Kejari Jangan Konspirasi Dengan Bupati Tobasa

Tobasa | SUMUT24

Baca Juga:

• Mahasiswa STKIP Ahlussunnah Turun ke Nagari, Bantu Pemulihan Pascabencana Longsor di Solok
• Bupati Solok Safari Ramadhan di Masjid At Taqwa Sawah Baruah
• Kejar Target Standar Internasional, Wali Kota Medan Minta Pembangunan Stadion Teladan Lari Kencang Namun Tetap Safety

Paca penggeledahan di Bagian Umum dan Perlengkapan Kantor Bupati Toba Samosir oleh Kejaksaan Negeri Toba Samosir, Selasa (24/1/2017) lalu, diharapkan pihak Kejari Tobasa jangan ada konspirasi dengan Bupati Tobasa Ir. Darwin Siagian.

Pasalnya, hingga Minggu (12/2) kemarin, Kejari Tobasa masih belum transparan menungumumkan hasilnya. Kini, banyak masyarakat menunggu kejujuran dan transparansi dari Kejari Tobasa, untuk membeberkan fakta sebenarnya dari hasil penggeledahan itu.

Dikarenakan belum adanya hasil penggeledahan yang diumumkan ke publik, dikawatirkan banyak pihak telah terjadi konsfirasi ‘jahat’ antara kedua aparat pemerintah dan penegak hukum di Tobasa, Sehingga kecurangan dan dugaan praktik korupsi semakin ditutupi.

Keraguan masyarakat di Tobasa ini akan tranfaransi dari Kejari Tobasa bisa jadi ‘jauh panggang dari api’. Buktinya, hingga hari ini belum ada tanda-tanda positif. Padahal sesuai dengan rencana yang telah dikonfirmasikan SUMUT24 dua minggu lalu, bahwa Kejaksaan Negeri Toba Samosir akan melakukan konprensi pers pada Kamis (16/2). Itulah isi pesan via SMS disampaikan Kasi Intel Kejari Toba Samosir Frenky Pasaribu, SH,MH, melalui telepon selularnya kepada Desima Gultom,Amd, wartawati SUMUT24 di Balige Jumat (10/2) kemarin.

Sebelumnya, pihak Kejari Tobasa akan melakukan konprensi pers minggu lalu. Tetapi, Kasi Pidsus Parada Situmorang, SH,MH mengatakan, “konfrensi pers tertunda-tunda karena kesibukan lain termasuk dengan kehadiran pihak Kejagung ke Toba Samosir. Sabar dululah, yang pasti kami akan memberikan keterangan pers terkait penggeledahan kantor Bupati Tobasa,” ujar Parada minggu lalu kepada SUMUT24.

Banyak tudingan, berita penggeledahan oleh pihak Kejari Tobasa ke Bagian Umleng Kantor Bupati merupakan hoax. Pasalnya, berawal dengan konfirmasi wartawan kepada Plt Sekdakab Tobasa Drs Arifin Silaen, Kabag Hukum Lukman Siagian Dan Kabag Humas Kantor Bupati Tulus Hutabarat, yang ketika dikonfirmasi wartawan koran ini, memberi keterangan bohong.

“Ada program kegiatan penyelesaian konflik pertanahan, dan program penataan penguasaan kepemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah Tahun Anggaran 2013-2014 yang menimbulkan kerugian negara, dananya diposkan pada Bagian Umam dan Perlengkapan,” demikian jawaban bohong yang disampaikan oleh Plt Sekdakab Tobasa Drs Arifin Silaen, didampingi Kabag Hukum Lukman Siagian, Kabag Humas Kantor Bupati Tulus Hutabarat, ketika dikonfirmasi wartawan beberapa hari setelah terjadinya penggeledahan.

Kesannya, ketiga pejabat penting ti Pemkan Tobasa ini berusaha menutupi kasus lain untuk tidak diketahui publik. Benar ada informasi, bahwa setelah penggeledahan tersebut, ada seorang pejabat Eselon III yang telah ditetapkan Kejari menjadi tersangka. Tetapi, kasusnya bukanlah seperti yang disampaikan Plt Sekdakab Ariifin Silaen.

