Gubernur Ajak Legislatif Bersama Perhatikan Kesejahteraan Rakyat

 

Baca Juga:

• Wakil Wali Kota Tanjungbalai Pastikan Stok Beras Aman, Bulog Siapkan Cadangan hingga Enam Bulan
• Wali Kota Tanjungbalai dan Demokrat Perkuat Kolaborasi Gerakan Indonesia ASRI, Dorong Kepedulian Lingkungan
• Dokter PPDS FK USU Jalani Pengabdian di Nias Utara, Ungkap Tantangan Layanan Kesehatan

MEDAN  I SUMUT24

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi menyampaikan pidato pada Sidang Paripurna DPRD Sumut agenda Penyampaian Laporan Pansus terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Pandangan Umum Fraksi terhadap Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dalam penggunan APBD 2019, di gedung dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Rabu (17/6).

 

Pada pidatonya, Gubernur menyampaikan bahwa saat ini kondisi negara, khususnya Sumut mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut dikarenakan wabah Covid-19 yang tengah melanda dunia, mengubah tatanan kehidupan masyarakat hingga banyak menyebabkan kesulitan seiring lumpuhnya sejumlah sendi perekonomian dari segala bidang.

 

“Saya menyimak satu persatu apa yang disampaikan. Inilah pekerjaan kita. Saya berharap kedepan kita bersama. Tidak hanya eksekutif, tetapi legislatif juga bertanggungjawab,” ujar Gubernur dihadapan para Anggota DPRD Sumut.

 

Masa mendatang terutama di tahun ini, Gubernur memprediksi kondisi akan lebih sulit, dimana pada saat lalu pertumbuhan ekonomi di Sumut mencapai 5,22 persen. Sedangkan untuk sekarang, diharapkan bisa naik setidaknya hingga 3 persen.

 

“Tetapi pakar ekonomi kita hanya menjamin sampai akhir tahun hanya 2,55 persen. Jika pertumbuhan ekonomi kita 5,22 persen dan Upah Minimum Regional (UMR) kita Rp2,3 Juta, maka penentuan upah berikutnya kemungkinan bisa menurun,” kata Edy.

 

Jika penurunan upah tersebut sampai terjadi, kata Edy, maka pada 2021 mendatang dirinya membayangkan untuk harga barang pokok atau sembako seperti beras, minyak, sayur dan lainnya perlu dilakukan intervensi, agar menurunnya pendapatan masyarakat diikuti menurunnya harga.

 

“Saya sampaikan ini, karena dampak Covid-19 berdampak besar bagi pertumbuhan ekonomi. Mari kita bersama, saya tak sanggup bekerja sendiri. Ada 14 dapil kita, semua harus berbuat nyata untuk rakyat,” tambah Gubernur.

 

Selain itu, dirinya juga mengungkapkan rencana penerapan skema kelaziman baru (new normal) masih pada tahap persiapan. Selanjutnya usulan tersebut akan disampaikan kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, terkait pemberlakuannya per 1 Juli 2020. Karenanya diharapkan semua warga tetap menaati protokol kesehatan.

 

Mencapai indikator kinerja yang baik

 

Sementara dari laporan Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Sumut, disampaikan bahwa berdasarkan hasil uji petik di lapangan untuk APBD 2019, sebagian telah mencapai indikator kinerja yang baik. Namun masih ada yang perlu dimaksimalkan pada tahun ini, agar sesuai dengan target RPJMD 2018-2023. Karenanya kepada Gubernur diharapkan melakukan evaluasi untuk beberapa poin kinerja jajaran Pemprov Sumut.

 

“Dapat disimpulkan bahwa rekomendasi Pansus terhadap LKPJ Gubernur Sumut Tahun Anggaran 2019 dinilai baik. Dengan catatan, terhadap OPD dilakukan pembinaan untuk meningkatkan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban untuk terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan visi dan misi Gubernur menjadikan Sumatera Utara yang maju, aman dan bermartabat,” kata Ketua Pansus LKPJ DPRD Sumut HM Subandi.

 

Usai mendengar penyampaian laporan tersebut, Paripurna pun dilanjutkan dengan mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Sumut terhadap LKPJ Gubernur Sumut Tahun Anggaran 2019. Seluruhnya memberikan apresiasi terhadap pencapaian kinerja Pemprov Sumut secara garis besar, terutama perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Sumut.

 

“Secara umum kami menerima dengan baik LKPJ Gubernur Tahun 2019. Hal ini senada dengan predikat WTP oleh BPK RI. Fraksi Gerindra meminta kepada Gubernur untuk mengingatkan para kepala dinas agar meningkatkan etika komunikasi dan koordinasi dalam konteks pelaksanan kinerja,” ujar Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Sumut Ari Wibowo melalui Juru Bicaranya Aulia Rizki Agsa.

 

Hal serupa juga disampaikan fraksi lainnya dengan beberapa catatan seperti perbaikan kinerja sejumlah OPD terutama yang terkait dengan penggunan proyek yang bersinggungan langsung ke masyarakat. Hal tersebut agar apa yang diprogramkan oleh Gubernur bersama Wakil Gubernur Sumut, dapat dirasakan nyata manfaatnya oleh warga.

 

Hadir dalam Paripurna tersebut, Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting selaku Pemimpin Sidang didampingi pimpinan lainnya. Sementara Gubernur didampingi Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov)  R Sabrina, Asisten Pemum HM Fitriyus, Plt Sekwan Afifi Lubis, Plt Kadis Kominfo Irman Oemar, Plt Kepala BPKAD Ismael Sinaga, Kepala Biro Umum Fadli serta Kepala Biro Otda dan Kerjasama Basarin Tanjung. (W03)

 

 

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Wakil Wali Kota Tanjungbalai Pastikan Stok Beras Aman, Bulog Siapkan Cadangan hingga Enam Bulan

Wali Kota Tanjungbalai dan Demokrat Perkuat Kolaborasi Gerakan Indonesia ASRI, Dorong Kepedulian Lingkungan

Dokter PPDS FK USU Jalani Pengabdian di Nias Utara, Ungkap Tantangan Layanan Kesehatan

Wakil Bupati Asahan Dukung Penuh Jamda XI Pramuka Sumut, Wadah Lahirkan Pemuda Berkarakter dan Berjiwa Pemimpin

Resmi Dimulai! Bupati Madina Saipullah Nasution Canangkan Bedah 505 Rumah, Target 5.000 Unit Selama Era Prabowo

Pesan Tegas Wabup Paluta Saat Lantik 6 Pejabat: Buktikan Amanah dengan Kinerja, Bukan Sekadar Jabatan