Syahrir Nasution: Penegakan Hukum Ekonomi dan Perdagangan di Indonesia Harus Jelas dan Tegas

Baca Juga:

• Bupati Pakpak Bharat Mendukung Penuh Pelaksanaan Sensus Ekonomi Tahun 2026
• Ronni Paslani Dituntut 2 Tahun 6 Bulan Penjara, Tim Penasihat Hukum Siapkan Pleidoi
• Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 Kabupaten Asahan,

Medan — Tokoh masyarakat Sumatera Utara, Syahrir Nasution, menegaskan pentingnya penegakan hukum di sektor ekonomi dan perdagangan sebagai langkah fundamental untuk membangun keadilan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Ia menilai, selama dua dekade terakhir, lemahnya penegakan hukum di bidang tersebut telah membuat rakyat Indonesia "hampir mati suri" secara sosial dan ekonomi.

"Penegakan hukum ekonomi dan perdagangan di Indonesia harus jelas dan berjalan," tegas Syahrir Nasution, Selasa (22/10).

Menurutnya, langkah-langkah yang kini mulai dilakukan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merupakan sinyal kuat adanya perubahan besar dalam sistem pengelolaan ekonomi nasional. Ia menyebut keberanian dan ketegaran Menteri Keuangan itu sebagai bentuk kesungguhan pemerintah dalam menegakkan disiplin ekonomi dan membersihkan berbagai praktik kecurangan yang selama ini menggerogoti sendi-sendi perekonomian rakyat.

"Langkah awal dan besar terhadap perubahan di dalam arus kepentingan selayaknya harus didukung all out oleh seluruh anak bangsa. Purbaya Yudhi Sadewa telah menunjukkan keberanian dan ketegaran yang patut diapresiasi," ujar Syahrir.

Ia juga menilai bahwa pernyataan Purbaya Yudhi Sadewa yang sempat menimbulkan "telinga terusik" justru menjadi alarm bagi seluruh aparat penegak hukum dan pelaku ekonomi. Menurutnya, ini merupakan momentum untuk memperbaiki sistem ekonomi nasional agar tidak lagi dikuasai oleh segelintir kepentingan yang merugikan rakyat.

"Pernyataannya menjadi tanda tanya besar—a big question—dan sekaligus peringatan bagi kita semua. Sudah saatnya penegakan hukum ekonomi dan perdagangan benar-benar berjalan, bukan sekadar slogan," tegasnya.

Syahrir juga menambahkan bahwa secara politis dan legitimasi, langkah Menteri Keuangan tersebut sejalan dengan kehendak rakyat dan visi Presiden untuk "membersihkan virus dan rayap-rayap ekonomi" yang selama ini meruntuhkan ketahanan ekonomi masyarakat.

"Pada hakikatnya, apa pun yang dilakukan Menteri Keuangan saat ini merupakan langkah yang memang ditunggu-tunggu rakyat. Secara politik dan legitimasi, hal itu sejalan dengan kemauan rakyat dan Presiden untuk menegakkan ekonomi yang bersih, adil, dan berpihak pada rakyat kecil," pungkas Syahrir Nasution.rel

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Bupati Pakpak Bharat Mendukung Penuh Pelaksanaan Sensus Ekonomi Tahun 2026

Ronni Paslani Dituntut 2 Tahun 6 Bulan Penjara, Tim Penasihat Hukum Siapkan Pleidoi

Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 Kabupaten Asahan,

Kejari Medan Tahan Mantan Dirut PT Graha Konstruksi Sejati Kasus Dugaan Penggelapan

Menteri Hukum RI Berikan Penghargaan Ke Pemko Tanjungbalai atas Dukungan Program Bantuan Hukum

Kejati Sumatera Utara Ajukan Banding Putusan Bebas Dugaan Korupsi Lahan PTPN I dengan Ciputra