Sudah 19 Hakim Kena OTT

Jakarta I SUMUT24 Dari laporan tahunan yang dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepanjang tahun 2015-2018, terdapat 17 hakim yang sudah kena Operasi Tangkap Tangan (OTT). Ditambaah 2 orang (Hakim PN Tangerang dan Medan) tahun 2018, jadi totalnya sudah 19 hakim kena OTT. Terdapat 10 hakim ad hoc tipikor, sisanya 3 hakim PN, 1 Hakim PT, 4 Hakim PTUN, 1 Hakim ad hoc PHI. Demikian disampaikan Juru Bicara Komisi Yudisial (KY) Farid Wajdi, Kamis (30/8).

Baca Juga:

• Kemnaker Tegaskan Sinergi dengan ILO Hadapi Perubahan Dunia Kerja
• Kemnaker–JICA Perkuat Kualitas dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Jepang
• UNIQLO Salurkan Bantuan Senilai Rp750 Juta untuk Mendukung Pemulihan Masyarakat Terdampak Bencana di Flores dan Lombok

Lebih lanjut dikatakan Farid, KY sangat menyayangkan bahwa 10 dari 19 hakim yang terjerat OTT oleh KPK pada 2005-2018 merupakan hakim ad hoc Tipikor. “Hakim yang seharusnya bertugas memeriksa, mengadili, dan memutus perkara korupsi, justru melakukan korupsi. Hal ini perlu diperhatikan secara serius, karena jangan sampai orang yang diduga melakukan korupsi bisa bebas dari jeratan hukum atau mendapatkan hukuman yang jauh lebih ringan, karena hakim yang memeriksa perkara tersebut menerima suap,” tegas Juru Bicara Komisi Yudisial.

Masih dikatakannya, sebagai langkah pembenahan, maka perlu diperhatikan dengan serius terkait proses rekrutmen dan pengawasan terhadap hakim ad hoc Tipikor.

Terkait proses rekrutmen hakim ad hoc Tipikor, ada anggapan bahwa yang mendaftar tidak semuanya adalah calon terbaik yang berkapasitas dan berintegritas. “Para calon tersebut hanyalah para pencari kerja (job seeker). Oleh karena itu, KY menegaskan pentingnya melakukan cek integritas dengan mendalami rekam jejak calon,” ujarnya.

Lebih lanjut Farid, faktor ini harus menjadi fokus dan prioritas dalam proses seleksi. Dalam rangka melaksanakan ini, maka perlu kerja sama lembaga antara MA, KY, KPK, dan teman-teman pegiat anti korupsi. “Dalam hal pengawasan, maka perlu untuk mengawasi setiap perkara korupsi. Tidak hanya proses sidangnya, tapi juga soal kegiatan-kegiatan hakim di luar kegiatan dinasnya,” ujar Farid Wajdi. (R03)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Kemnaker Tegaskan Sinergi dengan ILO Hadapi Perubahan Dunia Kerja

Kemnaker–JICA Perkuat Kualitas dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Jepang

UNIQLO Salurkan Bantuan Senilai Rp750 Juta untuk Mendukung Pemulihan Masyarakat Terdampak Bencana di Flores dan Lombok

CONVERSE RILIS RUN STAR CRUSH, CHUNKY SNEAKERS STYLISH ALA KARINA AESPA

Kemnaker Dampingi 20 Perusahaan, Tingkatkan Produktivitas melalui Perbaikan Sistem Kerja

Maxim Medan Bekali Mitra Pengemudi dengan Edukasi Keselamatan, Kejahatan Siber, dan Anti Narkoba