DPDR Pakpak Bharat Minta Dinas PUPR Diaudit

 

Baca Juga:

• Perusakan Kantor PWI Babel Bukan Kriminal Biasa, Forum Pemred MSI: Ada Indikasi Teror
• PAD Tambang Sumut Lampaui Target, Tembus Rp 4,5 Miliar dari Opsen MBLB
• Dewan Pers Uji Publik Rancangan Dana Jurnalisme, Perkuat Ekosistem Media

PAKPAK BHARAT I SUMUT24

Komisi II, DPRD Pakpak Bharat kembali memanggil Dinas PUPR dan Dinas Perkim Pakpak Bharat terkait kondisi pelaksanaan proyek-proyek tahun anggaran 2019, Selasa (21/1) di Gedung DPRD Pakpak Bharat. Dalam hal ini pasca pertemuan tersebut, BPK diundang untuk melakukan audit terkait proyek selama 2019 diduga bermasalah.

RDP berlangsung di Komplek Perkantoran Sindeka Panorama Indah Sindeka yang dihadiri oleh Lengkap personel Komisi II yang terdiri dari Ketua, Lukman Padan. Wakil Ketua, Bayar Manik, Sekretaris, Darwin Boangmanalu, Anggota Selloh Cibro, Hotma Ramles Tumangger dan Sabar Manik.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang kedua kali ini, komisi II DPRD menyampaikan hasil kunjungan kita di lapangan, yang kita lihat baik dari segi progres pekerjaan, kualitas kepada Dinas PUPR yang dihadiri oleh Kepala Dinas PUPR Pakpak Bharat,Kasiman Berutu, Kepala Bidang Jalan dan Jembatan, Rudiar Sembiring, Kepala Bidang Irigasi, Manotar Silalahi.

Sesuai hasil kunjungan dilapangan, kita sudah sampaikan dan sesuai jawaban dari Kepala Dinas PUPR Pakpak Bharat, bahwa Dinas PUPR Pakpak Bharat akan bertanggungjawab selama masih dalam masa pemeliharaan. Kalaupun ada pekerjaan yang belum selesai itu akan dituntaskan dalam masa pemeliharaan tersebut,” ujar Lukman Padang mengutip pernyataan Kepala Dinas PUPR Pakpak Bharat saat RDP dengan Komisi II saat diwawancarai Wartawan.

Tetapi Kami (Komisi II) melihat kondisi dilapangan itu, tetap masih menduga ada “permainan” antara PPK, Tim PHO dan rekanan terkait pencairan uang. Salah satu contoh, pencairan uang sesuai data yang kita terima mencapai 70 persen. Tetapi fakta dilapangan yang kita temukan masih sekitar 30 persen. Kita tetap menduga ada kesalahan. Selanjutnya ada kegiatan yang dikerjakan tidak sesuai dengan titik misalkan ada pekerjaan pengaspalan ruas jalan “A” ke “B” tetapi yang dikerjakan ruas jalan “B” ke “C”. ini juga merupakan bentuk pelanggaran perda oleh dinas,” ungkap Lukman mempertegas.

Setelah RDP, komisi II akan menyusun laporan dan akan menyampaikan ke pimpinan DPRD Pakpak Bharat beserta seluruh foto-foto dan video terkait kondisi lapangan hasil tinjauan pekerjaan proyek-proyek tahun anggaran 2019.

Semua bukti temuan, baik berupa foto dan video dan hasil dari RDP ini, akan kita serahkan ke pimpinan DPRD untuk ditindaklanjuti dan kita menunggu apa arahan dari pimpinan kepada komisi II DPRD untuk tindakan selanjutnya.

“Beberapa kegiatan yang langsung direkomendasikan kepada BPK untuk mengaudit proyek-proyek tahun 2019, Akan kita undang langsung BPK untuk memeriksa dan mengaudit pada beberapa titik proyek yang kita duga sarat dengan Konspirasi ini,” tegas Lukman.

Terkait dugaan pembayaran pekerjaan yang diduga tidak sesuai progres, Lukman juga menyampaikan kepada Harian Central bahwa saat komisi II mempertanyakan,Pihak Dinas PUPR menyatakan progres sudah sesuai dengan hasil pemeriksaan dilapangan oleh Pengawas dan Tim PHO dan Pihak PUPR juga bertanggungjawab akan pencairan tersebut.

Komisi II DPRD Pakpak Bharat juga menyayangkan kinerja dari Inspektorat Pakpak Bharat, dimana pihaknya menyesalkan inspektorat turun meninjau kelapangan terkait proyek 2019 setelah Komisi II turun ke lapangan meninjau proyek-proyek.

“Seharusnya inspektorat yang lebih dulu sebelum komisi II, sehingga kami bisa mengartikan, selama ini berarti Inspektorat Pakpak Bharat sebagai pegawasan internal ikut serta menutup-nutupi alias “tertidur”,” kata Lukman. (rbm)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Perusakan Kantor PWI Babel Bukan Kriminal Biasa, Forum Pemred MSI: Ada Indikasi Teror

PAD Tambang Sumut Lampaui Target, Tembus Rp 4,5 Miliar dari Opsen MBLB

Dewan Pers Uji Publik Rancangan Dana Jurnalisme, Perkuat Ekosistem Media

Diduga Mendapat Intervensi, BEM SI KERAKYATAN Dukung Kejari Karo & Hakim Pengadilan Negeri Medan Laksanakan Sidang Vonis Amsal Sitepu

Halal Bihalal JMSI Tabagsel Bersama Ketua Gerindra Padangsidimpuan,Rusydi Nasution : Perkuat Wadah Media Lokal Yang Profesional

Menaker Tekankan Peningkatan Layanan Kemnaker agar Lebih Mudah Diakses