Inspektorat Beri Sanksi Pejabat Pemberi Surat Miskin ke SMAN 1 Medan

MEDAN|SUMUT24

Baca Juga:

• Dosen Universitas HKBP Nommemsen Pematangsiantar Melaksanakan PKM di Desa Bangun
• Pemko Pematangsiantar dan Kemenkum Sumut menandatangani Kerja Sama Pelayanan dan Pembangunan Hukum di Daerah
• Melampaui Sekat Negara-Bangsa: Dekonstruksi Hukum Kewarganegaraan Menuju Kosmopolitanisme Universal

Pemko Medan akhirnya merekomendasikan untuk menjatuhkan sanksi tugas terhadap sejumlah pejabat yang terlibat dalam proses penerbitan surat keterangan miskin yang dimanfaatkan masuk ke Sekolah SMAN 1 Medan, yang diterima oleh Ombusdman RI Perwakilan Sumut.

Surat yang diterima Kepala Ombusdman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar dari Pemko Medan menjelaskan, hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Medan Farit Wajedi yang disampaikan ke ORI Perwakilan Sumut melalui surat No: 700.K/673 tertanggal 18 September 2017, yakni menjelaskan bahwa para pejabat yang disarankan untuk dijatuhi sanksi yakni Sekretaris Dinas Sosial Kota Medan Aleksander, Lurah Cinta Damai Kecamatan Medan Helvetia Ranto Nainggolan, dan Kepling Kelurahan Cinta Damai Sariono Saputra.

“Memang benar beberapa pejabat Kota Medan telah diberi sanksi oleh Inspektorat Kota Medan Farid Wajedi, yakni untuk Sekretaris Dinas Sosial Kota Medan Aleksander dijatuhi sanksi hukuman disiplin sedang dengan jenis hukuman penundaan kenaikan pangkat paling lama satu tahun. Jenis sanksi yang sama juga dijatuhkan kepada Kepala Kelurahan Cinta Damai Kecamatan Medan Helvetia Ranto Nainggolan. Sedangkan Kepling VIII Sariono Saputra disarankan untuk dijatuhi sanksi pemberhentian,” tegas Abyadi Siregar kepada SUMUT24, Minggu (24/9).

Selain itu, lanjutnya, Kepala Dinas Sosial Kota Medan juga direkomendasikan untuk mencabut dan membatalkan Surat Keterangan Tidak Mampu Atas Nama Yandrinal Amiruddin No:460/3136 tertanggal 19 Juni 2017 yang digunakan untuk memasukkan anaknya ke SMAN 1 Medan. Selanjutnya, Camat Medan Helvetia juga disarankan untuk memerintahkan Kepala Kelurahan Cinta Damai menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku. (C03)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Dosen Universitas HKBP Nommemsen Pematangsiantar Melaksanakan PKM di Desa Bangun

Pemko Pematangsiantar dan Kemenkum Sumut menandatangani Kerja Sama Pelayanan dan Pembangunan Hukum di Daerah

Melampaui Sekat Negara-Bangsa: Dekonstruksi Hukum Kewarganegaraan Menuju Kosmopolitanisme Universal

PPMDH TPI Medan Gelar Pesta Kuliner Kemerdekaan, Santri Diajak Jadi Generasi Penerus Bangsa

Di India Jumhur Sayangkan Negara Besar Mundur dari Tanggungjawab Kolektif Pulihkan Lingkungan

Momen Kebangsaan: Jokowi, Prabowo dan Gibran dalam Satu Bingkai