Pengalihan Bandara KNIA ke Asing Efek Orde Pemerintahan

MEDAN|SUMUT24

Baca Juga:

• Pemuda Tabagsel Bagikan Ratusan Takjil Gratis di Pasar 7 Tembung
• Tim Gabungan BNNP-SUMUT Razia Lokasi THM Blue Night 48 Orang Positif Narkoba Diamankan
• Yuddy Chrisnandi Soroti Pentingnya Keselarasan Visi Menteri dengan Presiden

Masuknya Dubai Port untuk mengelola pelabuhan Kuala Tanjung yang rencananya akan mulai beroperasi pada January 2018 mendatang, dan ditawarkanya pengelolaan bandara Kuala Namu Internasional Airport (KNIA) kepada pemerintah Selandia Baru oleh Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dikatakan merupakan akibat dari berbagai persoalan yang dihadapi pemerintahan saat ini, dari pemerintahan sebelumnya. Baik itu orde lama, orde baru dan bisa juga orde reformasi.

“Beban itu hari ini menumpuk,”kata anggota DPRD Sumut, Sutrisno Pangaribuan ST kepada SUMUT24, Selasa(14/11).

Pada saat yang bersamaan, lanjutnya, kita juga sadar bahwa hampir tidak ada infratruktur kita yang cukup untuk menjamin pemerataan pembangunan. Jadi, konsentrasi sekian lama di Pulau Jawa telah mengakibatkan pertumbuhan ekonomi di luar pulau Jawa tidak merata. Akibatnya, Presiden harus mengambil langkah langkah dalam rangka pembangunan melalui pemerataan pembangunan Infrastruktur.

Menurut Sutrisno, seluruh pembiayaanya tidak mungkin dibiayai sendiri oleh pemerintah. Karena, beban hutang juga sudah menumpuk saat ini. Yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah termasuk meminjam dana pembangunan infrastruktur. Untuk jalan tol saja misalnya,setelah dibangun, ternyata pemilik kendraan tidak serta merta meggunakankannya.

“Dalam konteks ini, yang harus dilakukan adalah memberikan pengelolaan infrastrukstur tadi kepada pihak swasta ataupun investor,”terangnya.

Politisi dari PDI Perjuangan ini juga menyampaikan bahwa, hal ini bukan karena mampu atau tidak mampu kita dalam melakukan pengelolaan. Kalau hal ini, diberikan kepada investor dari luar negeri, mungkin saja hal itu dikarenakan tidak adanya investor lokal yang mampu dalam mengelola Kuala Tanjung dan Kuala Namu dalam waktu 20-30 tahun kedepan. Kalau ada yang mampu, tentu tidak akan memilih investor dari luar.

Legislator dari daerah pemilihan Sumatera VII ini juga tak menampik, bahwa soal pemindahan pengelolaan ini, punya kaitan yang erat dengan defisinya anggaran APBN.

“Sudah pastilah. Kita saja sudah mendengar bahwa dana BPJS saja sudah defisit Rp 9 triliun. Siapa yang harus menanggulanginya. Orang sakit tidak pernah berkurang, semakin hari semakin bertambah,”katanya.

Dengan situasi yang dihadapkan pada pemerintah saat ini, maka harus di cari cara yang paling aman bagi Indonesia. Apa itu, yah penyerahan pengelolaan kepada pihak swasta, tambahnya.

Sutrisno yang saat ini duduk di Komisi C DPRD Sumut ini juga mewanti wanti, jika terjadi pemindahan pengelolaan terhadap Bandara Kualanamu dan Kuala Tanjung kepada pihak swasta, tenaga kerja tidak boleh beralih. Menurutnya, yang terbaik adalah para tenaga kerja disana juga harus dserahterimakan pengelolaanya kepada pihak pengelola baru nantinya.

“Mungkin, pihak swasta yang menggelola akan menempatkan orang orang kepercayaanya pada titik titik tertentu. Tapi tidak boleh menjadikan semua tenaga kerja itu dari pihak mereka. Kita akan minta pemerintah tegas,karena tenaga keraja kita juga cukup mampu mengelolanya,” kata Sutrisno.

Lalu bagaimana kontribusinya kepada Pemkab Deliserdang dan Pemkab Batubara jika Bandara Kualanamu dan Kuala Tanjung itu dikelola oleh pihak swasta. Menanggapi hal ini, Sutrisno mengatakan, tetap hal ini nantinya seperti yang selama ini dikelola oleh Pelindo 1 untuk Kuala Tanjung dan Angkasa Pura untuk Bandara Kuala Namu. Apa yang selama ini berlaku,katanya, demikian juga yang harus dilakukan nantinya. Bahkan, harus lebih banyak dan lebih besar kontribusinya kepada Pemkab. Jadi, manfaat yang didapat Pemkab Deliserdang dan Pemkab Batubara itu tidak hanya sekedar CSR saja. Sudah harus didorong seperti apa kompensasi yang akan diberikan oleh penggelola yang baru dengan adanya pemindahan pengelolaan ini.

“Harus lebih besar. Sehingga, terlihat ada perbedaan dan manfaat yang lebih. Tentu hal itu akan lebih baik, dan masyarakat pasti akan lebih tenang dengan keberadaan dan kehadiran pihak lain,”pungkasnya.(W01)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Pemuda Tabagsel Bagikan Ratusan Takjil Gratis di Pasar 7 Tembung

Tim Gabungan BNNP-SUMUT Razia Lokasi THM Blue Night 48 Orang Positif Narkoba Diamankan

Yuddy Chrisnandi Soroti Pentingnya Keselarasan Visi Menteri dengan Presiden

Jelang Idul Fitri 2026, Personel Gabungan Siaga di Pos Yan Barumun Polres Padang Lawas

Dini Hari Mencekam! Rumah Warga di Padangsidimpuan Selatan Ludes Terbakar, Kerugian Capai Rp250 Juta

Penuh Haru dan Kebersamaan, Ribuan Anak Yatim Hadiri Buka Puasa Bersama di Kediaman Ketua Golkar Tapsel H Rahmat Nasution