Sudah 19 Hakim Kena OTT

Jakarta I SUMUT24 Dari laporan tahunan yang dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepanjang tahun 2015-2018, terdapat 17 hakim yang sudah kena Operasi Tangkap Tangan (OTT). Ditambaah 2 orang (Hakim PN Tangerang dan Medan) tahun 2018, jadi totalnya sudah 19 hakim kena OTT. Terdapat 10 hakim ad hoc tipikor, sisanya 3 hakim PN, 1 Hakim PT, 4 Hakim PTUN, 1 Hakim ad hoc PHI. Demikian disampaikan Juru Bicara Komisi Yudisial (KY) Farid Wajdi, Kamis (30/8).

Baca Juga:

• Barak Narkoba di Jalan Brigjen Katamso, Gang Nasional Dibakar
• Perkuat Sinergi dengan Ormas, Kepala Kantor Imigrasi Belawan Hadiri Silaturahmi DPW Pendawa Sumut 2025–2030
• Operasi Sarang Narkoba Polres Padangsidimpuan! Kabur dengan Jebol Dinding Seng, Pria di Padangsidimpuan Akhirnya Ditangkap Polisi

Lebih lanjut dikatakan Farid, KY sangat menyayangkan bahwa 10 dari 19 hakim yang terjerat OTT oleh KPK pada 2005-2018 merupakan hakim ad hoc Tipikor. “Hakim yang seharusnya bertugas memeriksa, mengadili, dan memutus perkara korupsi, justru melakukan korupsi. Hal ini perlu diperhatikan secara serius, karena jangan sampai orang yang diduga melakukan korupsi bisa bebas dari jeratan hukum atau mendapatkan hukuman yang jauh lebih ringan, karena hakim yang memeriksa perkara tersebut menerima suap,” tegas Juru Bicara Komisi Yudisial.

Masih dikatakannya, sebagai langkah pembenahan, maka perlu diperhatikan dengan serius terkait proses rekrutmen dan pengawasan terhadap hakim ad hoc Tipikor.

Terkait proses rekrutmen hakim ad hoc Tipikor, ada anggapan bahwa yang mendaftar tidak semuanya adalah calon terbaik yang berkapasitas dan berintegritas. “Para calon tersebut hanyalah para pencari kerja (job seeker). Oleh karena itu, KY menegaskan pentingnya melakukan cek integritas dengan mendalami rekam jejak calon,” ujarnya.

Lebih lanjut Farid, faktor ini harus menjadi fokus dan prioritas dalam proses seleksi. Dalam rangka melaksanakan ini, maka perlu kerja sama lembaga antara MA, KY, KPK, dan teman-teman pegiat anti korupsi. “Dalam hal pengawasan, maka perlu untuk mengawasi setiap perkara korupsi. Tidak hanya proses sidangnya, tapi juga soal kegiatan-kegiatan hakim di luar kegiatan dinasnya,” ujar Farid Wajdi. (R03)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Barak Narkoba di Jalan Brigjen Katamso, Gang Nasional Dibakar

Perkuat Sinergi dengan Ormas, Kepala Kantor Imigrasi Belawan Hadiri Silaturahmi DPW Pendawa Sumut 2025–2030

Operasi Sarang Narkoba Polres Padangsidimpuan! Kabur dengan Jebol Dinding Seng, Pria di Padangsidimpuan Akhirnya Ditangkap Polisi

Kapolres Tapsel Apresiasi 450 Prajurit Yonif 123/Rajawali Usai Tuntaskan Misi di Papua

Kapolsek Sipirok Turun Temui Warga Baringin, Serap Aspirasi dan Bahas Keamanan Lingkungan

Begal hingga Premanisme Dibidik, Timsus Serigala Sakti Bergerak Malam Hari di Padang Lawas