Putus Rantai Covid-19, Ketua PBNU Minta Pilkada Serentak Ditunda

 

Baca Juga:

• Tinjau Museum Simalungun, Bupati Simalungun: Pelestarian Sejarah dan Budaya sebagai Fondasi Utama Pembangunan Daerah
• Peringatan Hari Lansia Ke 30, Bupati Simalungun: "Lansia Adalah Sumber Semangat Generasi Muda"
• Martinijal Zakiyuddin Harahap Ajak Warga Medan Terapkan Pola Hidup Sehat Dalam Keseharian

 

JAKARTA I SUMUT24.co Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengeluarkan sikap tegas terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020. Melalui pernyataan resminya, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Sirojmeminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pemerintah, dan DPR untuk menunda pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak 2020 hingga tahap darurat kesehatan terlewati.

“Pelaksanaan pilkada, sungguh pun dengan protokol kesehatan yang diperketat, sulit terhindar dari konsentrasi orang dalam jumlah banyak dalam seluruh tahapannya,” ujar Said Aqil dalam keterangan resminya, Minggu (20/9/2020). Selain itu, PBNU meminta agar pemerintah bersama dengan DPR merealokasikan anggaran pilkada untuk penanganan krisis kesehatan dan penguatan jaring pengaman sosial.

PBNU juga perlu mengingatkan kembali Rekomendasi Konferensi Besar Nahdlatul Ulama pada 2012 di Kempek Cirebon perihal perlunya meninjau ulang pelaksanaan pilkada yang banyak menimbulkan madharat berupa politik uang dan politik biaya tinggi.

Said Aqil mengatakan, mencermati perkembangan penanggulangan pandemi Covid-19, Nahdlatul Ulama membersamai segala ikhtiar, doa, dan tawakal guna menanggulangi dan memutus rantai penyebaran Covid-19 yang semakin meluas. “Upaya pengetatan PSBB perlu didukung tanpa mengabaikan ikhtiar menjaga kelangsungan kehidupan ekonomi masyarakat,” katanya. (Baca juga: Nasir Djamil: Kalau Ingin Selamatkan Rakyat, Tolong Pilkada Ditunda)

Nahdlatul Ulama berpendapat bahwa melindungi kelangsungan hidup (hifdz al-nafs) dengan protokol kesehatan sama pentingnya dengan menjaga kelangsungan ekonomi (hifdz al-mâl) masyarakat. “Namun karena penularan Covid-19 telah mencapai tingkat darurat, maka prioritas utama kebijakan negara dan pemerintah selayaknya diorientasikan untuk mengentaskan krisis kesehatan,” tandasnya.

Di tengah upaya menanggulangi dan memutus rantai penyebaran Covid-19, Indonesia tengah menghadapi agenda politik, yaitu pilkada serentak di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota yang puncaknya direncanakan akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020.(Red)

 

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Tinjau Museum Simalungun, Bupati Simalungun: Pelestarian Sejarah dan Budaya sebagai Fondasi Utama Pembangunan Daerah

Peringatan Hari Lansia Ke 30, Bupati Simalungun: "Lansia Adalah Sumber Semangat Generasi Muda"

Martinijal Zakiyuddin Harahap Ajak Warga Medan Terapkan Pola Hidup Sehat Dalam Keseharian

Rico Waas Ajak Dunia Usaha Lindungi Pekerja Rentan

Wesly Silalahi Saksikan Langsung Pagelaran Seni dan Budaya Muda Mudi Siantar di PRSU

Wali Kota diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan menghadiri acara Penyaluran Bantuan Rehabilitasi Sosial Dasar TA 2026