Merdang Merdem 2026, Wali Kota Medan Ajak Masyarakat Rawat Keberagaman
Medan Sumut24.co Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengajak seluruh warga untuk terus merawat rasa persatuan di tengah keberagaman
Kota
MEDAN | SUMUT24
Baca Juga:
Gubsu Tengku Erry Nudadi harus segera mencopot Kepala Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang Sumut, Lukmanul Hakim. Pasalnya, selain jarang masuk kantor, Lukmanul Hakim diduga kuat melakukan beragam praktek korupsi, sehingga mempermalukan Gubsu sebagai atasannya.
“Disinilah terlihat bahwa Lukmanul Hakim kebal hukum atas prestasi korupsinya. Makanya, sudah pantas Gubsu Tengku Erry Nuradi secepatnya mencopot Lukma Kadis SDA Sumut,” tegas Ketua Barisan Rakyat Pengamat Korupsi (Barapaksi) Otty S Batubara kepada SUMUT24, Senin (12/6). Sebelumnya diketahui, dugaan korupsi Kadis SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang Pemprovsu Lukmanul Hakim sepertinya hilang bagai ditelan bumi, karena sampai hari ini apa yang dijanjikan aparat penegak hukum untuk pulbaket dan menyelusurinya hanya bagaikan pepesan kosong belaka.
Menurutnya, berbagai dugaan korupsi Lukmanul Hakim tidak bisa dibiarkan, karena dinilai sudah merugikan keuangan negara sehingga sepantasnya Lukmanul Hakim diproses hukum sesuai dengan perbuatannya.
Bahkan beredar kabar di kantor Gubsu Jalan Diponegoro Medan, Kemarin. Akibat Kadis Pjarang masuk kantor melalaikan tugas dan dirudung Korupsi selama memimpin Dinas dan UPT Dinas SDA, Lukmanul Hakim dipanggil Gubsu HT Erry Nuradi di lantai 10 Kantor Gubsu.
“Iya memang Pak Lukmanul Hakim dipanggil Gubsu ke ruangannya, tapi bukan langsung masuk, karena masih banyak antrian para Kepala Dinas. Barulah beberapa jam kemudian, Pak Lukmanul Hakim terlihat masuk ke ruangan Gubsu. Eentah apa yang dibahas, tapi sepertinya Lukmanul Hakim dimarahi Gubsu akibat berbagai kasus korupsinya dan melalaikan tugasnya sebagai Kepala Dinas, sehingga Program Pemprovsu terkendala,” ujar ASN kantor Gubsu dilantai 10 yang enggan disebutkan namanya kepada SUMUT24, Senin (12/6).
Menurutnya, memang pak Lukman dipanggil. “Kabarnya dari dalam ruangan pertemuan itu, pak Gubsu memarahinya dengan berbagai nasehat agar meningkatkan pelayan masyarakat sesuai dengan visi misi Gubsu,” ujar ASN itu lagi.
“Tak berapa lama di dalam ruangan Gubsu, akhirnya Lukmanul Hakim keluar dari pintu belakang tanpa diketahui awak media,” ujarnya.
Seperti proyek bermasalah di Sungai Mencirim dan Sungai Bingei, yang nilainya mencapai Rp1,4 miliar lebih tidak tepat sasaran ditambahlagi proyek yang diduga korupsi yang merugikan negara diantaranya pengelolaan SDA pada Wilayah Sungai Nias tahun 2016 dengan memakai PT Alles Klar Prima senilai Rp 914.375.000 dan SID peningkatan infrastruktur irigasi pada D.I. Padang Garugur Kiri/Kanan Kabupaten Padang Lawas Utara seluas 1.050 hektar tahun 2016 dengan memakai PT Prima Rancang Kosulindo senilai Rp 425.260.000. Dan satu lagi Dugaan Korupsi Irigasi di Kab Mandailing Natal senilai Rp 9 Miliar lebih juga tak jelas penanganannya. Kasus tersebut sudah ditangani Kejatisu, tapi sampai sekarang tak jelas eksposenya.
“Untuk itu kita minta Kejatisu agar jangan takut memeriksa Lukmanul Hakim. Berbagai tindakan korupsi yang diduga melibatkan Lukmanul Hakim sebagai kepala dinas adalah warning bagi Gubsu, sehingga sudah selayaknya Gubsu mengevaluasi Lukmanul Hakim dari jabatannya. Dalam hal penanganan kasusnya sebaiknya Kejatisu juga harus transparan, karena perbuatan Lukmanul hakim jelas sudah melawan hukum sehingga harus dihadirkan dihadapan hukum,” ucapnya.
“Karena itu, dengan banyaknya persoalan Lukmanul Hakim sudah sebaiknya Gubsu HT Erry Nuradi segera mengevaluasinya, karena dikhawatirkan nantinya bisa membuat malu Gubsu,” ucapnya. (W03)
Medan Sumut24.co Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengajak seluruh warga untuk terus merawat rasa persatuan di tengah keberagaman
Kota
SIMALUNGUN Tuan Guru Batak (TGB) Syeikh Dr. H. Ahmad Sabban el Rahmaniy Rajagukguk, MA, terpilih sebagai Mudir (Ketua Harian) Jamiyyah
Umum
MAKASSAR Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Akhmad Munir, secara resmi melantik jajaran Pengurus PWI Sulawesi Selatan
News
Medan sumut24.co Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat serta respon cepat terhadap perubahan kualitas udara, Pemerintah
kota
Semarakkan HUT Golkar, DPD Partai Golkar Padangsidimpuan Gelar Jalan Sehat Berhadiah Doorprize Hingga Bagi Sembako
News
Dewas Penasehat ANTO GENK PENDAWA Harus Hadir Membantu Masyarakat
News
Aktivis 98 Kritik Prabowo soal Karhutla Pemilik Perusahaan Belum Tersentuh Hukum
News
Perkuat Konsolidasi, Pendawa Sumut Perkenalkan Pengurus dan Siap Gas Program Sosial
News
Kredit BTN Rp629,8 Miliar Diusut Polri, Siapa Bertanggung Jawab? Telusuri Aliran Dana hingga ke Akar
News
sumut24.co PADANG LAWAS, PTPN IV Regional 2 menegaskan status hukum lahan seluas 65 hektare yang berada di Afdeling 8 Kebun Sosa, Kabupaten
News