FPG dan F Hanura Minta Walikota Ganti Kadisbud

MEDAN – Sumut24.co

Baca Juga:

• Turnamen Sepak Bola Antar Club se-Sumatera Barat Tahun 2026 Resmi di Buka‎ Bupati Solok.
• Silaturahmi Alumni HMI Sumut Se-Jabodetabek, Musa Rajekshah: Saya Bangga Menjadi Bagian dari KAHMI
• Kabar Permintaan Damai Rp1,2 Miliar Terdengar, Penyebab Gagalnya Proses Mediasi

Kalangan DPRD Medan minta Wali Kota Medan untuk mengevaluasi kinerja Kadisbud, karena tidak memperlihatkan upayanya mendukung kepemimpinan Dzulmi Eldin di tahun terakhir masa jabatannya. “Cari orang yang paham tentang kebudayaan, sekaligus mau bekerja keras untuk Kota Medan,” kata H. Hendra DS (F-Hanura) dan H. Ilhamsyah (F-Golkar), menanggapi kinerja Disbud Medan, kemarin. Keduanya menyesalkan, Kadisbud dan Kabid Kesenian Disbud Medan tidak berupaya menyajikan kegiatan keseniandengan lebih berkualitas, tidak sekedar penampilan kesenian yang bersifat hiburan, karena Disbud mempunyai fungsi pembinaan terhadap kesenian. Padahal, jika Disbud berupaya maksimal, maka akan menjadi nilai lebihdi akhir masa jabatan Dzulmi Eldin sebagai Walikota. Menurut Hendra DS, semestinya semua OPD Pemko Medan berupaya semaksimal mungkin menghasilkan kerja-kerja yang lebih berkualitas, sebagai wujud dukungan terhadap kepemimpinan Dzulmi Eldin di tahun terakhir masa jabatannya sebagai Walikota Medan. Dengan demikian, diharapkan Dzulmi Eldin memiliki nilai lebih dari publik. Namun yang dilakukan Kadisbud, khususnya Bidang Kesenian, dinilai bertolak belakang. “Tidak terlihat keseriusan Disbud menghasilkan kinerja berkualitas. Contohnya, Festival Multietnis yang menghabiskan anggaran lebih setengah miliar itu, tak lebih hanya sebuah acara hiburan saja,” ujar Hendra. Ditegaskannya, Disbud mempunyai fungsi pembinaan terhadap kesenian dan kebudayaan. Dengan demikian, pagelaran seni yang dilakukan Disbud semestinya bukan penampilan seni sebagai hiburan. Melainkan berupaya menggali dan menampilkan nilai-nilai luhur yang dikandung dari sebuah karya seni, dan bisa menjadi panutan masyarakat di dalam kehidupan. Artinya, “Pagelaran seni yang disajikan Disbud mesti lebih bermutu dibandingpagelaran seni yang dilakukan OPD lainnya,” katanya. Hal senada juga dikemukakan H. Ilhamsyah. Menurut Ilhamsyah, pembentukan Majelis Kesenian Medan (MKM) dan Dewan Kesenian Medan (DKM) oleh Wali Kota Medan melalui Perwal No. 10/Tahun 2015, merupakan tekad Walikota agar kegiatan pembangunan kesenian yang dikelola Disbud bisa lebih berkualitas. Kenyataannya, kata Ilhamsyah, Kadisbud dan Bidang Kesenian tidak memanfaatkan keberadaan MKM dan DKM sebagaimana mestinya. “Kualitas kegiatan kesenian yang diselenggarakan Disbud hanya menampilkan aspek hiburan semata, tidak menawarkan nilai-nilai luhur yang yang dimiliki karya seni.  Padahal, anggaran untuk pagelaran kesenian itu relatif besar,” ujar Ilhamsyah. Ilhamsyah melihat, Kadisbud dan Bidang Kesenian Disbud Medan tidak memiliki pemahaman sedikitpun terhadap masalah kesenian dan kebudayaan.Selain itu, sepertinya mereka punya  pemahaman, bahwa setiap kegiatan adalah proyeksemata-mata. Politisi Golkar ini menyayangkan tidak adanya program Disbud yang menempatkan kesenian dan kebudayaan etnis tempatan di dalam sebuah kegiatan khusus. “Medan memang multietnis, namun tidak bisa dibantah bahwa Medan memiliki etnis tempatan. Sangat layak disusun program khusus untuk etnis tempatan, seperti Festival Betawi di Jakarta,” katanya. Karenanya, kedua wakil rakyat tersebut minta wali kota Medan mengevaluasi kinerja Kadisbud dan Kabid Kesenian, karena terbukti  tidak memperlihatkan upayanya mendukung kepemimpinan Dzulmi Eldin di akhir masa jabatannya. Sebelumnya, budayawan dan wartawan senior, Zaidan BS, dan ketua Majelis Kesenian Medan (MKM), Choking Susilo Sakeh, menyebutkan citra Pemko Medan terhadap pembangunan seni-budaya semakin melemah, karena pejabat Disbud Medan tidak memiliki pemahaman terhadap seni-budaya serta menganggap program budaya semata-mata adalah proyek. Karenanya,“Walikota Medan harus mengevaluasi ulang pejabat yang ditempatkan di Dinas Kebudayaan,” ujar Zaidan BS. Zaidan mencontohkan, Festival Multietnis yang sejak awal dirancang bersama-sama oleh MKM dan Disbud Medan agar menjadi ikon festival budaya berskala internasional yang diselenggarakan oleh Pemko Medan. Event ini tidak hanya menampilkan hiburan, tetapi juga kreasi olah rasa dan nilai-nilai luhur karya seni yang mampu menggugah kesadaran kemanusiaan. Bahkan, untuk rancangan itu, MKM telah menjajaki kemungkinan dukungan dari provinsi dan kemendikbud. “Faktanya, acara yang menghabiskan anggaran lebih setengah miliar ini diselenggarakan sesukanya, tidak mampu mengundang minat masyarakat, bahkan berdampak negatif terhadap tingkat kepedulian Pemko Medan kepada seni-budaya,” ujar mantan Pengurus PWI Sumut itu.(rel)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Turnamen Sepak Bola Antar Club se-Sumatera Barat Tahun 2026 Resmi di Buka‎ Bupati Solok.

Silaturahmi Alumni HMI Sumut Se-Jabodetabek, Musa Rajekshah: Saya Bangga Menjadi Bagian dari KAHMI

Kabar Permintaan Damai Rp1,2 Miliar Terdengar, Penyebab Gagalnya Proses Mediasi

Rico Waas Apresiasi Inovasi Camat Medan Deli, Program CCTV Mata Deli Jadi Percontohan di Kota Medan

Semarak HUT ke-436 Kota Medan di Amplas, Wali Kota Medan Berkomitmen Benahi Infrastruktur dan Kesejahteraan Masyarakat

Panitia PRSU 2026 Imbau Masyarakat Waspada Penawaran Tiket di Bawah Harga Resmi