Kejari: Kasus Tobasa Tahap Penyidikan

Tobasa|SUMUT24

Baca Juga:

• Mahasiswa STKIP Ahlussunnah Turun ke Nagari, Bantu Pemulihan Pascabencana Longsor di Solok
• Bupati Solok Safari Ramadhan di Masjid At Taqwa Sawah Baruah
• Kejar Target Standar Internasional, Wali Kota Medan Minta Pembangunan Stadion Teladan Lari Kencang Namun Tetap Safety

Kejari Tobasa Jeffry Maukar SH MH melalui Kasi Intel Frengki Pasaribu SH MH dan Kasubagbin Eduward Sibagariang SH MH mengatakan, kegiatan hukum berupa penggeledahan di Bagian Umum dan bagian Tata Pemerintahan Sekdakab Tobasa pada 24 Januari 2017 lalu, dilakukan untuk mencari data dan dokumen sekaitan perkara yang sedang ditangani.

“Kasus penggeledahan ini dan lainnya yang mungkin masih dalam tahap penyidikan belum bisa kami informasikan sesuai Inpres No 1 tahun 2016. Kami pasti akan menginformasikan sekaitan kasus yang kita tangani saat ini,” ujar Kasubagbin Eduward Sibagariang saat berlangsung Coffee Morning Kejari Tobasa bersama wartawan/ti, Kamis (16/2).

Lebih lanjut dikatakan Eduward Sibagariang, tujuan penggeledahan itu, untuk mendukung pembuktian adanya dugaan tindak pidana korupsi atas 2 kegiatan yaitu penyelesaian konflik pertanahan dan sertifikasi Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp1,4 miliar dengan besar kerugian belum dapat diinformasikan menunggu hasil BPKP.

Eduward Sibagariang juga menyampaikan harapan kepada seluruh warga Tobasa khususnya lingkungan Pemkab Tobasa khusunya, “agar jangan melakukan tindak pidana korupsi. Kepada masyarakat disarankan agar segera melaporkan ketika ditemukan ada indikasi korupsi yang terjadi,” imbuhnya.

Penggeledahan yang dilakukan di Sekretariat Daerah di lingkungan Pemkab Tobasa itu, merupakan kejadian yang pertama di Tobasa. Maka diharapkan agar tidak ada lagi penggeledahan selanjutnya khususnya di Pemerintahan Kabupaten Toba Samosir.

Sebelumnya, Kasi Intel Kejari Tobasa, Frengki Pasaribu, menyampaikan sejumlah dokumen yang diambil berupa surat-surat berkaitan penyelesaian konflik tanah dan sertifikasi. Kasus yang sudah pada tahap penyidikan itu ditegaskan sudah menetapkan salah seorang pejabat menjadi tersangka pada tanggal 30 Januari 2017 yang namanya belum diungkapkan, menunggu perkembangan proses hukum untuk mendapatkan bukti-bukti lainnya sehingga memungkinkan penetapan tersangka lainnya.

Menurut hemat SUMUT24, pekerjaan yang paling mudah adalah mematuhi aturan. Tetapi kenapa di Tobasa masih terdapat kasus yang ditangani oleh kejaksaan seperti coffee morning pada Kamis (16/2) terperiksanya bagian umum dan bagian tata pemerintahan serta informasi adanya panggilan kejaksaan terhadap Tim PKK Tobasa, indikasi apa.

Menyikapi penanganan kasus korupsi hingga penetapan tersangka berkaitan proses pengadaan pembelanjaan tanah dan biaya sertifikasi sebesar Rp400 juta, dikeluarkan BPN disebutkan sertifikasi yang diusulkan sebanyak 10 buah dan yang sudah dikeluarkan 8 buah sertifikat, walaupun objek tanah yang dimaksud keselurahan belum diketahui oleh pihak Kejari Tobasa.

Penetapan seseorang menjadi tersangka belum menutup kemungkinan bahwa tidak ada tersangka lainnya yang akan ditetapkan kembali, sembari menunggu proses hukum yang sedang berjalan sebab penetapan tersangka untuk kasus korupsi tidak mungkin dilakukan oleh satu orang saja.

Kasus korupsi yang menjadi trending topic di masyarakat Kabupaten Tobasa itu diketahui sebelumnya sudah dinyatakan sebagai ganti rugi oleh Tim Pelaksana Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR).

Kasus lain yang dikonfirmasikan SUMUT24 sekaitan penggeledahan tersebut dikatakan akan diinformasikan kembali oleh pihak kejaksaan pada pertemuan selanjutnya. (des)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Mahasiswa STKIP Ahlussunnah Turun ke Nagari, Bantu Pemulihan Pascabencana Longsor di Solok

Bupati Solok Safari Ramadhan di Masjid At Taqwa Sawah Baruah

Kejar Target Standar Internasional, Wali Kota Medan Minta Pembangunan Stadion Teladan Lari Kencang Namun Tetap Safety

Buka Puasa Bersama Partai NasDem, Rico Waas Paparkan Capaian dan Target Ambisius Pemko Medan

Perda Tanah Ulayat dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Harus Segera Diimplementasikan di Mandailing Natal

Kebakaran di Lorong I Kel Hamdan Maimun 5 Rumah Penduduk Ludes Jadi Abu.