Petahana, Lanjutkan

MEDAN|SUMUT24

Baca Juga:

• Polres Sergai Bagikan 300 Takjil Ramadhan, Wakapolres Himbau Masyarakat Utamakan Keselamatan Berkendara
• Jelang Idul Fitri 1447 H, SPPG Desa Suka Jadi Salurkan Ribuan Paket Istimewa MBG untuk Ribuan Penerima
• SPS Aceh Gelar Buka Puasa Bersama dan Santuni Anak Yatim

Selain diaktakan mengantongi elektabilitas yang tertinggi, calon petahana atau incumbent dikatakan adalah sososk yang layak untuk melanjutkan kepemimpinan menjadi orang nomor satu di Sumut kembali pada Pilgubsu 2018 mendatang.

“Masih petahana, karena sudah punya pola yang jelas,” ujar anggota DPRD Sumut, Mustofawiyah Sitompul SE saat dimintai tanggapannya soal sosok Gubsu kedepan yang layak memimpin Sumut, Senin (3/7).

Dalam kesempatan itu, kepada SUMTU24 Mustofawiyah juga menuturkan, bahwa saat ini yang namanya penyimpangan anggaran sudah jauh berkurang di Sumut, dan ini adalah fakta. Karenannya, untuk kedepan,Sumatera Utara tidak lagi seperti filosofi kebanyakan orang yang menyatakan Sumut butuh pemimpin tangan besi.

Politisi dari partai Demokrat ini juga menyampaikan, me manage pemerintahan di Sumut ada seninya, karena karakter keras itu ada di Sumut. Sehingga, tidak mungkin menghadapi orang keras dengan tangan besi. Tapi yang dibutuhkan adalah orang yang lembut, tetapi tegas. Serta, tidak ter iming-imingi dengan dengan intervensi dari pihak luar dalam menjalankan secara khusus masalah pemerintahan.

Soal infratruktur Sumut yang saat ini banyak dibicarakan masyrakat, Mustofawiyah menjelaskan, bahwa perlu perlu diketahui infrastruktur itu ada dua sisi. Sisi pertama adalah, dari sektor otoritas anggaran provinsi, dan kemudian anggaran Kab/Kota.

Untuk Kab/Kota, sambungnya, memang ada beberapa daerah yang punya anggaran yang bisa menyelesaikan masalah infrastruktur di wilayahnya sendiri. namun, sangat banyak daerah, atau Kab/Kota di Sumut yang berharap dukungan dari Pemprovsu,serta dukungan dari pemerintah pusat dalam bentuk dana desentralisasi.

Peraturan hari ini, sambungnya, tidak semena mena langsung membuka peluang bantuan itu bisa langsung diserahkan kepada Kab/Kota lewat Provinsi. Kalau dilihat persentase yang dipersiapkan untuk infrastruktur yang termasuk jalan yang menjadi tanggung jawab Provnsi, itu sudah bagus. Walaupun dalam 2 tahun terakhir ini memang jauh dari yang kita harapkan khususnya yang diusulkan dalam RPJMD. Tapi, penggunaan dana sudah bagus. Karena, SKPD sekarang sudah lebih memilih tidak usah melaksanakan, daripada buruk hasilnya.

“Makanya, sampai dengan hari ini, SILPA kita sampai Rp1,1 triliun, ini adalah faktor ke hati- hatian, bukan ketidakmampuan. Karena, SKPD tidak mau lagi terjebak dalam permainan,” ungkapnya.

Kedepan, lanjutnya, kuncinya ada di DPRD Sumut ini. Kalau dewan seperti sekarang ini mentalnya tetap terjaga dengan baik, Insha Allah bagus. Karena para orang orang yang menjadi tokoh di dewan ini sudah tidak mau lagi terbius dengan iming iming dari luar, walaupun masih ada isu isu atau sejenisnya, tapi pada kenyataanya sudah tidak ada lagi.

Soal adanya statement yang menyatakan Sumut masih jauh tertinggal dengan provinsi yang lain, Mustafowiyah mengatakan, perlu dipertanyakan kembali dari sektor mana. baginya, hal itu tiddak benar. Diluar pulau Jawa, katanya, Sumatera Utara the best. Dari sektor manapun, Sumut masih lebih baik.

“Saya sudah study banding ke seluruh Indonesia. Setiap daerah itu saya tahu kondisinya, bahkan dari sektor anggaran, kita termasuk yang terbaik, dan sangat berpotensi,” terangnya.

Legislator dari dapil Kabupaten Asahan, Batubara, Kota Tanjung Balai ini juga menuturkan, bahwa kunci semua itu adalah bagaimana mengamankan anggaran agar tidak dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan kelompok.

“Hal ini sudah mulai berjalan di Sumut. Contohnya adalah, SKPD yang mulai takut main main proyek. Jadi, sudah berfikir dengan proporsional. Artinya, daerah itu sudah disesuaikan dengan porsi yang dibutuhkannya, baik lewat anggaran pusat maupun lewat anggaran provinsi,” terangnya.

Dalam hal ini, katanya, peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memang sangat bermanfaat. Karena, kalau dibilang sudah pada takut, juga tidak. Tapi memang butuh ke hati-hatian, kemudian niat baik yang dibutuhkan KPK itu nyambung.Walupun tidak menutup kemungkinan masih ada SKPD yang nakal, tapi jumlahnya minoritas.

“Meski hal ini belum dapat dikatakan seratus persen hasil peran Gubsu Erry dalam memimpin SKPD nya, tapi tidak boleh dilupakan, kalau Gubsu juga punya peran dalam hal ini. Sekecil apapun, itu harus diakui,” tandasnya.(W01)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Polres Sergai Bagikan 300 Takjil Ramadhan, Wakapolres Himbau Masyarakat Utamakan Keselamatan Berkendara

Jelang Idul Fitri 1447 H, SPPG Desa Suka Jadi Salurkan Ribuan Paket Istimewa MBG untuk Ribuan Penerima

SPS Aceh Gelar Buka Puasa Bersama dan Santuni Anak Yatim

Ketua MPC PP Kota Medan Berikan THR Untuk Ketua & Sekretaris Ranting Pemuda Pancasila se Kota Medan

Rico Waas Ajak Golkar, Pemuda Pancasila, dan Komunitas Kickboxing Jaga Kondusivitas Medan

Ketua DPR RI Puan Maharani Berbuka Puasa Bersama Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Anggota Fraksi PDIP DPR RI