DPRD Langkat Bantu Mediasi Persoalan Tenaga Kerja di PLTU

LANGKAT|SUMUT24 Terkait unjuk rasa ratusan warga dari Desa Tanjung Pasir, Desa Sei Siur, Desa Pintu Air dan Desa Alur Cempedak Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat yang memblokir jalan menuju Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Pangkalan Susu, Selasa (23/7).

Baca Juga:

• Bupati Paluta Gandeng Kejari dan Polres, Aduan Pemerintahan Tak Boleh Salah Penanganan
• Ketua TP-PKK Kabupaten Solok Edukasi Pelajar Paninggahan tentang Pencegahan Perundungan dan Kekerasan Anak
• Pemprov Sumut Terbitkan 1.337 Izin, Perkuat Layanan dan Kemudahan Investasi

DPRD Kabupaten Langkat menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan perwakilan pengunjuk rasa, PLN Pangkalan Susu serta PT. Tisa & Duta dan PT. Palma selaku vendor dan dihadiri Camat Pangkalan Susu Tengku Fahrizal Azmi, Kapolsek Pangkalan Susu AKP Slamet Riyadi, serta 4 Kepala Desa dari masyarakat yang berunjuk rasa, Jum’at (26/7).

Dalam RDP yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Langkat Donny Setha tersebut, terungkap bahwa masyarakat sekitar PLTU berharap dapat bekerja di PLTU.

Perwakilan PLN Pangkalan Susu, Arifin mengatakan bahwa selama ini untuk pembangunan PLTU memang telah mempekerjakan masyarakat sekitar sekitar 60-70 persen.

Dalam hal ini lanjut Arifin, bahwa PLN Pangkalan Susu hanya pemakai jasa dari vendor yang membangun PLTU. Atas musyawarah untuk memenuhi permintaan masyarakat yang berunjuk rasa, PLN dan vendor sepakat menambah 15 orang karyawan dari warga sekitar.

M. Ridwan dari PT. Tisa & Duta berharap 15 orang yang akan kami terima benar-benar orang-orang yang profesional karena ada posisi-posisi tertentu yang memang harus memiliki keahlian khusus, jadi tidak bisa diberikan kepada yang tidak profesional.

Dalam RDP itu juga terungkap pengakuan 8 orang mantan pekerja yang menyebutkan adanya pungli dalam proses perekrutan pekerja di PLTU Pangkalan Susu oleh beberapa oknum.

Mendengar pengakuan itu, Donny langsung meminta kepada Kasat Intel Polres Langkat Edi Saragih, SH yang juga hadir dalam pertemuan itu agar dapat memproses secara tuntas pengakuan mantan pekerja itu.

“Kami berharap Polres Langkat dapat memproses secara hukum dalam kasus ini agar ada efek jera,” tegas Donny.

Donny Setha mengatakan maksud dilaksanakan RDP ini untuk membantu menyelesaikan permasalahan warga, sehingga tidak ada lagi perselisihan dengan ada berdirinya PLTU Pangkalan Susu karena PLTU ini dapat menambah perubahan yang baik bagi Kabupaten Langkat.(wit)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Bupati Paluta Gandeng Kejari dan Polres, Aduan Pemerintahan Tak Boleh Salah Penanganan

Ketua TP-PKK Kabupaten Solok Edukasi Pelajar Paninggahan tentang Pencegahan Perundungan dan Kekerasan Anak

Pemprov Sumut Terbitkan 1.337 Izin, Perkuat Layanan dan Kemudahan Investasi

Perkuat Diseminasi Informasi, Dinas Kominfo Sumut Ajak OPD Bangun Kolaborasi

Daun Bosi-Bosi Menembus Batas Ekstraksi Hijau Dan Antikanker Payudara

Bunda PAUD Kabupaten Asahan Resmi Buka Peragaan Manasik Haji Cilik, Diikuti 1.243 Anak dari 62 Lembaga PAUD