Berkas P-APBD Karo Belum diteken, Ini Kata Sekdaprovsu Sabrina

Tanahkaro I Sumut24

Baca Juga:

• Perkuat Program PAAREDI di Nagori Percontohan, TP PKK Kabupaten Simalungun Gelar Rakor
• Dukung Lahirnya Perempuan Muda Berprestasi, Bupati Simalungun dan Ketua TP PKK Hadiri Grand Final Putri Otonomi Indonesia 2026
• Soal Tudingan Penganiayaan Terhadap Tersangka SH, Ini Penjelasan Kepala BNNK Deli Serdang

Bupati karo Terkelin Brahmana didampingi Kakesbang Tetap Ginting, Ketua KPU Kab. Karo Gemar Tarigan, Ketua Bawaslu kab karo Eva Juliani Br Pandia menemui sekda propinsi terkait dana Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) KPU kab karo, yang akan dipergunakan dalam rangka pilkada serentak tahun 2020, Kamis (26/9) pukul 12.00 wib di ruang lantai 2 kantor gubernur Sumatera Utara.

Menurut Terkelin Brahmana, Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk kab karo belum ditandatangani padahal persetujuan NPHD KPU Kab karo bersama DPRD Karo sudah siap dan anggaran sudah ditampung dalam P-APBD kab. Karo tahun 2019 ini. Ujarnya

Ternyata P – APBD kab karo pasca diparipurnakan oleh DPRD Karo sudah dikirim ke propinsi Sumatera Utara untuk di evaluasi sepekan yang lalu, Namun sesuai info dari kepala Bappeda kab karo, hingga berita ini diturunkan belum ada jawaban dari pihak provsu, sehingga hal ini hendak tujuan kita menanyakan sejauhmana perkembangan. Kata Terkelin Brahmana

Menelusuri tersebut kita datang untuk memastikan kapan P-APBD selesai di “evaluasi” di provsu dan selanjutnya dikirim kembali ke pemda karo, sebab ini sangat penting mengingat anggota DPRD yang baru akan dilantik 1 oktober 2019, sedangkan anggota DRPD karo yang lama memasuki purna bakti, sehingga terganggu dengan NPHD, jika evaluasi turun bulan oktober 2019 diperkirakan NPHD sulit ditandatangani. Bebernya

Sementara Sekda Provsu Dr Ir Hj R Sabrina, MSi menanggapi dan menjelaskan bahwa berkas P-APBD kab. Karo diakuinya sudah dibacanya diruang kerjanya baru 3 hari yang lalu. Ucapnya

Iya, berkas P-APBD kab karo hari kamis (19/9) sudah masuk, dan bersamaan pula pak Gubsu Edy Rahmayadi berangkat tugas ke luar negeri, saat hari dan tanggal yang sama ,jadi belum bisa ditandatangi, karena belum kita cek juga berkasnya. Katanya

Menurut Sabrina, sesuai kewenangnnya untuk evaluasi P-APBD memiliki paling lama 15 hari kerja, dan dirinya menyebut baru tahu ada 3 hari berkas tersebut, jadi belum bisa kita tandatangani berhubung pak Gubsu belum berada ditempat, kita tunggu saja ya, sabtu (28/9) Gubsu sudah kembali dari tugas luar Negeri. Terangnya

Untungnya terkait P-APBD, tidak perlu kita Kiirm ke Mendagri untuk minta persetujuan , cukup di propinsi saja, kata Sabrina kab. Karo masih enak, dibanding daerah lain masih ada yang belum menyerahkan berkas P-APBD, ditambah belum ada kesepakatan persetujuan terkait NPHD bersama DPRD dan Pemdanya. Tuturnya

Ketua KPU kab. Karo Gemar Tarigan membenarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)untuk dana pilkada tahun 2020 ditampung di P-APBD kab. Karo, hal ini tadi sedikit agak terganggu, sebab menurut sekda provsu, Evaluasi P-APBD belum dapat turun akibat berkas P-APBD lama dimasukkan tim anggaran pemda karo. Ujarnya

Namun demikian, solusi sudah ditegaskan ibu sekdaprovsu tadi, dalam waktu dekat ini segera akan di evaluasi dan selanjutnya akan dikirim kembali ke pemda karo., agar NPHD dapat kami tindaklanjuti bersama DPRD Karo dan Pemda Karo. Ungkapnya

Menutut Gemar, tidak merasa jadi halangan walaupun per 1 oktober 2019 ada pelantikan Anggota DPRD baru,sebab tidak menyalahi aturan dan mekanisme. Pungkasnya (lin)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Perkuat Program PAAREDI di Nagori Percontohan, TP PKK Kabupaten Simalungun Gelar Rakor

Dukung Lahirnya Perempuan Muda Berprestasi, Bupati Simalungun dan Ketua TP PKK Hadiri Grand Final Putri Otonomi Indonesia 2026

Soal Tudingan Penganiayaan Terhadap Tersangka SH, Ini Penjelasan Kepala BNNK Deli Serdang

Satres Narkoba Polrestabes Medan Bongkar Jaringan Vape Ilegal Internasional Disalah Satu Hotel di Medan

Wali Kota bersama Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono dan sejumlah kepala daerah menghadiri Pembukaan Sinode Besar 2026 Gereja GPI

RSUD dr. Djasamen Saragih membuka kembali layanan Cathlab dengan Penjaminan BPJS Kesehatan. Cath Lab merupakan ruang tindakan medis canggih dengan tek