Aksi Plh Bupati Sergai Tutup Pintu Ruang Sidang Dapat Apresiasi

Serdang Bedagai-Sumut24

Baca Juga:

• Berani mengedarkan Sabu, ditangkap Satresnarkoba Polresta Deli Serdang
• Kapolrestabes Medan dan Dirintel Polda Sumut Silaturahmi ke Ketum PB Pendawa Indonesia
• Pengukuhan Pokja Jaga Desa SMSI Bertepatan Aksi Demo, Organisasi Media Siber Tegaskan Tak Ada Kaitan Politik

Sejumlah tokoh pemuda di Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) memberikan apresiasi kepada H Darma Wijaya terkait tindakannya menutup ruang sidang Paripurna DPRD saat acara sidang paripurna mendengarkan pidato Kenegaraan Presiden RI Joko Widodo dalam rangka memperingati HUT Ri ke 74 tahun 2019, jumat (16/08/2019) kemarin.

Tindakan yang dilakukan Pelaksaan harian (Plh) Bupati Sergai ini karena merasa kecewa terhadap para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlambat hadir dalam sidang paripurna tersebut. Sehingga hal itu membuat sejumlah ASN yang terlambat tidak bisa masuk keruangan untuk mengikuti sidang.

Salah satu apresiasi itu disampaikan Sutedjo selaku tokoh pendiri Pemuda Peduli Serdang Bedagai (P2SB). Menurutnya, tindakan yang ditunjukkan para ASN tersebut sudah kelewat batas, dan ini harus diberikan sanksi yang tegas.

Apalagi lanjutnya, sidang paripurna tersebut merupakan agenda penting terkait penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN TA 2020 beserta Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya pada rapat paripurna pembukaan masa siidang satu DPR-RI Tahun 2019-2020.

“Kami dari P2SB memberikan apresiasi atas tindakan yang dibuat oleh Plh Bupati Sergai H Darma Wijaya. Dan kalau bisa, para ASN yang terlambat hadir tersebut diberikan sanksi yang tegas, karena mereka (ASN-red) tidak disiplin”ujarnya kepada Sumut24 di Sei Rampah, senin (19/08/2019).

Terkait ketidak disiplinan para ASN tersebut, Tedjo yang merupakan putra kelahiran Sei Rampah ini juga meminta kepada Plh Bupati untuk tidak segan segan melakukan tindakan tegas agar bisa memberikan efek jerah. Karena menurutnya, ketidak dpisiplinan para ASN ini bukan lagi menjadi rahasia umum.

“Kita juga banyak melihat para ASN ini berkeliaran pada saat jam kerja. Mereka bekerja sesuka hatinya saja dan tidak menghargai baju yang mereka pakai. Oleh karenanya, kita minta Plh Bupati untuk menindak tegas, jika perlu kembalikan mereka kedaerah asal, karena kebanyakan ASN di Sergai ini bukan Putra Daerah,”tegasnya.

Apresiasi juga disampaikan Ketua SAPMA IPK Sergai Endi Yuliansyah. Menurut Endi apa yang dilakukan oleh Plh Bupati adalah hal yang tepat, sebab siapapun sebagai pimpinan tentu merasa kecewa terhadap bawahannya yang kurang disiplin.

“Itu merupakan tindakan yang tepat dan perlu diapresiasi. Semoga kedepannya peristiwa ini tidak terulang lagi,”ujarnya

Sebelumnya, terkait hal ini, Plh Bupati Darma Wijaya mengaku tidak hanya merasa kecewa, namun dirinya juga mengaku sedih terhadap para ASN tersebut. Padahal menurutnya, pidato kenegaraan yang disampaikan Presiden tersebut itu merupakan agenda sangat penting.

“Sebagai Pimpinan disini, tentunya saya merasa kecewa sekali, karena para ASN di Sergai ini terlihat kurang disiplin. Apalagi ini adalah pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Presiden,”ungkapnya.

Atas kejadian itu, Darma Wijaya berharap, kedepannya peristiwa ini tidak terulang lagi. Para ASN dan juga kepala desa harus mengutamakan kedisiplinan, apalagi dalam mengikuti sidang paripurna istimewa guna mendengarkan pidato Ketua DPD-RI, DPR-RI dan Presiden RI.(Bdi)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Berani mengedarkan Sabu, ditangkap Satresnarkoba Polresta Deli Serdang

Kapolrestabes Medan dan Dirintel Polda Sumut Silaturahmi ke Ketum PB Pendawa Indonesia

Pengukuhan Pokja Jaga Desa SMSI Bertepatan Aksi Demo, Organisasi Media Siber Tegaskan Tak Ada Kaitan Politik

Wakil Bupati Asahan Buka Program Pemagangan Nasional 2026, Jembatan Emas Antara Pendidikan dan Dunia Kerja

Fee 25% Rp 2,7 Miliar Disunat Sejak Awal, Proyek Irigasi Rp11 Miliar di Asahan Diduga Jadi Sapi Perah Oknum Ketua Partai

BRI BO Sibuhuan Berikan Suprise ke PN Sibuhuan di Momen HUT ke 81 Mahkamah Agung RI