Korupsi Keramba Jaring Apung Mangkrak di Poldasu

MEDAN | SUMUT24 Dugaan korupsi Keramba Jaring Apung (KJA) di Dinas Kelautan dan Perikanan Sumut, sewaktu dipimpin Zulkarnain SH yang saat ini menjabat Pj Walikota Tebingtinggi, namun sepertinya dana KJA yang fantastis Rp 6 Miliar tersebut, mangkrak di Poldasu.

Baca Juga:

• Kejatisu Harus Tangkap Akuang, Jangan Ada Kesan Permainan
• Dari Huntap hingga Jembatan Gantung, Kapolres Tapsel dan Bupati Cek Langsung Kondisi Warga
• Wabup Basri Buka Muscab FSPTSI-KSPSI Paluta, Target 6.000 Lapangan Kerja Dicanangkan

Sehingga berbagai elemen masyarakat mempertanyakan tindaklanjut kasus tersebut. Karena sebelumnya Poldasu sudah berjanji akan membuka kembali kasus tersebut. Hal itu ditegaskan Ketua Lembaga Transparansi (Letras) Hendrico kepada SUMUT24, Senin (21/11).

Menurut Hendrico, harusnya Poldasu segera menelusurinya kembali dengan seksama bukan mendiamkannya, karena bukan sedikit uang rakyat yang diduga diselewengkan demi kepentingan pribadi dan orang lain.

Ditambahkannya, dugaan proyek fiktifnya pengadaan keramba jaring apung di Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla) Sumatera Utara (Sumut) di Danau Toba dikerjakan oleh PT Bina Uli Graha, beralamat Jalan Prof HM Yamin, Gang Lurah Medan, diduga tidak memiliki Laporan Pertanggung jawaban Anggaranya yang benar.

Artinya, proyek yang sebelumnya diduga dikerjakan perusahaan ’bodong’, sehingga laporan untuk pertanggung jawabannya diambil dari LPJ penggunaan anggaran dari sebuah kegiatan penyuluhan dan kegiatan jaring apung lainnya pada periode sebelumnya.

Apalagi menurut informasi, dugaan fiktipnya proyek pengadaan jaring apung tersebut terbukti jika Inspektorat dan auditor BPKP sumut melakukan kroscek dan teliti Laporan pertanggungjwaban Anggarannya.

“Jika Diskanla membantah itu ada proyeknya, coba ditunjukkan laporan pertanggungjwaban anggrannya. Ada atau tidak, jika ada diduga LPJ tersebut merupakan LPJ anggaran periode sebelumnya sengaja mereka gunakan dengan mengganti tanggal dan tahunnya,” tegas Hendrico.

“Kita berharap Poldasu segera menelusurinya secara mendalam, karena kasus tersebut sudah berlangsung lama dan terkesan dipetieskan,” ujar Hendrico lagi.

Seperti diketahui, Dari total anggaran Rp 6 miliar kegiatan, Diketahui data dan laporan yang disebut-sebut merupakan LPJ kegiatan jaring apung, yang di dalamnya ada sama laporannya,seperti nilai angka harga dan biaya yang padahal kegaitannya berbeda. (W03)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Kejatisu Harus Tangkap Akuang, Jangan Ada Kesan Permainan

Dari Huntap hingga Jembatan Gantung, Kapolres Tapsel dan Bupati Cek Langsung Kondisi Warga

Wabup Basri Buka Muscab FSPTSI-KSPSI Paluta, Target 6.000 Lapangan Kerja Dicanangkan

SE2026 Disorot, Sekda Padangsidimpuan Rahmat Marzuki: Kalau Datanya Benar, Kita Bisa Ambil Keputusan yang Benar

Turun ke Desa, Kapolres Tapsel Bongkar Persoalan Warga yang Perlu Segera Ditangani

Pemkab Madina Kejar Legalitas Tambang Rakyat, 15 Lokasi Masih Bisa Diusulkan