Minimalisir Penyelewengan Pendapatan Pajak, Ini Kata Anggota DPRD Medan

MEDAN|SUMUT24.co Pemerintah Kota Medan harus berani melakukan terobosan dan berinovasi, dalam pengelolaan pajak untuk meminimalisir kebocoran dan penyelewengan. Pemko Medan diminta untuk menerapkan pengelolaan pajak berbasis online, guna mencegah penyelewengan yang berdampak pada rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta lambatnya pembangunan.

Baca Juga:

• Mantan Ketua Ormas di Medan Ditangkap, Diduga Kelola Lokasi Judi Tembak Ikan
• Refleksi HUT ke-436 Kota Medan 2026 Ahmad Afandi Harahap: Medan Harus Tumbuh Bukan Hanya Secara Fisik, Tapi Juga Meningkatkan Kualitas Hidup Warga
• Dihadiri Wali Kota se- Indonesia, Peringatan Hari Jadi Kota Medan ke -436 Berlangsung Istimewa

“Sudah saatnya Pemko Medan menerapkan pengelolaan pajak berbasis online, sehingga tertutup peluang adanya kebocoran karena sistem ini sifatnya transparan,” tegas Ketua Komisi C DPRD Kota Medan Hendra DS, menanggapi tingginya tingkat kebocoran di sektor pajak dan minimnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), Senin (27/8).

Selama ini pengelolaan pajak menyangkut penyetoran pajak dilakukan dengan cara manual, sehingga prosesnya lambat dan terbuka peluang penyelewengan serta kebocoran data.

“Seharusnya Pemko Medan cepat tanggap terhadap kondisi ini mengingat sudah beberapa kali terjadi Operasi Tanggkap Tangan (OTT) di instansi pemerintah. Jangan terbawa arus gaya lama dan tidak ingin Kota Medan lebih baik, tapi lakukan perubahan secara total dengan sistem online. Sehingga pengelolaan pajak lebih cepat, transparan dan akuntabel,” ujar Politisi Partai Hanura Hendra DS.

Menurut Hendra DS, sistem manual yang dikelola sekarang terkesan lambat, karena dari Dispenda lalu ke Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) kemudian ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemko Medan.

“Wali Kota harus bekerja secara tegas, segera realisasikan sistem pengelolaan pajak berbasis online, agar terciptanya Medan bersih dari jeratan Korupsi,” ujarnya.

Sementara Sekretaris Komisi A DPRD Medan Zulkarnain Yusuf menegaskan, Pemko Medan harus berani bertindak tegas dan jangan tebang pilih dalam menegakkan peraturan. Jangan beri kesempatan oknum pejabat memperkaya diri sendiri dari penyelewengan pajak.

Menurut Politisi Partai Amanat Nasional (PAN), kebocoran setoran pajak yang sangat mencolok itu ada apada retribusi parkir dan pajak papan reklame. Fakta di lapangan, pertambahan jumlah kendaraan bermotor meningkat sangat tajam dan tidak sebanding dengan sarana jalan, sehingga terjadi kemacetan yang diakibatkan badan jalan dijadikan lokasi parkir. Begitu juga dengan jumlah papan reklame yang membungkus Kota Medan, sehingga menjadikan wajah Kota Metropolitan ini kusut.

Namun dalam laporan tahunan, retribusi parkir tidak pernah mencapai target, begitu juga dengan pajak papan reklame. Alasan yang dikemukakan klise, kendala di lapangan. Jika kondisi ini dibiarkan, maka pembangunan Kota Medan akan tersendat karena minimnya PAD.

“Pemko Medan harus berani melakukan tindakan tegas dan cepat mengambil kebijakan, jika SKPD tidak mampu mengatasi kendala di lapangan. Jangan dipertahankan lagi, ganti dengan orang yang mampu berinovasi dan berani menegakan peraturan,” tegasnya.(R02)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Mantan Ketua Ormas di Medan Ditangkap, Diduga Kelola Lokasi Judi Tembak Ikan

Refleksi HUT ke-436 Kota Medan 2026 Ahmad Afandi Harahap: Medan Harus Tumbuh Bukan Hanya Secara Fisik, Tapi Juga Meningkatkan Kualitas Hidup Warga

Dihadiri Wali Kota se- Indonesia, Peringatan Hari Jadi Kota Medan ke -436 Berlangsung Istimewa

Bank Sumut Gelar Pojok Sehat, Program Rutin Bagi Nasabah Pensiunan

Selamat Hari Bhayangkara ke-80: Polri Semakin Presisi, Profesional, dan Pengabdian Dicintai Masyarakat

Warga Desak Kapolres Mengusut Tudingan Pencemaran Nama Baik Pangulu Pokan Baru yang Terlibat Judi Togel dan Tembak ikan