Masyarakat Sumut Butuh Pendidikan Politik

Pilgubsu 2018 sebentar lagi akan dilaksanakan. Saat ini sudah masuk dalam tahapan pendaftaran Bakal Calon Gubsu/Balon Wagubsu 8-10 Desember 2018. Memang tak dapat dipungkiri persoalan paling mendasar dalam Pelaksanaan Pilkada di Sumut, bukan tentang seberapa banyak bakal calonnya. Tapi Ada 1,7 Juta Jiwa Masyarakat Sumut yang belum merekam E-KTP (data KPU Sumut).

Baca Juga:

• 25 Wakil Menteri Masih Rangkap Jabatan Komisaris BUMN, Putusan MK Tegaskan Larangan
• Bupati Solok dan Bupati Tanah Datar Sepakati Dukungan Pembangunan Batalyon TP 951
• Menjaga Gerbang Negeri dari Siem Reap: Indonesia dan Politik Baru Perbatasan Keimigrasian

“Kalau pemerintah membiarkan ini, sudah pasti jumlah partisipasi pemilih akan terjun bebas ke level terendah. Belum lagi masyarakat yang tidak terdaftar sebagai pemilih. Para bakal cagubsu juga harus bisa adu program yang menyentuh rakyat. Bukan perang jumlah duit banyak untuk dibagikan kepada masyarakat. Akan lebih baik lagi masyarakat diberikan pendidikan politik,” ujar Korda Sumut Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) Darwin Sipahutar kepada wartawan, Senin (8/1).

Menurutnya, pilkada adalah pesta rakyat untuk memilih pemimpinnya, sehingga agar masayarakat memilih pemimpinnya beradulah secara sehat dengan program-program kerja yang mendukung dan berpihak kepada rakyat. Bukan membagi-bagikan uang kepada rakyat, agar dipilih masayarakat.

“Kalau sudah masyarakat diajari politik praktis bisa dipastikan pilkada tak akan membuahkan pemimpin yang benar-benar memihak kepada rakyat,” ujarnya.

Lebih lanjut aktifis PMII Sumut tersebut, pilkada sarana untuk mewujudkan kedaulatan ditingkat lokal untuk memilih pemimpin secara langsung dan demokratis.

“Cagubsu atau Cawagubsu harus adu program, adu konsep, adu gagasan untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan tingkat kesejahteraan sosial,” tegas Darwin.

Pilkada, adalah salah satu instrumen demokratis dalam memilih para pemimpin di daerah. Karena itu, jangan sampai proses demokrasi itu dinodai oleh hal-hal yang merusak demokrasi itu sendiri. Demokrasi memang menjamin perbedaan pilihan politik. Tapi, jangan sampai perbedaan politik itu lantas menjadi permusuhan.

Pesta demokrasi, pasti akan ada dinamika. Namun, jangan sampai dinamika itu membuat masyarakat terpecah belah. kita berharap proses pemilihan berjalan aman dan lancar.

“Tapi, jangan sampai kegaduhan dalam Pilkada dapat terjadi. Kita berharap, kegaduhan di berbagai Pilkada serentak di 2018, harus dicermati dengan baik. Kalau tidak akan bisa memecah belah bangsa sendiri dan merugikan masayarakat,” tegas Darwin. (W03)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

25 Wakil Menteri Masih Rangkap Jabatan Komisaris BUMN, Putusan MK Tegaskan Larangan

Bupati Solok dan Bupati Tanah Datar Sepakati Dukungan Pembangunan Batalyon TP 951

Menjaga Gerbang Negeri dari Siem Reap: Indonesia dan Politik Baru Perbatasan Keimigrasian

Silaturahmi Bulanan UNPAB Perkuat Kebersamaan dan Berikan Apresiasi bagi Dosen Berprestasi

Taekwondo Berastagi Juara Umum SNTC, Raih Piala DPR RI DR. H. Musa Rajekshah

Patriot Medan U-11 Cetak Sejarah, Juara Festival SSB U-11 Se-Sumut