Lukmanul Hakim dan Sekretaris Atur Proyek di Dinas SDA Sumut

MEDAN I SUMUT24 Berbagai proyek di Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Pemprovsu pimpinan Lukmanul Hakim diduga berbau Korupsi Kolusi dan Nepotisme. KKN tersebut tanpa alasan, selain untuk mendapatkan Proyek harus memakai fee di depan 10-15 persen, juga pemenang tender atau ‘pengantin’ telah dipersiapkan serapi mungkin. Banyaknya ketimpangan dalam pelaksanaan tender di Dinas SDA Sumut, mengindikasikan ketidakbecusan panitia lelang.

Baca Juga:

• Jelang Lebaran 2026, AKBP Dr. Wira Prayatna Sidak Pospam dan Posyan Padangsidimpuan, Ini Hasilnya
• Humanis! Kapolres Padang Lawas Berbagi Bingkisan Lebaran, Pererat Sinergi dengan Media
• Sinergi Tanpa Batas! Wali Kota Padangsidimpuan Ajak Pers Bersatu, Transparansi Jadi Senjata Hadapi Era Digital

“Kuat dugaan, pemenang tender telah ditentukan sebelum proses tender proyek berjalan. Kabar teranyar, telah diatur rapi oleh Sekretaris Dinas SDA tersebut berinisial ISH,” tegas Ketua Suara Proletar Ridwanto Simanjuntak kepada SUMUT24, Kamis (2/8).

Lebih lanjut dikatakannya, indikas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam penentuan pemenang lelang dan tender proyek jalan TA 2018 di Dinas SDA Sumut itu, “terlihat dari proses pelelangan yang dilaksanakan digugurkan tanpa alasan jelas berdasarkan dokumen lelang yang ada. Dan saat pengguguran itu disanggahnya, Pokja malah memberikan jawaban yang subtansinya sangat berbeda dengan sanggahan peserta lelang dan lain sebagainya,” tegas Ketua Suara Proletar Ridwanto Simanjuntak.

“Bukan hal baru lagi berbagai proyek di SDA cipta Karya dan Tata Ruang Sumut sarat korupsi dan berbau KKN, itu sudah berlangsung lama. Hanya aparat hukum saja yang kurang respon dalam berbagai dugaan korupsi di dinas tersebut,” ujar Ridwanto Simanjuntak.

Selama ini berbagai proyek di SDA Sumut hampir semua amburadul terbukti dari peninjauan anggota DPRD Sumut di berbagai daerah hampir semuanya amburadul dan bahkan ada yang fiktif.

“Harusnya aparat penegak hukum harus respon dan jeli mengingat sudah berapa uang rakyat yang sia-sia yang hanya untuk memperkaya pejabat dan kroninya. sudah saatnya aparat penegak hukum, baik kepolisian, dan kejatisu menurunkan tim nya. “Indikasi kerugian negara sudah ada, mengapa aparat keamanan seperti polisi, kejaksaan dan KPK tidak melakukan pengusutan guna langkah pencegahan. Apa mesti menunggu terjadinya kerugian negara yang lebih besar baru mengambil tindakan tegas,” ujarnya.

Proyek yang berbau KKN diantaranya, Rehabilitasi pengendalian banjir Sungai Merbau Rp 3,3 Miliar, Rehabilitasi Sungai aek natas Rp 3,5 Miliar, Rehabilitasi perbaikan Sungai Kualuh Rp 2,9 Miliar, pembangunan saluran drainase Kecamatan Kota Pinang Rp 1,4 Miliar, pembangunan saluran drainase kota dolok sanggul Rp 950 Juta, Pembangunan saluran drainase Datuk Bandar Rp 1,4 Miliar.

Pembangunan drainase ke saluran pembuangan Kota Dolok sanggul Rp 950 Juta, pembuatan drainase Kota Lahewa Rp 927 Juta, pembuatan drainase Kota Gunung Sitoli Rp 977 Juta, Pembuatan drainase Kota Lahomi Rp 982 Juta, pembuatan drainase Kota Gido Rp 977 Juta, pembuatan drainase Kota teluk dalam Rp 922 juta, pembangunan sarana air bersih di Kecamatan Natal Rp 1,6 Miliar.

Kemudian, Pembangunan saluran drainase Kecamatan Sipirok Rp 731 Juta, pembangunan drainase kec P Sidempuan Rp 1,9 Miliar, normalisasi drainase di Kota Tarutung Rp 978 Juta, Pembangunan drainase di Tapteng Rp 972 Juta, pembangunan drainase Kota Sibolga Rp 972 Juta, Rehabilitasi sarana air baku waduk paya goti Rp 1,1 Miliar.

Pembangunan saluran drainase di Sergai Rp 979 Juta, pembangunan drainase pemukiman di Jalan Gatot Subroto Rp 1,9 Miliar, pembangunan drainase se Batuan Rp 1,9 Miliar, Pembangunan drainase jalan Klambir Hamparan Perak Rp 780 Juta, pembangunan drainase Kota Binjai Rp 979 Juta, pembangunanndrainase di Saentis Rp 780 juta, pembangunan SPAM di Langkat Rp 3,5 Miliar.

Pembangunan drainase di Tembung- Bt Kuis Rp 1,9 Miliar, pembangunan drainase di KIM Medan Rp 2,9 Miliar, rehabilitasi irigasi desa Sukaraja Rp 2,4 Miliar, Rehabilitasi pengendali banjir sungai Merbau Rp 3,9 Miliar, Rehabilitasi pengendalian banjir sungai bilah Rp 2,9 Miliar, rehabilitasi irigasi di Sigorbus Rp 939 Juta, Rehabilitasi pengendalian banjir sungai ulu aer Rp 2,4 Miliar, rehabilitasi pengendalian banjir sungai sipogas Rp 1,4 Miliar, rehabilitasi pengendalian banjir sei batang toru Rp 2,9 Miliar. Rehabilitasi pengendalian banjir sei Batang Ayumi Rp 2, 9 Miliar.

“Dengan adanya proyek yang berbau KKN tersebut, sudah selayaknya penegak hukum jangan diam, termasuk Inspektorat Provsu harus segera melakukan pemanggilan terhadap pejabat yang terlibat termasuk Kadis dan Sekretaris dinas tersebut. Aneh memang sudah banyak laporan masyarakat atas berbagai kasus proyek di dinas tersebut tapi tak satupun yang sampai ke meja hijau,” ucapnya.

Sementara itu Kadis SDA Cipta Karya dan Tata Ruang Lukmanul Hakim yang dikonfirmasi tidak berhasil. Ketika dikonfirmasi ke kantornya juga, menurut stafnya bapak sedang keluar. Melalui telepon selulernya juga tidak aktif. (W03)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Jelang Lebaran 2026, AKBP Dr. Wira Prayatna Sidak Pospam dan Posyan Padangsidimpuan, Ini Hasilnya

Humanis! Kapolres Padang Lawas Berbagi Bingkisan Lebaran, Pererat Sinergi dengan Media

Sinergi Tanpa Batas! Wali Kota Padangsidimpuan Ajak Pers Bersatu, Transparansi Jadi Senjata Hadapi Era Digital

Jelang Lebaran, Bupati Madina Warning Soal Kebakaran: “Jangan Lupa Cabut Listrik!”

Blak-blakan! Ketua DPRD Erwin Efendi Ajak Warga Bergerak, Sebut Bupati Madina Fokus Perbaiki Ekonomi Rakyat

Harun Mustafa Pimpin Aksi Nyata! Bantuan IMI–Gemira Sumut Sentuh Warga Huntara Tapsel di Ramadan 2026