KPK Harus Tindak Tegas Dugaan Suap Jabatan Dirut PDAM

MEDAN | SUMUT24 Adanya dugaan suap untuk memperoleh jabatan sebagai Direktur Utama PDAM Sutedi Raharjo senilai Rp3,5 Miliar, adalah perbuatan melawan hukum. “Itu artinya untuk mendapatkan jabatan harus melakukan suap, sehingga sangat diharapkan KPK agar melakukan penindakan hukum atas kasus tersebut,” tegas Ketua Sahabat KPK Sumut, Shifa Munthe kepada SUMUT24, Kamis (15/12).

Baca Juga:

• Sumut Kembangkan Satu Data Tunggal Bencana
• Kabar Gembira, Pemprovsu Beri THR Guru PPPK Paruh Waktu dan Guru Tidak Tetap
• Pentingnya Pemetaan Pembangunan

Menurutnya, adanya berbagai kasus penyuapan, korupsi dan lain sebagainya adalah suatu bentuk keteledoran KPK yang sesumbar dengan programnya yang tak jelas. Harusnya, saat ini bukan lagi fase pencegahan tindak korupsi. Tapi dan sudah melakukan penindakan (aksi), karena berbagai dugaan korupsi dan penyuapan sudah berlangsung lama dan sudah banyak pejabat yang masuk penjara.

Masih dikatakan Shifa Munthe, sepertinya Kepala daerah tidak serius dalam memberantas korupsi di Sumut ini. Bahkan di lembaga wakil rakyat. “Saya meyakini produk KPK yang saat ini sedang berjalan adalah produk yang sia-sia. Karena tidak seriusnya KPK dalam membongkar habis berbagai dugaan korupsi dan penyuapan yang melibatkan pejabat. Bagaimana bisa dicegah kalau fasenya masih pencegahan sehingga pejabat bermental korup, tak akan ada habisnya,” ujar Shifa Munthe.

Dalam fase pencegahan KPK harusnya melakukan sosialisasi disekolah-sekolah pemerintahan seperti di STAN, LAN, STPDN dan lainnya.

Lebih lanjut dikatakannya, masih munculnya berbagai dugaan korupsi dan suap jabatan merupakan bukti bahwa program KPK di Sumatera Utara sia-sia alias mubajir. Apalagi sangat disayangkan dua komisioner KPK asal Sumut yang tidak mampu mencehah dan menindak prilaku korupsi di Sumatera Utara yang kita cintai ini.

“Kepada Gubsu, kita berharap agar segera menonaktifkan Dirut PDAM Tirtanadi Sumut Sutedi Raharjo dari jabatannya. Karena manalah ada yang gratis didunia ini, sehingga disitulah harusnya KPK cepat bertindak,” tegas Shifa Munthe. (W03/R03)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Sumut Kembangkan Satu Data Tunggal Bencana

Kabar Gembira, Pemprovsu Beri THR Guru PPPK Paruh Waktu dan Guru Tidak Tetap

Pentingnya Pemetaan Pembangunan

Pj Sekdaprov Sumut Kukuhkan Pengurus Korpri Karo 2025–2030

Dorong Event Internasional Berkelas Dunia untuk Dongkrak Pariwisata Sumut

Warga Binjai Sambut Baik Program Internet Gratis