranah Hukum

Jakarta I Sumut24.CO Dewan Kehormatan PWI Pusat meminta seluruh jajaran pengurus menghentikan saling menuntut secara hukum untuk menyelesaikan persoalan antar anggota dengan pengurus PWI atau antar sesama anggota. DK juga meminta seluruh jajaran kepolisian untuk menolak memproses pengaduan mengenai persoalan internal organisasi.

Baca Juga:

• RUPS Bank Sumut 2026: Pemda Perkuat Modal, Bank Sumut Siap Akselerasi Peran sebagai Motor Ekonomi Daerah
• Pembahasan Ranperda Sistem Kesehatan Kota Medan Berlanjut, Rico Waas Hadiri Paripurna Jawaban Fraksi DPRD Medan
• Beri Hunian Yang Lebih Layak, Wakil Wali Kota Medan Sarankan Apersi Bangun Rumah Susun Bagi Warga Pinggiran Sungai

Pihak kepolisian disarankan meneruskan pengaduan itu ke organ organisasi seperti, Dewan Penasehat, Dewan Kehormatan PWI Pusat atau ke Dewan Pers.

“Tidak elok dan tidak semestinya persoalan internal organisasi dibawa ke ranah hukum”, tegas Ketua DK Ilham Bintang pada acara silaturahmi dan Halal Bihalal pengurus di Kantor PWI Gedung Dewan Pers ( 3/6 ).

Pertemuan dihadiri Ketua Umum Atal S Depari dan segenap jajaran pengurus. Dalam kesempatan itu diumumkan juga pengangkatan Fachry Muhammad sebagai Ketua Dewan Penasihat yang baru menggantikan Margiono yang meninggal dunia beberapa waktu yang lalu.

Ilham dalam sambutannya secara khusus menyoroti maraknya konflik internal organisasi yang berujung pada saling mengadu di kepolisian. Menurutnya, cara cara semacam itu jelas ahistoris. Sejak berdiri 1946 lalu, tidak ada dalam kultur organisasi PWI.

Sebaliknya, PWI sejak dulu justru mengupayakan sengketa berita saja pun dengan pihak ketiga menempuh mekanisme yang diatur oleh UU Pers yaitu diselesaikan oleh Dewan Pers.

“Kalau ada yang secara pribadi mengadu ke polisi karena merasa terganggu harga dirinya, DK- PWI tidak akan mencegah. Namun, DK-PWI tegas melarang mengatasnamakan organisasi. Apalagi menyeret organisasi PWI terlibat dalam sengketa hukum. “Pelanggaran terhadap hal itu akan mendapatkan sanksi sesuai aturan organisasi,” tegas Ilham Bintang.

Dalam pernyataan terpisah, DK- PWI menyatakan keprihatinan atas peristiwa penyegelan gedung PWI Sulsel di Makassar oleh Satpol PP dua pekan silam. DK sudah meminta pengurus harian untuk menyelesaikan masalah kantor PWI dan tetap mengupayakan untuk dipertahankan status dan fungsinya seperti semula. ” Saya menduga ini hanya kesalahpahaman saja” ujar Ketua DK-PWI Ilham Bintang.

Sementara itu, Ketua Umum PWI Pusat Atal Depari dalam sambutannya menyatakan kegembiraannya forum silaturahmi pengurus bisa digelar setelah lebih dua tahun nyaris berhenti. Organisasi memang tetap berjalan namun tanpa tatap muka komunikasi menjadi kurang efektif.

“zoom meeting menjadi jalan keluar tetapi tetap beda rasanya”, katanya. Dia juga merasa lega dengan diangkatnya Ketua Dewan Penasihat yang baru sehingga organ PWI kembali utuh dan dapat berfungsi optimal. Banyak agenda besar yang harus diselesaikan antara lain Konkernas yang akan dilaksanakan berbarengan dengan Porwanas di Jawa Timur dan Hari Pers Nasional 2023 di Sumatera Utara.

Momen Halal bihalal PWI kemarin, selain pengangkatan Ketua Dewan Penasihat Fachry Muhammad juga mengangkat Syamsuddin Ch Haesy sebagai anggota Dewan Penasihat yang baru. (red-1)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

RUPS Bank Sumut 2026: Pemda Perkuat Modal, Bank Sumut Siap Akselerasi Peran sebagai Motor Ekonomi Daerah

Pembahasan Ranperda Sistem Kesehatan Kota Medan Berlanjut, Rico Waas Hadiri Paripurna Jawaban Fraksi DPRD Medan

Beri Hunian Yang Lebih Layak, Wakil Wali Kota Medan Sarankan Apersi Bangun Rumah Susun Bagi Warga Pinggiran Sungai

Komandan Seskoad Tinjau Trauma Healing hingga Renovasi Fasilitas di KKL Wilhan Cisarua

Berbagi Berkah di Awal Syawal, PLN UIP SBU Dan YBM PLN Perkuat Sinergi Dan Kepedulian Sosial

Bupati Labuhanbatu Mutasikan Dokter Gigi Dari Puskesmas Negeri Lama, Warga Kecewa