Muhri: JR Saragih Berpeluang Besar

Ketua DPD Partai Demokrat Sumut JR Saragih, dikatakan memiliki peluang besar diusung partai Demokrat untuk maju dalam Pilgubsu 2018 mendatang.

Baca Juga:

• Polres Sergai Bagikan 300 Takjil Ramadhan, Wakapolres Himbau Masyarakat Utamakan Keselamatan Berkendara
• Jelang Idul Fitri 1447 H, SPPG Desa Suka Jadi Salurkan Ribuan Paket Istimewa MBG untuk Ribuan Penerima
• SPS Aceh Gelar Buka Puasa Bersama dan Santuni Anak Yatim

Kepada SUMUT24 Selasa (1/8), anggota DPRD Sumut Muhri Fauzi Hafiz menuturkan, selain menjabat sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Sumut, JR Saragih juga sudah terbukti mampu memimpin Kabupaten Simalungun sebagai salah satu Kabupaten yang besar di Sumut selama dua periode.

“Kita akan berjuang untuk bisa mendukung Ketua DPD Demokrat Sumut agar dapat maju sebagai calon Gubsu 2018 mendatang,” tegas Muhri.

Legislator partai Demokrat ini juga mengungkapkan, partai Demokrat dalam waktu dekat juga akan membuka pendaftaran bagi balon Gubsu dan juga balon Wagubsu. Kendati demikian, Muhri mengaku kalau tanggal persisnya dibuka pendaftaran itu, hanya diketahui oleh Ketua DPD partai Demokrat Sumut dan jajaranya saja.

“Yang saya tahu, walaupun itu nanti keputusanya dari pihak DPD Sumut, partai Demokrat akan membuka pendaftaran balon Gubsu dan balon Wagubsu. Cuma tanggal persisnya, yang mengetahuinya Ketua DPD beserta pengurus DPD,” katanya.

Menurut Muhri, selain Pilgubsu pendaftaran ini juga akan dibuka di seluruh Kab/Kota yang mengikuti Pilkada pada 2018 mendatang.

“Hal ini menegaskan sikap partai Demokrat yang memberi kesempatan bagi putra bangsa yang berkeinginan ikut menjadi calon Gubsu dan calon Wagubsu serta calon Kepala Daerah,” pungkasnya.

Sutrisno: Kader Internal Lebih Baik Maju

Sementara itu, kader internal partai dikatakan lebih baik maju sebagai calon Pilgubsu dan Pilkada. Karena, visi, misi dan tujuan serta ideologi partai pasti akan dapat terwujudkan lewat kader sendiri. Hal ini menyangkut kelangsungan kehidupan partai, misi pelayanan partai dan kebesaran partai.

“Dalam konteks PDI P tentu punya garis perjuangan yang jelas, ada ideologinya,ada visi dan misi partai. Kalau yang diusung adalah kader sendiri, maka kita lebih yakin bahwa visi misi partai, tujuan sertta ideologi partai pasti akan lebih yakin akan diwijudkan lewat kader sendiri,” ujar Anggota DPRD Sumut, Sutrisno Pangaribuan ST kepada SUMUT24, Selasa (1/8).

Kendati demikian, Sutrisno tak menampik ada kelemahan jika kader yang maju sebagai calon. Menurutnya, salah satu kelemahan itu adalah jika kader yang diusung itu tidak memiliki tingkat elektabilitas yang tinggi. Dalam kontestasi Pilgubsu dan Pilkada,lanjutnya, sebenarnya bukan hanya sekedar soal kalah menang, tapi kontestasi ini juga adalah dalam rangka perwujudan eksistensi partai. Selain itu juga adalah sebagai ajang pembuktian, apakah kader partai atau partai itu memang sungguh dicintai atau diinginkan oleh rakyat.

“Keberadaan partai itu, justru akan diukur dengan kontestasi seperti ini. Artinya, kalau suatu partai dirasa sudah berbuat banyak, lalu kemudian kehadiranya dirasakan oleh masyarakat, tentu ketika partai tersebut mengusung kadernya, pasti akan dipilih rakyat,” ungkapnya.

Legislator dari PDI P ini juga menyampaikan, pada akhirnya nanti meknisme itu tetap akan ditentukan oleh DPP. Dan disinilah nanti kesempatan bagi para eksekutif partai melakukan penilaian. Mungkin saja, jika elektabilitas kader sendiri masih dibawah orang yang mendaftar ke partai, tapi melihat karena ada misi partai yang harus diemban, kita bisa bekerja keras dalam untuk meningkatkanya. Kalaupun sampai saat ini di internal partai belum ada yang mendaftar, bukan berarti pada akhirnya tidak ada dari internal partai. Meskipun mungkin bukan harus menjadi Cagubsu, bisa jadi menjadi cawagubsu. Itu adalah pilihan yang ada pada eksekutif partai, atau dari tingkat DPD dan DPP partai.

Ditanya, bagaimana jika sosok calon yang maju itu di plot dari DPP, meski tidak melakukan pendaftaran di DPD. Menanggapi hal ini, Sutrisno menjelaskan, ada hak preogratif Ketua Umum DPP PDI P, yang memang diberikan kewenangan penuh dalam menentukan calon, baik itu dalam Pilpres, Pilgub dan Pilkada di beberapa tempat.

“Artinya, hal itu sah sah saja. Tentu ada pertimbangan khusus yang dimiliki oleh Ketum, tentu Ketum juga akan melakukan penugasan itu berdasarkan masukan dari berbagai pihak, baik internal maupun eksternal.Ketum memang sudah diberikan mandat secara penuh. Jadi, hal itu hanya bisa dilakukan oleh Ketum. Dan tentunya Ketum akan berfikir bagaimana dengan kelangsungan kehidupan partai. Karena, partai ikut terlibat dalam pembangunan bangsa,” terangnya.(W01)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Polres Sergai Bagikan 300 Takjil Ramadhan, Wakapolres Himbau Masyarakat Utamakan Keselamatan Berkendara

Jelang Idul Fitri 1447 H, SPPG Desa Suka Jadi Salurkan Ribuan Paket Istimewa MBG untuk Ribuan Penerima

SPS Aceh Gelar Buka Puasa Bersama dan Santuni Anak Yatim

Ketua MPC PP Kota Medan Berikan THR Untuk Ketua & Sekretaris Ranting Pemuda Pancasila se Kota Medan

Rico Waas Ajak Golkar, Pemuda Pancasila, dan Komunitas Kickboxing Jaga Kondusivitas Medan

Ketua DPR RI Puan Maharani Berbuka Puasa Bersama Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Anggota Fraksi PDIP DPR RI