Polresta Deli Serdang Sambut Tim Asistensi Mabes Polri dalam rangka Supervisi Ops Ketupat Toba 2026"
Polresta Deli Serdang Sambut Tim Asistensi Mabes Polri dalam rangka Supervisi Ops Ketupat Toba 2026"
kota
MEDAN | SUMUT24 Rumah Sakit Haji Medan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dicurigai banyak permasalahan. Seperti halnya untuk pengadaan obat-obatan diduga banyak diselewengkan.
Baca Juga:
- Polresta Deli Serdang Sambut Tim Asistensi Mabes Polri dalam rangka Supervisi Ops Ketupat Toba 2026"
- Ratusan Warga Berburu Sembako Murah! Dandim 0212/Tapsel Hadirkan Bazar Ramadhan dengan Harga Sembako Terjangkau
- Mahasiswa STKIP Ahlussunnah Turun ke Nagari, Bantu Pemulihan Pascabencana Longsor di Solok
“Terbukti masih banyak masyarakat yang berobat tidak mendapat pelayanan obat di RS Haji Medan, karena hanya di beri resep dan masyarakat disuruh mencari obat diluar. Berarti jelas adanya dugaan penyelewengan obat-obatan di RS Haji Medan milik Pemprovsu tersebut,” tegas Direktur Barisan Rakyat Pemerhati Korupsi (Barapaksi) Saifuddin Otti Batubara kepada SUMUT24, Rabu (22/2).
Menurutnya, bahwa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) atau dalam Undang-Undang disebut sebagai Badan Layanan Umum (BLU) saja, diatur dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu : “Badan Layanan Umum / BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitasâ€.
LSM Barapaksi juga menjelaskan, latar belakang diadakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah untuk peningkatan pelayanan dan efisiensi anggaran, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
BLUD juga merupakan Pola Pengelolaan Keuangan yang diterapkan pada SKPD atau Unit Kerja dengan diberikan fleksibilitas, yaitu berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
Sedangkan sebagaimana azas BLU adalah, (1) Pelayanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan, tidak terpisah secara hukum dari instansi induknya; (2) Pejabat BLU bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan layanan umum kepada pimpinan instansi induk; (3) BLU tidak mencari laba; (4) Rencana kerja, anggaran dan laporan BLU dan instansi induk tidak terpisah; (5) Pengelolaan sejalan dengan praktik bisnis yang sehat.
Untuk dapat disahkan sebagai BLU, instansi atau satuan kerja yang akan ditetapkan sebagai BLU harus memenuhi persyaratan adminsitratif sebagai berikut, (1) Pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja layanan, keuangan, (2) Memberikan manfaat bagi masyarakat; (3) Pola tata kelola yang baik dan laporan keuangan; (4) Standar pelayanan minimum; (4) Laporan audit atau pernyataan bersedia diaudit secara independen.
“Dari uraian tersebut terungkap banyak keuntungan yang dimiliki oleh instansi Pemerintah dengan status BLU atau BLUD,” tegas Saifuddin Otti.
Dalam kesempatan ini juga, “DPP LSM Barapaksi meminta instansi hukum agar dapat memeriksa alur pengelolaan dana BLUD Rumah Sakit Haji Medan supaya penggunaan dana tersebut tepat sasaran berguna bagi yang membutuhkan. Kita yakini kalau dana BLUD tersebut telah dijalankan sesuai aturan dan peruntukannnya sudah pasti hasilnya akan mendukung program Sumut Paten seperti yang dicanangkan Gubernur Sumut,” ujar Otti Batubara. (W03)
Polresta Deli Serdang Sambut Tim Asistensi Mabes Polri dalam rangka Supervisi Ops Ketupat Toba 2026"
kota
Ratusan Warga Berburu Sembako Murah! Dandim 0212/Tapsel Hadirkan Bazar Ramadhan dengan Harga Sembako Terjangkau
kota
Mahasiswa STKIP Ahlussunnah Turun ke Nagari, Bantu Pemulihan Pascabencana Longsor di Solok
kota
Bupati Solok Safari Ramadhan di Masjid At Taqwa Sawah Baruah
kota
sumut24.co MedanWali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, memberikan instruksi tegas terkait percepatan revitalisasi Stadion Teladan. Ric
kota
sumut24.co MedanWali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas menghadiri acara buka puasa bersama DPD Partai NasDem Kota Medan, yang diadakan
kota
Perda Tanah Ulayat dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Harus Segera Diimplementasikan di Mandailing Natal
kota
Kebakaran di Lorong I Kel Hamdan Maimun 5 Rumah Penduduk Ludes Jadi Abu.
kota
Pembunuhan Wanita dalam Kontainer Digelar 40 Adegan
kota
Medan Dalam semangat kebersamaan di bulan suci Ramadan, Ikatan Alumni Universitas Pembangunan Panca Budi (IKA UNPAB) menggelar kegiatan
kota