Jumat, 15 Mei 2026

Soal Banjir, Koordinasi Mebidangro Lemah, Ini Pernyataan Direktur LIPPSU

Administrator - Rabu, 10 Oktober 2018 14:21 WIB
Soal Banjir, Koordinasi Mebidangro Lemah, Ini Pernyataan Direktur LIPPSU

MEDAN I SUMUT24.co Dari tahun ke tahun persoalan banjir di Kota Medan dan sekitarnya tak kunjung pernah selesai, padahal tiap tahun untuk anggaran drainase dan perawatan dan lainnya selalu dianggarkan mencapai ratusan Miliar. alih-alih dapat teratasi ternyata sampai hari ini persoalan banjir juga tak dapat diselesaikan dengan baik. itu artinya Pemko Medan dan stakeholder lain serta jajarannya tak punya konsep, padahal kabarnya sudah studi banding ke berbagai daerah dan negara. dilain pihak juga masih lemahnya koordinasi diantara pemimpin Medan, Binjai, Deliserdang dan Karo,, Ucap Direktur Eksekutif Lembaga Independen Pengamat Pembangunan Sumatera Utara Azhari AM Sinnik kepada SUMUT24, Rabu (10/10). Menurutnya, Akibat koordinasi yang lemah dan para kepala daerah Mebidangro seperti Walikota Medan, Walikota Binjai, Bupati Deliserdang, Bupati Karo, Dinas SDA Sumut dan Balai Wilayah Sungai (BWS) tak pernah duduk bersama dan membahas persoalan banjir tersebut. Maka dari itu Kota Medan dan Sekitarnya terancam jadi lautan, Ucapnya. Lebihlanjut Penggiat anti korupsi tersebut, Sampai kapan pun persoalan banjir tak akan selesai sebelum semua stakeholder yang berkaitan itu duduk bersama, Katanya. Kebanjiran itu juga akibat tata ruang sudah banyak bermasalah, yang harusnya kawasan resapan tapi dibolehkan membangun begitu juga kawasan pemukiman dibangun berbagai yang bertentangan dengan tata ruang. contohnya kawasan Jalan Pancing yang merupakan kawasan resapan air, sekarang ini sudah berdiri ribuan rumah ruko sehingga jelas melanggar tata ruang yang telah ditetapkan. terlalu mudah pihak eksekutif dan legislatif melakukan perubahan peruntukan sehingga masyarakat terus dirugikan, ucapnya. Makanya kita minta para penegak hukum agar mengusut semua perubahan peruntukan di Medan sekitarnya, karena didalamnya jelas adanya suap dan gratifikasi yang jelas merugikan masyarakat banyak, ungkapnya. Sementara Sekretaris Dinas SDA Cipta Karya dan tata Ruang Provsu Indra Sakti Harahap mengatakan, upaya penanggulangan banjir Kota Medan, sesuai perintah gubernur pihaknya melakukan tindakan dengan penelusuran sungai dan hasilnya akan dipaparkan kepada gubernur setelah pelaksanaan MTQN. “Kegiatan selanjutnya, posisi kami menunggu perencanaan dan kebijakan dari Pemko Medan,” ujarnya.(W03)

Baca Juga:

 

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News
SHARE:
beritaTerkait
Wali Kota menghadiri acara Pembukaan Musda XIV KNPI Kota Pematangsiantar, di Convention Hall Siantar Hotel
Wali Kota menerima piagam penghargaan dari BKPRMI atas dukungan dan partisipasi aktif dalam pembinaan kegiatan keagamaan, sosial, dan kepemudaan
Mohamad Feriadi Soeprapto Raih Indonesia Best 50 CEO Awards 2026
Dompet Dhuafa Waspada Resmikan Dua Wakaf Sumur di Tapanuli Selatan
Polres Asahan Kawal Ibadah Kenaikan Isa Almasih 2026, Pastikan Keamanan dan Kenyamanan Umat
Ditembok Paksa Tanpa Izin! Aset Daerah Hilang Dikuasai Pengusaha, DPRD Asahan Turun Tangan
komentar
beritaTerbaru