Gubsu Tegas, Serapan Anggaran Maksimal

Direktur Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Sumut, Rurita Ningrum mengatakan, rendahnya serapan anggaran, alasannya karena takut mengerjakan proyek.

Baca Juga:

• Lebih dari 4.300 Jamaah Padati Iktikaf Malam ke-25 Ramadan di Masjid Agung Medan
• Volume Lalu Lintas Terus Meningkat Hingga H-7 Hari Raya Idulfitri 1447 H, Lebih dari 700 Ribu Kendaraan Melintas di Ruas Tol Regional Nusantara
• Wagub Sumut Surya Tegaskan Komitmen Jaga Stabilitas Daerah di Hadapan Menko Polkam

Kalau proyek itu dikerjakan oleh aparatur sendiri mungkin tidak masalah, dan tidak ada yang ribut. Tapi kalau tender dan dipotong 30 persen, pasti orang ribut. Maka pimpro pasang badan dan uangnya juga belum tersedia.

“Seandainya kepada daerah tegas, dan tidak ada potongan-potongan siluman, tidak ada macam-macam. Silahkan kerjakan sesuai program maka pekerjaan bagus,” tegas Rurita Ningrum.

Kalau kepala daerah tegas maka mafia atau preman dan lainnya itu tidak ada lagi. Disisi lain, kata Rurita, permasalahan yang dihadapi yakni uang belum turun karena terkendala laporan semester pertama dan kedua. Karena laporan terlambat maka pencairan dana berikutnya juga tersendat.

Ini bulan Oktober APBD perubahan akan berjalan, maka mulai dikebut. Dan proses tender bisa terganggu. Didaerah lain malah sudah menenderkan sebelum APBD perubahan terjadi untuk menyiasati tidak ada penumpukan dan pencairan di bulan Desember nanti.

Untuk pelaksanaan proyek agar penyelenggara negara tidak masuk penjara, kata Rurita, kepala daerah harus tegas, tidak jamannya lagi proyek-proyek diatur. Seandainya kontraktor bermain-main, silahkan yang penting proses tender itu sudah melalui tahapan.

Kedua, dalam proses tender harus diumumkan jauh-jauh hari sehingga seleksi dari pengusaha bisa selektif. Tinggal ketika cair uang, program sudah bisa dilaksanakan. Ini untuk menghindari tender yang mepet.

“Jangan menunggu ketok palu perubahan APBD baru ditenderkan. Ini bulan Oktober kalau ditenderkan masa sanggah aja 45 hari, pengumuman, jawaban dan mendengarkan. Kapan lagi kerjanya. Jadi pengumuman tender harus lebih cepat sehingga seleksi pengusahanya bisa dilakukan tinggal pelaksanaan program bisa dilaksanakan dan dana tersedia,” ujarnya.

Masih Rurita, jadi paling utama komitmen kepala daerah. Tidak akan berjalan pemerintahan itu kalau kepala daerah tidak punya komitmen yang baik. Tidak ada lagi permainan dalam proses tender. “Jalankan sesuai dengan rencana angggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Mudah-mudahan serapan anggaran bisa maksimal dan tidak ada Silpa,” kata Rurita.

Ganti SKPD Loyo

Rendahnya serapan anggaran di setiap Jajaran SKPD Pemprovsu menunjukkan lemahnya kinerja para SKPD sehingga SKPD yang kinerjanya lemah harus dievaluasi, ucap Aktifis LIRA Sumut Andi Nasution kepada SUMUT24, Rabu (11/10). Menurutnya,Pertama, perencanaan yang tidak akurat oleh pemerintahan daerah dalam perencanaan pembangunan.

Kedua, lemahnya pembinaan, pengendalian dan pengawasan oleh Gubernur (Kepala Daerah) sesuai dengan tugas dan tanggungjawab dalam melaksanakan urusan pemerintahan.

Ketiga, kelemahan perangkat daerah dalam menerjemahkan instruksi kepala daerah, dalam melaksanakan program yang telah ditetapkan. Kalau sudah ada pendamping SKPD seperti TP4D dan supervisi KPK, sebaiknya SKPD jangan takut menggunakan anggaran, ucapnya.kalau demi rakyat Sumut dan sesuai aturan buat apa takut melaksanakan anggaran, ucapnya. Untuk itu Gubsu segera melakukan evaluasi se jajaran Pemprovsu, karena dinilai tidak mendukung Pemprovsu.(C04/W03)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Lebih dari 4.300 Jamaah Padati Iktikaf Malam ke-25 Ramadan di Masjid Agung Medan

Volume Lalu Lintas Terus Meningkat Hingga H-7 Hari Raya Idulfitri 1447 H, Lebih dari 700 Ribu Kendaraan Melintas di Ruas Tol Regional Nusantara

Wagub Sumut Surya Tegaskan Komitmen Jaga Stabilitas Daerah di Hadapan Menko Polkam

Bupati Bersama Kapolres Pakpak Bharat Menanam Jagung Di Lahan Masyarakat

Kepala KPPN Sidikalang Menyerahkan Piagam Penghargaan Dari Kementerian Keuangan RI Kepada Bupati Pakpak Bharat

Board of Peace: Diplomasi Realistis Indonesia dalam Mendorong Perdamaian Global