Perlindungan Anak Dan Pertanian Jadi Prioritas

BATU BARA l SUMUT24.co

Baca Juga:

• Irjen Pol. Mahmud Nazly Harahap Jabat Kakorsabhara Baharkam Polri, Zakiyuddin Harahap: Selamat Bertugas
• Balitbang Golkar Gelar Diskusi dan Bedah Buku Revolusi Iran Karya Dr. Nasir Tamara
• Dituding Sewenang-wenang, Eksepsi Nenek Marlina Ungkap Dakwaan Jaksa Diduga Hasil "Potong Kompas"

Kekerasan terhadap anak kurun waktu beberapa tahun ini menunjukkan trend meningkat. Dari media elektronik dan media cetak serta media sosial   setiap hari terdengar kekerasan terhadap anak. Terkait hal itu Pagar Jenswin Pandiangan memandang harus diberi penguatan kepada Komisi  Perlindungan Anak Indonesia sebagai institusi perlindungan anak yang diamanatkan melalui UU No. 35 Tahun 2014 sebagai perobahan UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Mirisnya menurut pengamatan Pandiangan, pemerintah pusat dan daerah terkesan setengah hati menguatkan lembaga KPAI. Hal tersebut diungkapkan Pagar Jenswin Pandiangan, S.Ked  kepada awak media di Lima Puluh Batubara, Kamis (4/10). Dikatakan, kondisi anak di Indonesia khususnya Sumatera Utara yang rawan terhadap kekerasan akan menjadi satu prioritas utama bila diberi kepercayaan sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara melalui Pemilu serentak Rabu, 17 April 2019 mendatang. Pagar Jenswin Pandiangan yang merupakan Caleg dari Partai Gerindra Dapil Sumut 5 ( Asahan, Tanjung Balai dan Batubara) ini mengungkapkan masalah Kesahatan dan pertanian juga butuh diperjuangkan. Skala prioritas yang dibuat bukan tanpa dasar, alumni Faked Universitas Methodis Medan itu melihat tingkat kesehatan ibu dan anak masih harus ditingkatkan lagi. “Saya berasal dari keluarga petani, nasib petani yang nyaris tidak sejahtera. Pertanian di Sumatera Utara harus tetap dipertahankan meski saat ini Indonesia mengarah ke industri,”katanya lagi. Pupuk subsidi harus benar-benar sampai ke petani kecil sesuai harga subsidi yang ditetapkan pemerintah. Memang petani sudah mendapat pupuk subsidi namun kendalanya karena tidak memiliki modal terpaksa hutang ke tengkulak. “Ini yang harus diberantas. Pemerintah harus memutus mata rantai penyaluran pupuk subsidi tanpa melalui tengkulak. Kita dari Partai Gerindra akan berjuang maksimal agar petani dapat membeli pupuk subsidi dan obat-obatan. Bisa jadi dengan cara bantuan lunak atau dana bergilir”, urai Pandiangan. Terkait dibekukannya KPAID Provinsi Sumatera Utara penghunjung 2016 lalu dengan tegas Pandiangan, dirinya akan mengajak rekan-rekan dari Partai Gerindra untuk kembali mengaktifkannya serta memperjuangkan anggaran untuk itu. (jo)

NB: Pagar Jenswin Pandiangan saat acara silaturahmi dengan masyarakat ( SUMUT24/JO)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Irjen Pol. Mahmud Nazly Harahap Jabat Kakorsabhara Baharkam Polri, Zakiyuddin Harahap: Selamat Bertugas

Balitbang Golkar Gelar Diskusi dan Bedah Buku Revolusi Iran Karya Dr. Nasir Tamara

Dituding Sewenang-wenang, Eksepsi Nenek Marlina Ungkap Dakwaan Jaksa Diduga Hasil "Potong Kompas"

DJ Wong Laporkan Akun Pencemaran Nama Baiknya ke Polda Sumut

Polrestabes Medan Amankan Seorang Tersangka Pengedar Narkoba 9,4 Kg Barang Bukti di Sita.

Bazar UMKM Ramaikan APEKSI XVIII Medan, PWPM Ikut Gerakkan Ekonomi Lokal