Dugaan Korupsi 17 UPT Dinsos, Kejatisu Diminta Tegas

MEDAN I SUMUT24 Adanya dugaan korupsi dalam pengelolaan dana 17 UPT Dinas Sosial Pemprovsu pada tahun 2020 sesuai dengan LHP BPK RI membuat sejumlah pejabat di dinas tersebut diperiksa Kejatisu tak terkecuali Kadis Rajali beserta Sekretaris Ardo Sitompul. Untuk itu kita meminta Kejatisu agar serius memeriksa para pejabat tersebut agar dihukum sesuai dengan UU yang berlaku,ucap Ketua Barisan Intelektual Suara Sumut (BAISS) M.A Tanjung kepada Wartawan, Selasa (23/2).

Baca Juga:

• RUPS Bank Sumut 2026: Pemda Perkuat Modal, Bank Sumut Siap Akselerasi Peran sebagai Motor Ekonomi Daerah
• Pembahasan Ranperda Sistem Kesehatan Kota Medan Berlanjut, Rico Waas Hadiri Paripurna Jawaban Fraksi DPRD Medan
• Beri Hunian Yang Lebih Layak, Wakil Wali Kota Medan Sarankan Apersi Bangun Rumah Susun Bagi Warga Pinggiran Sungai

Menurut Tanjung, Dalam pengelolaan dana 17 UPT Dinsos Provsu tersebut diduga terjadi kerugian negara sehingga menyebabkan Kadis Sosial dan Sekretaris diperiksa Kejatisu. Kami sangat apresiasi kinerja kejatisu yang melakukan penyelidikan atas kasus tersebut sehingga nantinya kasusnya dapat terang benderang, ucapnya.

Jajaran Kejaksaan Tinggi Sumut, diminta untuk segera mengusut dugaan korupsi 17 UPT Dinas Sosial Sumut itu.

“Kami dorong agar Kejatisu juga mengusut terjadinya indikasi korupsi lain dinas sosial tersebut, karena diduga banyak penyalahgunaan kekuasaan.

Menurutnya, dana APBD digelontorkan oleh pemerintah diperuntukkan untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat tapi nyatanya diduga disalahgunakan.

Namun demikian, kata dia, kuat dugaan terjadinya penyimpangan pengelolaan dana 17 UPT yang dilakukan oleh oknum pada Dinsos Sumut itu.

“Kejaksaan sebagai lembaga hukum harus membuktikan diri akan keseriusannya menuntaskan kasus korupsi yang ada di Sumut. Ini tantangan aparat hukum untuk tidak tebang pilih membongkar kasus indikasi korupsi,”tutur Tanjung.

Ia menilai, dirinya yang melakukan investigasi ke masyarakat dalam beberapa bulan terakhir menemukan terjadinya indikasi korupsi, karena plafon anggaran yang tersedia tidak sesuai dengan jumlah anggaran yang digunakan.

Sementara itu Sekretaris Dinas Sosial Sumut Ardo Sitompul yang dikonfirmasi melalui pesan Whatsapp nya tidak dibalas. Begitujuga ditemui dikantornya sedang tidak berada ditempat.(tim)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

RUPS Bank Sumut 2026: Pemda Perkuat Modal, Bank Sumut Siap Akselerasi Peran sebagai Motor Ekonomi Daerah

Pembahasan Ranperda Sistem Kesehatan Kota Medan Berlanjut, Rico Waas Hadiri Paripurna Jawaban Fraksi DPRD Medan

Beri Hunian Yang Lebih Layak, Wakil Wali Kota Medan Sarankan Apersi Bangun Rumah Susun Bagi Warga Pinggiran Sungai

Komandan Seskoad Tinjau Trauma Healing hingga Renovasi Fasilitas di KKL Wilhan Cisarua

Berbagi Berkah di Awal Syawal, PLN UIP SBU Dan YBM PLN Perkuat Sinergi Dan Kepedulian Sosial

Bupati Labuhanbatu Mutasikan Dokter Gigi Dari Puskesmas Negeri Lama, Warga Kecewa