Penggeledahan yang dilakukan 7 orang tim dari Kejari Tobasa ke Bagian Umleng kantor Bupati Tobasa, berlangsung selama 10 jam, mulai pukul 09.00 Wib pagi sampai pukul 19.00 Wib malam. Banyak berkas yang diboyong, sebut Kasi Pidsus Parada Situmorang kepada SUMUT24. Sementara informasi dari salah seorang staf Bagian Umleng, tim kejaksaan telah menyita berkas-berkas SPJ dan LKPJ.

Bonifasius Silalahi,SH, mantan pejabat teras di Kantor Inspektorat yang pensiun dari Dinas Perhubungan Toba Samosir mengatakan, “begitu banyak berkas yang disita jaksa, mustahil sekali jika hanya seorang pejabat eselon III ditetapkan jaksa menjadi tersangka. Jangan-jangan ada indikasi lainnya, penyalah gunaan dana sekaitan dengan kunjungan Presiden RI Jokowi pada 21 Agustus 2016 lalu ke Toba Samosir. Apakah biaya kunjungan Presiden Jokowi itu yang besarannya mencapai Rp2 miliar lebih dimasukkan ke PAPBD TA 2016. Ini juga perlu ditelusuri, sebab pada rapat-rapat sebelum hari “H” dan sesudah kembalinya Presiden Jokowi dari Tobasa, Bupati Ir Darwin Siagian mengatakan, Pemerintah Kabupaten Tobasa tidak terbeban biaya dalam kunjungan Presiden Jokowi pada acara Karnaval Hari Kemerdekaan di Balige,” beber Bonifasius.

Sementara itu, Sabtu (11/2), Vinsen Silalahi,SE, putra Balige yang bermukim di Jakarta, lewat saluran telepon kepada SUMUT24 mengatakan, “untuk memantau konprensi pers di Kejari Tobasa pada Kamis mendatang, saya akan usahakan datang ke Balige, mudah-mudahan tidak ada kendala,” ujar Vinsen.

Semua kasus penyelewengan berbau korupsi yang terjadi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir, terutama sekali kasus tindak pidana korupsi yang sudah masuk ke ranah hukum, dan sudah ditangani pihak Kepolisian maupun Kejaksaan, agar kita desak untuk dituntaskan.

“Siapapun dia, pemimpin yang lalu ataupun pemimpin yang sekarang tak perlu segan-segan, harus diseret ke ranah hukum jika terbukti melakukan penyelewengan maupun perbuatan menyalah,” ujar Vinsen.

Kabupaten Toba Samosir sudah 12 tahun tenggelam dengan beragam kasus korupsi. Diharapkan agar para penegak hukum, polisi dan kejaksaan benar-benar bertindak tegas. Polisi dan kejaksaan janganlah bermain mata lalu membenam kasus-kasus penyelewengan di Toba Samosir.

“Saya adalah bahagian dari tim pemenangan Bupati Ir Darwin Siagian dan Wakil Bupati Ir Hulman Sitorus pemimpin Tobasa sekarang. Maka saya wajib memantau kinerja mereka, apakah benar-benar menjalankan visi misi Tobasa Hemat untuk tidak menjadi TOBASA HEBOH makin tenggelam,” ujarnya.

“Saya sangat kecewa mendengar informasi, bahwa pelantikan dan penempatan pejabat strukural Eselon II dan Eselon III, bukanlah berdasarkan penilaian atas prestasi dan hasil kinerja. Informasinya, penempatan dan pengangkatan pejabat struktural itu dilakukan berdasarkan jarak kedekatan, kepentingan para pembisik dan tim sukses. Saya kecewa, kecewa sekali,” ujar Vinsen Silalahi putra politisi terkenal alm. AB Silalahi, yang sangat dihormati dan disegani pada masa karir politiknya sejak Tahun 1970 an sampai dekade 1990. (desi)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Mahasiswa STKIP Ahlussunnah Turun ke Nagari, Bantu Pemulihan Pascabencana Longsor di Solok

Bupati Solok Safari Ramadhan di Masjid At Taqwa Sawah Baruah

Kejar Target Standar Internasional, Wali Kota Medan Minta Pembangunan Stadion Teladan Lari Kencang Namun Tetap Safety

Buka Puasa Bersama Partai NasDem, Rico Waas Paparkan Capaian dan Target Ambisius Pemko Medan

Perda Tanah Ulayat dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Harus Segera Diimplementasikan di Mandailing Natal

Kebakaran di Lorong I Kel Hamdan Maimun 5 Rumah Penduduk Ludes Jadi Abu.