Pejabat Tutup Mata, Trotoar Lapangan Jadi Lahan Parkir

Medan | SUMUT24

Baca Juga:

• Lebih dari 4.300 Jamaah Padati Iktikaf Malam ke-25 Ramadan di Masjid Agung Medan
• Volume Lalu Lintas Terus Meningkat Hingga H-7 Hari Raya Idulfitri 1447 H, Lebih dari 700 Ribu Kendaraan Melintas di Ruas Tol Regional Nusantara
• Wagub Sumut Surya Tegaskan Komitmen Jaga Stabilitas Daerah di Hadapan Menko Polkam

Ketua Koalisi Masyarakat Sipil untuk Lapangan Merdeka, Miduk Hutabarat menegaskan, pihaknya melihat kalau Lapangan Merdeka itu adalah sebuah ruang terbuka non hijau.

“Dengan dipakainya trotoar di sepanjang Merdeka Walk jadi lahan parkir dan dibenarkan oleh oknum pejabat pejabat, maka hak para pejalan kaki yang mestinya bisa berjalan kaki sambil menghirup udara di seputaran Merdeka Walk dan Lapangan Merdeka Medan jadi tergangu serta terabaikan, akibat padatnya parkir mobil dan motor,” tegas Miduk Hutabarat kepada SUMUT24, Senin (2/10).

Lebih lanjut dikatakannya, namun pada kenyataanya, pemanfaatan trotoar yang sekarang itu sudah tidak demikian lagi. Pejabat di Pemko Medan tidak berfikir secara substansi, atau secara fungsi lagi. Karena, seyogyanya ruang terbuka non hijau itu tidak boleh ada dinding-dinding yang masif. Karenanya, memerdekakan lapangan Merdeka masih tetap dilakuakan hinga kini.

“Hal ini sudah tidak sesuai lagi dengan Permen tahun 2009, tentang ruang terbuka non hijau yang memang diberikan untuk fasitas umum, bukan untuk lokasi parkir mobil,” kata Miduk Hutabarat.

 

“Kita tidak bisa bicara tutup saja Merdeka Walk, karena tidak memberikan retribusi. Hal ini saya fikir adalah cara berfikir yang keliru. Bukan karena bisa memberikan uang lalu bisa seenaknya. Jalan adalah fungsi publik, makan jalan jangan dipakai buat parkir,” tegasnya.

Miduk juga menyampaikan, bahwsa bukan hanya karena PAD, tapi keberadaan lapangan Merdeka tidak lagi pada fungsinya. Apakah nanti, kalau ada yang lebih kaya, kemudian menyewa lapangan Merdeka, dan ditengah lapangan dibuat pusat bisnis, dan Pemko Medan memberikanya, dan tidak perduli lagi kalau sebenarnya fungsi pokok dari lapangan Merdeka itu adalah sebagai ruang terbuka non hijau. “Memerdekakan lapangan Merdeka masih kita lakukan sampai sekarang,” tegasnya.

Menurut Miduk, fungsi yang ada di lapangan Merdeka saat ini, bukan lagi sebagai penunjang yang berhubungan dengan ruang terbuka non hijau. Tapi komersialisai. Disana, selain Merdeka Walk juga ada toko buku.

Dikatakannya, dalam ruang terbuka non hijau memang harus ada sarana parkir. Namun, sarana parkir yang ada saat ini, adalah trotoar yang seharusnya bagi pejalan kaki.

Yang memarkirkan mobil diatas trotoar itu, kata Miduk, adalah untuk kepentingan komersial bagi orang yang berjualan di Merdeka Walk, bukan untuk orang yang menghadap ke sebuah ruang terbuka non hijau atau bagi pejalan kaki.

“Bahkan, trotoar yang menjadi tempat parkir itu juga, sewaktu-waktu digunakan sebagai lokasi pameran, sehingga semakin menambah kemacetan lalulintas di sepanjang Lapangan Merdeka Medan,” paparnya.

Jadi, tata kelola pemerintahan terhadap ruang publik di Kota Medan ini bukan karena tidak tahu. “Tapi kayaknya duit masih bicara lebih besar,” tambahnya.

Saat ini, kata Miduk, koalisi masyarakat sipil untuk lapangan Merdeka sedang menunggu hasil dari penyusunan rancangan dari tata lingkungan dan tata bangunan kota pusaka. Dimana Lapangan Merdeka ini adalah salah satu pusat kota dan salah satu radius yang ditata Dirjen Penataan Bangunan. Mungkin, nanti setelah keluar R–APBN, sudah jelas pemanfaatan lapangan Merdeka itu akan terlihat kalau sudah tidak sesuai. Kalau sekarang, suara masyarakat, suara akademisi dan suara aparat peduli kota itu hanya dianggap angin lalu saja. (W01)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Lebih dari 4.300 Jamaah Padati Iktikaf Malam ke-25 Ramadan di Masjid Agung Medan

Volume Lalu Lintas Terus Meningkat Hingga H-7 Hari Raya Idulfitri 1447 H, Lebih dari 700 Ribu Kendaraan Melintas di Ruas Tol Regional Nusantara

Wagub Sumut Surya Tegaskan Komitmen Jaga Stabilitas Daerah di Hadapan Menko Polkam

Bupati Bersama Kapolres Pakpak Bharat Menanam Jagung Di Lahan Masyarakat

Kepala KPPN Sidikalang Menyerahkan Piagam Penghargaan Dari Kementerian Keuangan RI Kepada Bupati Pakpak Bharat

Board of Peace: Diplomasi Realistis Indonesia dalam Mendorong Perdamaian Global