73 Tahun Indonesia Merdeka, Ini Kata Pengamat Hukum

MEDAN|SUMUT24 Pengamat hukum Dr Abdul Hakim Siagian SH MHum mengomentari 73 tahun Indonesia merdeka mengatakan, dari sisi penegakan hukum kita masih belum seperti yang diharapkan, yang digambarkan dengan tumpul ke atas dan tajam ke bawah dan masih menjadi alat kepentingan kekuasaan politik .

Baca Juga:

• Jelang Lebaran, Polresta Deli Serdang Jamin Stok Pangan Aman dan Harga Stabil
• Buka Puasa Bersama Insan Pers, Bobby Nasution Tekankan Pentingnya Kebebasan Pers yang Bertanggung Jawab
• Jelang Lebaran 2026, AKBP Dr. Wira Prayatna Sidak Pospam dan Posyan Padangsidimpuan, Ini Hasilnya

Memang, cukup banyak prestasi yang ditorehkan anak bangsa. Namun, masih banyak pula kekurangan dan kelemahan, misalnya kita sudah dalam darurat masalah narkoba, darurat guru besar (Profesor) dan doktor kurang. Sumber Daya Manusia (SDM) kita semakin rendah daya saingnya,kata Abdul Hakim di Medan, Senin (13/8).

Dikatakannya, hutang luar negeri dan swasta kita juga sudah mengkhawatirkan, artinya dalam kondisi lampu merah. Kemudian pengamalan Pancasila dan UUD 45 pasal 33 semakin jauh jauh , karena kesenjangan antara yang kaya dan yang tak punya (miskin) sudah sangat mengerikan. Artinya pemerataan belum terlaksana dengan baik,

Disisi lain, atas raihan prestasi putra-putri bangsa ini, diminta kepada pemerintah agar memberi penghargaan pada mereka , misal gelar pahlawan nasional dan lain sebagainya.

Untuk penegakan hukum itu, agar tidak tumpul ke atas , kita minta Presiden untuk ikut memberi contoh dan tauladan atau memimpin langsung penegakan hukum itu sesuai dengan sumpah jabatannya. Karena semua pejabat termasuk Presiden akan menjalankan dan mematuhi peraturan dengan selurus-lurus dan seadil-adilnya.

Hukum kita sekarang bukan sekedar tidak lurus tapi dibengkok-bengkokkan untuk berbagai kepentingan. Misalnya sudah ratusan orang bandar narkoba yang dihukum mati, namun belum dieksekusi, kata Abdul.

Juga pemberantasan KKN, kejahatan lingkungan dan penyeludupan, pemalsuan dan monopoli, kartel. Dampaknya , benar cukup banyak peningkatan kesejahteraan bagi segelintir orang, namun kesenjangan tetap masih banyak terjadi. Sekitar 40 persen rakyat kita masih miskin,katanya.

Kalau sudah hampir setengah anak bangsa ini miskin, tetapi yang kaya tidak tanggung, mengerikan kekayaannya,ini menimbulkan kesenjangan. Dan kesenjangan ini dapat menimbulkan konflik sosial. Kesenjangan kita ini sudah lampu merah, dapat menimbulkan konflik sosial. Itu perlu diwaspadai, diantisipasi dan dibenahi. Lapangan kerja dan pengangguran saat ini sangat mengerikan, kata Abdul.

Secara terpisah Pengamat Sosial Politik USU Drs Wara Sinuhaji MHum mengatakan,tidak terasa sudah 73 tahun kita merdeka, tentu belum sempurna dan masih banyak yang belum menyentuh pembangunan terutama di daerah pedalaman. Infrastruktur (jalan) masih seperti kubangan kerbau dan belum berlistrik, ini menjadi tantangan ke depan. Kalau di kota sudah memadai sarana dan fasilitasnya dibanding di daerah pedalaman.

Karena jalanan masih seperti kubangan kerbau sangat menyulitkan rakyat menjual hasil pertaniannya. Memang pemerintahan Jokowi sudah mencanangkan tiap desa dapat Rp1 miliar. Namun apakah orang desa sudah mampu mengelolanya, itu harus diawasi secara ketat. Apalagi kalau dana itu dikorup sehingga tujuan membangun desa itu gagal. Kepala desa harus dididik agar dana desa itu dimanfaatkan secara tepat.

Selain itu, kata Wara, pemerintah perlu terus menciptakan lapangan kerja, agar tenaga kerja bisa diserap. Pemerintah harus efektif menciptakan situasi aman dan kondusif agar investor mau menanamkan modalnya membangun sekaligus membuka lapangan kerja.

Ke depan bangsa ini harus aman sehingga investor tidak takut menanamkan modalnya. Apalagi saat ini kita dalam tahun politik, karenanya selain pemerintah, kepada anak bangsa harus ikut menciptakan situasi kondusif.

Dikatakannya, dari sarana infrastruktur kita masih jauh tertinggal dibanding negara tetangga. Kita harus membangun sarana jalan dan akan membuat kehidupan anak cucu kita bisa lebih baik.

Selama 73 tahun kita sebagai bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika harus terus menciptakan harmoni kebangsaan dan perlu tetap menjaga persatuan dan kesatuan, kata Wara. (C04)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Jelang Lebaran, Polresta Deli Serdang Jamin Stok Pangan Aman dan Harga Stabil

Buka Puasa Bersama Insan Pers, Bobby Nasution Tekankan Pentingnya Kebebasan Pers yang Bertanggung Jawab

Jelang Lebaran 2026, AKBP Dr. Wira Prayatna Sidak Pospam dan Posyan Padangsidimpuan, Ini Hasilnya

Humanis! Kapolres Padang Lawas Berbagi Bingkisan Lebaran, Pererat Sinergi dengan Media

Sinergi Tanpa Batas! Wali Kota Padangsidimpuan Ajak Pers Bersatu, Transparansi Jadi Senjata Hadapi Era Digital

Jelang Lebaran, Bupati Madina Warning Soal Kebakaran: “Jangan Lupa Cabut Listrik!”