Tarif Tol Kualanamu - Sei Rampah Terlalu Mahal

MEDAN | SUMUT24

Baca Juga:

• Polres Pelabuhan Belawan dan Tim Jatanras Polda Sumut Amankan Dua Pelaku Penganiayaan yang Viral
• Lebih dari 4.300 Jamaah Padati Iktikaf Malam ke-25 Ramadan di Masjid Agung Medan
• Volume Lalu Lintas Terus Meningkat Hingga H-7 Hari Raya Idulfitri 1447 H, Lebih dari 700 Ribu Kendaraan Melintas di Ruas Tol Regional Nusantara

Tarif Tol Medan-Kualanamu-Sei Rampah dinilai terlalu mahal, padahal pembangunan Tol negara tersebut berasal dari uang rakyat. Sehingga Menteri PUPR harus segera merevisi SK 802 tentang tarif tol yg ditetapkan Rp981,- per kilometer.

“Kita sudah kirim surat keberatan ke Menteri PUPR sesuai dengan masukan dan keberatan dari masyarakat Sumatera Utara,” ujar Anggota Senator DPD RI asal Sumatera Utara Dedi Iskandar Batubara kepada SUMUT24, Senin (16/10).

Menurutnya, sebagaimana saya perhitungkan simulasi saja, jika (tarif) Rp981,- per kilometer x (jarak tempuh) 41 km berarti = Rp40.221,- uang yang harus dikeluarkan jika menggunakan jalan tol. Jika Rp40.221,- ini dibagi dengan premium yang harga per liternya Rp6.450,- sama dengan 6,2 liter atau 7,8 liter (Rp5.150,-) jika solar.

Artinya jika jarak tempuhnya 41 KM, berarti premium dan solar yang dihabiskan selama perjalanan hanya 4 liter (jika rata-rata 1 liter bahan bakar dihabiskan untuk jarak tempuh 10 km). Dan ini berarti terdapat selisihnya 2,2 liter dan 3,8 liter.

“Kesimpulannya, masih Lebih ekonomis menggunakan jalan arteri yang biasa digunakan dari pada masuk tol. Apalagi jaman sekarang ekonomi masyarakat menengah sampai ke atas masih belum stabil, sehingga perlu pengkajian mendalam dari unsur beberapa kementerian,” ujar Dedi Iskandar.

Saran konkrit saya, untuk mengurai kemacetan dan memberikan hak masyarakat menikmati jalan bebas hambatan trans sumuatera ini, turunkan tarif nya, biarkan masyarakat menikmati pembangunan dengan biaya terjangkau. Kan uang membangunnya dari rakyat juga.

“Menteri PUPR harus segera mengevaluasi tarif menjadi seperti tarif yang ada sekarang sesuai SK Menteri 507 tahun 2015,” ujarnya.

Sementara itu Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sumut Abubakar mengatakan, saat ini uang pemerintah sudah habis sehingga apa-apa yang menyangkut masyarakat semua dinaikkan termasuk pemberlakuan jalan tol tersebut. “Harusnya dalam hal tersebut DPR harus pertanyakan hal tersebut ke kementerian, karena kan uangnya pembangunannya dari uang rakyat. Memang aneh-aneh saja pemerintah ini, sekrang tinggal bagaimana pemerintah mensinkronkan hal tersebut agar tidak memberatkan masyarakat,” tegasnya. (W03)

 

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Polres Pelabuhan Belawan dan Tim Jatanras Polda Sumut Amankan Dua Pelaku Penganiayaan yang Viral

Lebih dari 4.300 Jamaah Padati Iktikaf Malam ke-25 Ramadan di Masjid Agung Medan

Volume Lalu Lintas Terus Meningkat Hingga H-7 Hari Raya Idulfitri 1447 H, Lebih dari 700 Ribu Kendaraan Melintas di Ruas Tol Regional Nusantara

Wagub Sumut Surya Tegaskan Komitmen Jaga Stabilitas Daerah di Hadapan Menko Polkam

Bupati Bersama Kapolres Pakpak Bharat Menanam Jagung Di Lahan Masyarakat

Kepala KPPN Sidikalang Menyerahkan Piagam Penghargaan Dari Kementerian Keuangan RI Kepada Bupati Pakpak Bharat