Pegawai Dishub Berontak

MEDAN|SUMUT24

Baca Juga:

• Polres Sergai Bagikan 300 Takjil Ramadhan, Wakapolres Himbau Masyarakat Utamakan Keselamatan Berkendara
• Jelang Idul Fitri 1447 H, SPPG Desa Suka Jadi Salurkan Ribuan Paket Istimewa MBG untuk Ribuan Penerima
• SPS Aceh Gelar Buka Puasa Bersama dan Santuni Anak Yatim

Ratusan pegawai Dinas Perhubungan Sumut yang dialihkan ke Kementerian Perhubungan berontak, dan menggelar aksi damai di kantor Dinas Perhubungan Sumut, Menreka menuntut agar Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) yang nunggak selama 4 bulan, segera dibayar.

Massa tak puas, meski sudah berdialog dengan Sekertaris Dishubsu Darwin Purba, dan mereka melanjutkan untuk menemui Gubsu Erry Nuradi. Sayangnya, Gubsu sedang tidak berada di tempat. Selanjutnya mereka pun mendatangi DPRD Sumut. Di gedung wakil rakyat ini, mereka diterima oleh anggota DPRD SU dari Komisi C, Indra Alamsyah dan juga Brilian Moktar.

Menurut Juru bicara Pegawai Dishub, A Sembiring SH kepada wartawan, kedua anggota DPRD SU tersebut meminta agar mereka mengirimkan surat kepada Ketua DPRD SU dan juga Komisi C DPRD SU. Selanjutnya, Komisi C akan memanggil Kadishubsu Anthony Siahaan untuk menjelaskan mengapa TPP tersebut belum dibayarkan.

“Tidak ada solusinya, karena Sekertaris Dishubsu tidak bisa membuat kebijakan. Karenannya, kami menyampaikan aspirasi kami ke Gubernur Sumut dan juga DPRD Sumut,” ujar A Sembiring SH, soal kedatanganya keDPRD Sumut saat itu.

Menurutnya, TPP ini seharusnya sudah dibayarkan. Karena sebagai Pegawai Dishub yang dialihkan ke Kementerian Perhubungan mereka sudah mengantongi surat dari Dirjen Perhubungan Darat, dan surat itu sudah disampaikan kepada Sekdaprovsu Hasban Ritonga waktu itu.

Saat itu, lanjutnya, Sekdaprovsu sudah memerintahkan Kepala Badan Pengelola Keuangan Sumut untuk segera membuat surat kepada Kadishubsu Anthony Siahaan untuk mengusulkan pencairanya. Namun, setelah Hasban pensiun, dan dialihkan kepada Plt Sekdaprovsu Ibnu Utomo, surat Dirjen Perhubungan Darat itu dibatalkan.

“Kami wajib untuk mengawal dan menjaga surat Dirjen Perhubungan Darat tersebut,” tegasnya.

Menurut Sembiring, mereka wajar mendapat TPP, karena SKPP mereka dikeluarkan sekitar bulan Mei 2017 lalu. Karenanya, mereka menuntut hak nya, dari bulan January hingga April 2017. Dalam hal ini, kata Sembiring, ada yang aneh. Pasalnya, rekan rekan mereka yang sama keluar SKPP dan SK BKN berjumlah 131 orang, sudah mendapat TPP yang dikeluarkan Kadishubsu Anthony Siahaan. “Ini adalah tanda tanya besar, apa yang menjadi alasanya,” tegasnya.

TPP yang seharusnya dibayar kepada setiap pegawai Dishub itu, kata Sembiring, adalah sekitar Rp3 Juta perbulan, dan uang tersebut sudah tertunggak selama 4 bulan. Artinya, sekitar Rp 12 Juta tiap personil. Dikalikan dengan jumlah personil yang belum menerima TPP itu ada sekitar 440 orang.

Aneh, kata Sembiring, mengapa Plt Sekdaprovsu Ibnu Uutomo tidak mengakomodir hal ini. Pasca kunjungan Plt Sekdaprovsu dengan alsan sidak beberapa waktu yang lalu, pencairan TPPsemakin tak kunjung direalisasikan. Bahkan, terkesan mengulur ulur waktu, karena harus dirapatkan kembali di kementerian.

“Secara logika, Dirjen Perhubungan Darat sudahmengeluarkan surat yang menyatakan harus dibayar sebelum SKPP keluar,” ujarnya.

Terpisah, saat dimitai keterangannya, kepada SUMUT24 diruang kerjannya, Sekertaris Dishubsu Darwin Purba menuturkan, bahwa tuntutan uang TPP rtu masih dalam proses. Dan untuk menyingkapi hal itu, Plt Sekdaprovsu masih meminta waktu untuk rapat di Kementerian Perhubungan.

“Ini yang rekan rekan tidak sabar. Kalau mereka katakan ada yang dapat dan ada yang tidak, ini kan masih proses. Ini yang coba kita terangkan,” kata Darwin.

Kalau uang itu sudah diterima, siapa yang akan bertanggungjawab, sambungnya, karena jelas uang TPP itu adalah uangdari kas daerah, dan ada proses pencairanya.

“Memang perlu kejelasan, bagaimana hak mereka jangan hilang, tapi kita pun dari segi hukum jangan nanti berlarut larut, itu yang kita minta untuk dipahami. Kalau memang hasil pertemuan dengan Kementerian Perhubungan harus dibayar, untuk apa kita menahanya,” katanya. (W01)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Polres Sergai Bagikan 300 Takjil Ramadhan, Wakapolres Himbau Masyarakat Utamakan Keselamatan Berkendara

Jelang Idul Fitri 1447 H, SPPG Desa Suka Jadi Salurkan Ribuan Paket Istimewa MBG untuk Ribuan Penerima

SPS Aceh Gelar Buka Puasa Bersama dan Santuni Anak Yatim

Ketua MPC PP Kota Medan Berikan THR Untuk Ketua & Sekretaris Ranting Pemuda Pancasila se Kota Medan

Rico Waas Ajak Golkar, Pemuda Pancasila, dan Komunitas Kickboxing Jaga Kondusivitas Medan

Ketua DPR RI Puan Maharani Berbuka Puasa Bersama Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Anggota Fraksi PDIP DPR RI