LIRA: BKP Sumut Rp500 M Bancakan Gubsu dan Kdh

Medan , Presiden Lembaga Swadaya Masyarakat Lumbung Informasi Rakyat (LSM LIRA), HM. Jusuf Rizal menegaskan, Bantuan Keuangan Provinsi Sumut TA 2018 menjadi bancakan Gubsu dan Kepala Daerah kabupaten/kota (Kdh).

Baca Juga:

• Warga Desak Kapolres Mengusut Tudingan Pencemaran Nama Baik Pangulu Pokan Baru yang Terlibat Judi Togel dan Tembak ikan
• Bupati Pakpak Bharat Menbuka Pelatihan Pembuatan Zat Pewarna
• BNCT Dukung Pengembangan Talenta Maritim melalui Vessel Tour Bersama Evergreen dan Akademi Maritim Indonesia

“Berdasarkan penelusuran teman-teman aktifis LIRA, baik di provinsi maupun di kabupaten/kota, diduga kuat BKP yang bernilai Rp 500 miliar lebih itu, sarat dengan unsur-unsur KKN,” tegas Jusuf Rizal kepada wartawan, Minggu (12/8).

Jusuf Rizal menambahkan, dugaan praktik KKN tersebut berhubungan dengan BKP yang menjadi usulan pihak eksekutif kabupaten/kota.

“Kami mendengar info, ada fee yang beredar sebesar lima persen setiap mata anggaran. Diduga fee tersebut untuk oknum-oknum tertentu di lingkungan Pemprovsu,” ujar Jusuf Rizal, seraya enggan menyebut nama-nama oknum tersebut.

Apakah nama Kepala Bappeda Sumut, Ir. Irman termasuk oknum yang diduga memperoleh fee, Jusuf Rizal hanya tersenyum saja. “Sabar ya..,” tegas Jusuf Rizal seraya menyebutkan, tim investigasi LIRA masih bekerja.

Menyeruaknya isu bancakan ini, terkait berubahnya alokasi BKP untuk Pemko Binjai yang menjadi usulan Anggota DPRD Dapil Binjai-Langkat. Perubahan alokasi ini, menimbulkan kekecewaan para wakil rakyat kepada Kepala Bappedasu l, Ir. Irman.

Mereka kecewa, karena Irman tidak terlebih dahulu berkoordinasi sebelum melakukan persetujuan. Padahal BKP usulan para wakil rakyat tersebut, merupakan aspirasi masyarakat lewat reses.

“Itu sangat mengecewakan dan bisa menimbulkan disharmonisasi antara legislatif dan eksekutif,” ujarnya.

Jusuf Rizal juga menyebutkan, berdasarkan penelusuran Tim Investigasi, BKP TA 2018 merupakan hasil kesepakatan Gubsu Tengku Erry Nuradi dan Ketua DPRD Sumut, Wagirin Arman (mewakili legislatif).

“Kesepakatan itu, untuk memberikan dukungan kepada aspirasi reses anggota DPRD yang tidak tertampung pada APBD tahun sebelumnya. Maka, proses usulan yang disampaikan juga dibawa oleh para anggota DPRD melalui surat masing-masing Bupati/Walikota asal daerah pemilihan masing-masing,” jelasnya.

Mengapa di tengah jalan bisa berubah tanpa ada koordinasi dengan pihak pembawa aspirasi? “Tentunya ini menjadi pertanyaan besar,” ujar Jusuf Rizal.(red)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Warga Desak Kapolres Mengusut Tudingan Pencemaran Nama Baik Pangulu Pokan Baru yang Terlibat Judi Togel dan Tembak ikan

Bupati Pakpak Bharat Menbuka Pelatihan Pembuatan Zat Pewarna

BNCT Dukung Pengembangan Talenta Maritim melalui Vessel Tour Bersama Evergreen dan Akademi Maritim Indonesia

Evaluasi Layanan Pemasyarakatan Harus Menutup Celah Masalah, Bukan Sekadar Memperbaiki Dokumen

PRSU Ke-50 Angkat Wajah Asli Sumatera Utara, 70 Persen Konten Diisi Putra Daerah

22 OPD dan 10 Instansi Vertikal Ramaikan Pameran PRSU Ke-50, Hadirkan Berbagai Layanan Publik untuk Masyarakat