Mutasi Pejabat Sergai dan Medan Belum Disetujui Mendagri

Serdang Bedagai | Sumut24

Baca Juga:

• Masuk Dalam Sorotan KPK, Benarkah Yayasan Gus Irawan Jadi Corong Korupsi CSR BI..?
• Profil Idianto: Pejabat Senior Kejagung RI yang Terseret Dugaan Suap Proyek Jalan di Sumatera Utara
• Bupati Saipullah Nasution Sampaikan Nota Pengantar LPJ APBD Tahun 2024 di Gedung DPRD Madina

Isu tentang adanya mutasi pejabat esselon III dan IV dilingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) diakhir masa jabatan Pj Bupati Sergai Alwin Sitorus bukan isapan jempol belaka. Saat ini, surat dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) yang diusulkan Alwin melalui Plt Gubsu tentang pemutasian tersebut juga diduga sudah turun.

Dengan turunnya surat dari Kemendagri tersebut, dalam waktu dekat ini Alwin akan melakukan pemutasian dan rotasi besar besaran bagi pejabat dilingkungan Pemkab Sergai. Namun anehnya, dalam hal pemutasian tersebut Alwin Sitorus tidak melibatkan Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (Baperjakat) selaku lembaga lembaga yang mestinya berhak melakukan penilaian terhadap kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan naik pangkat ataupun diangkat untuk menduduki jabatan.

Begitu juga dengan pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Alwin juga tidak pernah melibatkannya dalam hal usulan nama nama pejabat yang akan di mutasi dan rotasi sehingga mengindikasikan bahwa Alwin diduga telah memandulkan peran Baperjakat dan BKD dalam hal pemutasian tersebut. Hal itu diketahui saat keduanya dikonfirmasi Sumut24 melalui selularnya minggu (31/1) kemarin yang mengatakan bahwa keduanya tidak tahu menahu tentang adanya mutasi dan rotasi yang akan dilakukan oleh Pj Bupati Alwin Sitorus.

Selain tidak melibatkan peran Baperjakat dan BKD, informasi yang didapat dilapangan juga terendus isu grafitasi yang mencuat dan santer terdengar menjelang rotasi dan mutasi dilingkungan Pemkab Sergai. Bahkan dari isu yang mengemuka beredar adanya indikasi keterlibatan 2 orang Staf Ahli dan 1 orang Protokoler yang menjadi anak main Alwin Sitorus. Peran dari anak main yang dimilik Alwin diperuntukan untuk mengutip sejumlah uang bagi siapa saja yang mau diangkat menjadi eselon III dan IV dilingkungan Pemkab Sergai.

Menyikapi hal ini Ketua LSM Ecosoc Indonesia Tua Pangaribuan menilai bahwa munculnya isu tersebut bukan sekedar isapan jempol saja. Dirinya pun sangat menyayangkan kebijakan Alwin Sitorus dalam membuat kebijakan untuk melakukan mutasi dan rotasi dilingkungan Pemkab Sergai.”Seharusnya hal ini jangan dilakukan Alwin, sebab sebentar lagi akan dilakukan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih, biarkanlah Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang melakukan mutasi dan rotasi nantinya”ungkapnya.

Menurut Tua Pangaribuan, bahwa Praktek suap menyuap dalam rangka mempertahankan atau merebut jabatan startegis dalam hal ini sudah biasa, dan bukan hal yang mudah untuk diberantas. Namun begitu dia berharap dalam praktek praktek seperti ini harus ada yang berani melawan, khususnya dari internal Pemkab Sergai maupun dari pihak DPRD.

“Saya yakin, masih ada dikalangan birokrat dan politisi yang bersih dan mau melawan kebijakan ini, dan jika oknum pengepulnya sudah tercium, maka harus ada yang berani melaporkannya kepenegak hukum. Selain itu anggota DPRD nya juga bisa menggunakan hak bertanyanya kepada Pj Bupati”ucapnya.

Terpisah, terkait masalah adanya isu mutasi dan rotasi dilingkungan Pemkab Sergai, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Sergai Rahmad Cukup saat dikonfirmasi dikantornya, senin (1/2) mengatakan bahwa pihaknya hingga saat ini belum mengetahuinya, namun jika benar ada isu pergantian tersebut pihaknya akan segera memanggil pihak BKD untuk menyikapi masalah ini.

”Bila isu itu benar, Komisi A secepatnya akan menyurati BKD untuk dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP). Sehingga permasalahan ini clear”ujarnya.

Sementara itu, Pj Bupati Sergai Alwin Sitorus saat dikonfirmasi terkait adanya isu mutasi dan rotasi dilingkungan Pemkab Sergai melalui telepon selularnya tidak merespon.(BDI)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Masuk Dalam Sorotan KPK, Benarkah Yayasan Gus Irawan Jadi Corong Korupsi CSR BI..?

Profil Idianto: Pejabat Senior Kejagung RI yang Terseret Dugaan Suap Proyek Jalan di Sumatera Utara

Bupati Saipullah Nasution Sampaikan Nota Pengantar LPJ APBD Tahun 2024 di Gedung DPRD Madina

Pemkot Padangsidimpuan bersama UIN Syahada dan PT Pos Indonesia Teken MoU, Letnan Dalimunthe : Kolaborasi untuk Pelayanan Terbaik

Walikota Padangsidimpuan gelar Rakor Persiapan Panen Raya bersama Gubernur Sumut, Ini Tanggalnya

Letnan Dalimunthe Pimpin Langsung Pembukaan Kejuaraan Atletik Walikota CUP 2025