Pembangunan di Desa Tembung Banyak Dilakukan Kontraktor

Percutseituan | SUMUT24

Baca Juga:

• Bupati Pakpak Bharat Menbuka Pelatihan Pembuatan Zat Pewarna
• BNCT Dukung Pengembangan Talenta Maritim melalui Vessel Tour Bersama Evergreen dan Akademi Maritim Indonesia
• Evaluasi Layanan Pemasyarakatan Harus Menutup Celah Masalah, Bukan Sekadar Memperbaiki Dokumen

Proyek  pembangunan dana desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2018 di Desa Tembung, Kec Percut Sei Tuan,  terus berjalan.  Namun sayangnya, dalam pelaksanaannya hampir seluruh pengerjaan tersebut di kerjakan oleh kontraktor bukan masyarakat.

 

 

Kejadian ini membuat masyarakat  di Desa Tembung kesal dan mempertanyakan kenapa hal ini bisa terjadi. Bahkan mereka menduga Pj Kades Tembung, Kenedy, dan Ketua TPK yang juga menjabat Kaur Pembangunan Kantor Desa Tembung, Danil, ada terima fee dari kontraktor dalam setiap proyek pengerjaan.

 

Hal ini seperti yang diutarakan AB, salah satu warga Tembung yang tak ingin disebutkan nama aslinya.

 

Kepada SUMUT24, AB mengatakan pasca ditangani Pj Kades Tembung, Kenedy, pembangunan dana desa dikerjakan oleh kontraktor.

 

“Dulu kalau ada pembangunan seperti pemasangan papingblok di Gg rumah warga yang ngerjakan ya warga, sekarang uda kontraktor yang main. Pasti karena ada fee-nya makanya kerjaan ini di kasih ke kontraktor, kalau gak ada fee mana mungkin,” ujar AB, Jumat (3/8).

 

AB menuturkan, saat ini warga hanya bisa gigit jari melihat pengerjaan itu berjalan.

 

“Yang saya tau presiden Jokowi sudah mengimbau bahwa pembangunan dana desa tidak boleh dilakukan oleh kontraktor. Sebab ADD ini bertujuan untuk meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa serta mendorong peningkatan swadaya dan gotong-royong masyarakat di desa. Jadi para oknum aparatur desa yang bermain dalam menyelewengkan peraturan ini perlu diusut dan ditindak tegas,” tegas AB sembari meminta Pemkab Deliserdang turun langsung dalam meninjau masalah ini.

 

Hal senada juga dikatakan masyarakat lainnya seperti di Dusun 6,11,15. Menurut masyarakat hampir seluruh pemasangan papingblok atau pengerjaan perbaikan setiap gg rumah warga sekarang semuanya di kerjakan kontraktor.

 

 

Sementara itu, saat ingin di konfirmasi terkait hal ini Pj Kades Tembung, Kenedy, Jumat (3/8), tidak berada di kantornya. Menurut salah satu pegawai di Kantor Desa Tembung, Pj Kades sedang diluar.

 

Tak berhenti disitu, wartawan berhasil mewawancarai Ketua TPK Danil yang merupakan orang yang bertanggung jawab atas setiap pembangunan Desa Tembung.

 

Saat ditemui, Ketua TPK Danil, mengklaim bahwa masyarakat ikut di pekerjakan dalam setiap pembangunan yang bersumber dari dana ADD. Ketika ditanya mengapa harus kontraktor yang mengerjakan, Danil memilih bungkam.

 

“Jadi masyarakat ada di pekerjakan namun hanya 20% saja,” terang Danil yang juga menjabat sebagai Kaur Pembangunan di Kantor Desa Tembung.

 

Soal jumlah anggaran pembangunan untuk Desa Tembung, Danil berujar tidak tau pasti jumlahnya. Namun Dia menambahkan saat ini pengerjaannya dalam tahap pertama dan akan memasuki tahap ke dua.

 

“Semua keterangannya bisa dilihat di mading kantor desa,” katanya.

 

Terkait adanya dugaan penerimaan fee dari kontraktor, Danil membantah hal tersebut. Menurutnya dia tidak pernah menerima fee dari manapun untuk setiap pengerjaan tersebut.

 

Untuk diketahui sebelumnya, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo, menegaskan mulai 2018 kontraktor tidak boleh mengerjakan proyek dana desa.

 

Dana desa hanya boleh dikerjakan masyarakat desa secara swakelola dan 30 persen dana desa harus dipakai untuk upah. (W07)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Bupati Pakpak Bharat Menbuka Pelatihan Pembuatan Zat Pewarna

BNCT Dukung Pengembangan Talenta Maritim melalui Vessel Tour Bersama Evergreen dan Akademi Maritim Indonesia

Evaluasi Layanan Pemasyarakatan Harus Menutup Celah Masalah, Bukan Sekadar Memperbaiki Dokumen

PRSU Ke-50 Angkat Wajah Asli Sumatera Utara, 70 Persen Konten Diisi Putra Daerah

22 OPD dan 10 Instansi Vertikal Ramaikan Pameran PRSU Ke-50, Hadirkan Berbagai Layanan Publik untuk Masyarakat

Dewan Komisaris PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara: PRSU Harus Jadi Etalase Kebanggaan dan Mesin Ekonomi Baru Sumut