Meningkatkan Pelayanan Publik Bagi Masyarakat, Dukcapil Pakpak Bharat Menggelar Sosialisasi Dengan Membuka FKP
Meningkatkan Pelayanan Publik Bagi Masyarakat, Dukcapil Pakpak Bharat Menggelar Sosialisasi Dengan Membuka FKP
kota
MEDAN|SUMUT24
Baca Juga:
Wakil Wali Kota Medan Ir Akhyar Nasution menyerahkan penindakan tujuh sekolah yang dilaporkan Ombudsman RI akibat pungli kepada Inspektorat.
“Kita serahkan ke Inspektorat, biar diselesaikan oleh Inspektorat saja,” ujar Akhyar Nasution di sela-sela peninjauan drainase di kawasan Padang Bulan, Medan, Rabu (9/11).
Saat ditanya apa tindakan yang akan dilakukan oleh pihaknya, Akhyar hanya mengatakan tindakan internal.
“Kita lihat dulu ya! Kita periksa dulu. Kalau memang terbukti biarkan internal saja,” tambahnya. Turun ke SMAN 4 dan Temui Ortu Siswa
Sementara itu, Kepala Inspektorat Medan Farid Wajedi mengaku telah menindaklanjuti informasi yang dilaporkan oleh Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar tentang tujuh sekolah yang melakukan pungli.
“Iya, sudah ada. Tim sedang turun ke sekolah saat ini. Kita tunggu hasil penelusuran dari teman-teman ya,” katanya via telepon, Rabu (9/11). Farid mengungkapkan, kepala sekolah yang terbukti akan diberikan sanksi sesuai PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
“Kita lihat dulu hasilnya. Kalau memang sudah berat bisa sampai pemecatan atau pun di pindahtugaskan. Dan bisa diberikan sanksi ringan,” katanya.
Lanjut Wajedi, pemeriksaan juga akan dilakukan bagi orangtua murid. “Bukan hanya kepala sekolah. Anggota turun ke sekolah menanyakan ke orangtua murid,” katanya.
Beberapa hari lalu, Pimpinan Ombudsman perwakilan Sumut, Abyadi Siregar telah menyerahkan tujuh nama sekolah yang menggelar pungli.
Ada pun sekolah yang menggelar pungutan liar ke siswa, yakni SMAN 4, SMAN 10, SMAN 15, SMAN 13, SMAN 12, dan SMPN 10.
“Kami minta segera Pak Wali tindaklanjuti laporan ini. Seperti yang dilakukan oleh Wali Kota Bandung. Jangan dibiar-biarkan,” kata Abyadi Siregar. Kepsek SMAN 4 Tak Tahu Dilaporkan ke Wali Kota
Satu dari enam sekolah tersebut yakni, SMA Negeri 4 Medan yang menggelar pungutan uang komite. Hubungan Masyarakat SMA N 4 Medan, Marisda Sipayung mengakui pernah didatangi Ombudsman.
“Kami mengutip uang komite Rp 100 Ribu perbulan. Kami paling murah dari sekolah yang lain,” katanya seraya mengatakan tak mengetahui sekolahnya dilaporkan ke Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin, di Sekolah SMA Negeri 4 Medan, Jalan Gelas, Gatot Subroto, Medan, Selasa (8/11).
Selain itu, siswa kelas XII MIA 6, Monni Nainggolan juga tak mengetahui tempatnya menempuh pendidikan saat ini telah dilaporkan. Namun, ia mengakui adanya pungutan uang komite.
“Memang ada. Uang komite 100 ribu. Lalu, beli baju sekolah itu pas baru masuk sekolah,” akunya. (int)
Meningkatkan Pelayanan Publik Bagi Masyarakat, Dukcapil Pakpak Bharat Menggelar Sosialisasi Dengan Membuka FKP
kota
Dari Laporan ke Sel Tahanan, Momentum Kejati Sumut Menuntaskan Skandal Tapanuli Tengah
kota
Pemkab Deli Serdang Raih Penghargaan Terbaik I Pembayaran Premi Iuran Wajib Pegawai 8 Persen
kota
Walikota menghadiri Pembukaan Indonesia Ekonomi Syariah Tahun 2025Forum & Expo di Islamic Center Kota Mataram
kota
Rianto SH MH Ayo Sukseskan Mubes XI dan HUT ke66 Pemuda Pancasila
kota
sumut24.co TANJUNGBALAI, Guna memperkuat hubungan timbal balik dalam upaya memelihara keamanan dan ketertiban antara Polisi dengan masyarak
News
ASN PPPK Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Lhokseumawe laksanakan Maulid Nabi sebagai rasa syukur.
kota
Pesona Wisata BUMDes Pudun Jae Jadi Sorotan di Jumbara PMI Padangsidimpuan Karya Desa yang Bikin Semua Terkagum
kota
Plt PMI Padangsidimpuan Novan Efendy Siregar Tunjukkan Bukti Nyata Raih Prestasi Tingkat Sumut dan Jadi Tuan Rumah Perdana Jumbara TABAGSEL
kota
JUMBARA Perdana Resmi di buka Langsung Walikota Padangsidimpuan, Letnan Dalimunthe Apresiasi kepada Plt Ketua PMI Novan Efendy Siregar
kota