Aparat Hukum Diminta Usut ADD/DD Desa Pekan Sawah Kecamatan Sei Bingai Langkat

LANGKAT ︳SUMUT24

Baca Juga:

• Sambut Milad ke-27, PB Pendawa Indonesia Gelar Touring Wisata ke Puncak Merga Silima
• Sekjen DPP AMPI Apresiasi Capaian Pemerintahan Prabowo dalam 21 Bulan
• Soal Dugaan Penyaluran TKI Ilegal Memasuki Babak Baru, S Alias Nino Bungkam Dikonfirmasi Setelah Dipanggil Pihak Polda Sumut

Aparat Hukum termasuk pihak Polres Binjai ( sesuai wilayah Hukumnya ) diminta sejumlah sumber dan aktivis LSM untuk segera melakukan pengusutan realisasi Anggaran Dana Desa ( ADD ) yang bersumber dari APBD Langkat dan Dana Desa ( DD ) yang bersumber dari APBN sampai dengan TA 2022, di Desa Pekan Sawah Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat yang dikucurkan setiap tahunnya sekitar lebih kurang sebesar Rp. 1, 3 Miliar.

Keterangan yang dihimpun Wartawan, Minggu ( 22/5 ) selama sekitar lebih kurang 6 tahun ( 1 priode ) realisasi ADD/DD Desa Pekan Sawah tersebut, dikelola semasa Kepala Desa berinisial MT, namun sa’at ini posisi jabatan yang bersangkutan diserahkan kepada Plt Kades karena oknum MT maju kembali dalam Pilkades yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini, ujar sumber di Desa tersebut.

Sejumlah sumber selama ini merasa ada yang aneh dalam realisasi ADD/DD tersebut, termasuk untuk alokasi anggaran kepada Badan Usaha Milik Desa ( BumDes ) dilaporkan sebesar Rp. 200 juta per tahunnya, namun realitasnya di lapangan terkesan tidak kelihatan oleh masyarakat manfaat dana yang dinilai cukup besar tersebut, termasuk tidak adanya transfaransi penggunaan serta laporan pertanggung-jawaban keuangan serta kinerja BumDes tersebut secara umum kepada masyarakat, ungkap sumber heran.

Demikian juga, adanya pembagian uang kepada sebagian masyarakat di beberapa Dusun di Desa ini, sebesar Rp. 125 ribu per jiwa termasuk di Dusun Mencirim Desa ini dilakukan menjelang Lebaran belum lama ini, dengan alasan untuk bantuan Covid-19 diberikan tidak merata diduga hanya kepada orang-orang tertentu saja, sehingga menimbulkan tanda-tanda serta pro kontra di tengah-tengah masyarakat Desa ini akibat tidak ada transfaransi soal sumber dana serta pertanggung-jawabannya, ungkap sumber lagi.

Karenanya perlu menjadi perhatian serius Aparat Hukum di wilayah ini terutama oleh piha Polres Binjai ( Tipikor ) untuk segera turun-tangan melakukan pengusutan, terkait dengan realisasi ADD/DD di Desa Pekan Sawah tersebut demi tegakknya supremasi Hukum dan tidak ada yang merasa “ Kebal Hukum “ dalam hal penggunaan anggaran Negara, pinta sumber. Sedangkan oknum mantan Kades MT belum berhasil dikonfirmasi Wartawan karena sedang sibuk menghadapi persiapan Pilkdes. (Wit)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Sambut Milad ke-27, PB Pendawa Indonesia Gelar Touring Wisata ke Puncak Merga Silima

Sekjen DPP AMPI Apresiasi Capaian Pemerintahan Prabowo dalam 21 Bulan

Soal Dugaan Penyaluran TKI Ilegal Memasuki Babak Baru, S Alias Nino Bungkam Dikonfirmasi Setelah Dipanggil Pihak Polda Sumut

Rapimnas DMDI Indonesia, Said Aldi Al Idrus: DMDI Harus Hadir Bantu Umat yang Tertimpa Musibah

Kapuskes TNI Pimpin Delegasi Kesehatan TNI Hadiri Bilateral Thainesia ke 10 tahun 2026 di Thailand

Program Bakti TNI Rehab Gedung SMP Negeri 7 Susua di Hiliwaebu Terus Dikebut, Progres Capai 79 Persen