Pengusaaha Podomoro Jangan Kebal Hukum

MEDAN | SUMUT24 Sepertinya aparat penegak hukum tak juga bergeming melakukan penyelidikan atas dugaan gratifikasi pendirian Podomoro Deli City Medan. “Sehingga jelas bahwa pengusaha Podomoro jangan kebal hukum,” tegas Ketua Sumut Institute Osril Limbong kepada SUMUT24, Rabu (9/11).

Baca Juga:

• Breaking News, Bupati Cilacap Kena OTT KPK
• Wandro Abadi Resmi Jabat Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan
• PKC PMII dan IKA PMII Sumut Gelar Diskusi Publik dan Buka Puasa Bersama, Bahas Efektivitas Program MBG

Lebih tegas lagi Osril Limbong, “harusnya dimuka bumi ini tak ada yang kebal hukum. Apalagi kasus tersebut jelas membuat wibawa Pemko Medan sudah diinjak-injak atas berdirinya Podomoro tersebut. Karena sudah berulang kali dihimbau agar pengusaha Podomoro menstanvaskan bangunannya dengan berhenti melanjutkan pembangunan, namun yang terjadi sedikitpun tak pernah diindahkan oleh Podomoro,” tegas Osril lagi. Lebih lanjut Osril Limbong, padahal kasus tersebut sudah dilaporkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ke aparat penegak hukum, atas keterlibatan pejabat tinggi Kota Medan dan oknum-oknum DPRD Medan.

“Kita berharap aparat penegak hukum harus melakukan penyelidikan dengan tuntas. Dan segera memeriksa pengusaha Podomoro, pejabat tinggi daerah ini dan oknum-oknum Anggota DPRD Medan yang diduga terlibat gratisifikasi. Karena kasusnya diduga hampir mirip dengan Reklamasi pantai Jakarta yang juga dilakukan Podomoro Land Jakarta,” tegas Osril Limbong. “Kita tidak ingin wibawa pemerintah terus diinjak-injak oleh pengusaha yang jelas-jelas telah melanggar Perda Kota Medan. Dalam hal ini juga kalau memang benar-benar berani, Pemko Medan atau Dinas TRTB Medan agar melaporkan pengusaha Podomoro atas ketidakpatuhannya tersebut dalam menjalankan Perda Kota Medan,” tegas Osril Limbong.

Sementara itu, SUMUT24 sudah mencoba mengkorfirmasikannya ke manajemen Podomoro Medan via ponsel. Pertama ke Bagian HRD, Anggiat tapi dirinya menolak memerikan jawaban dengan alasan bukan wewenangnya, karena dirinya bagian HRD. “Yang berhak memberikan keterangan Bagian Humas,” jawabnya. Sementara itu beberawa waktu lalu, Hubungan Masyarakat Pondomoro Deli City, Boris, saat dikonfirmasi wartawan soal izin Podomoro, dia menegaskan, “Podomoro Deli City sudah punya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Pemerintah Kota Medan. Bahkan, plang izin mendirikan bangunan tersebut sudah didirikan di kawasan depan proyek. Kalau saya lihat di plang ada IMB-nya, ada lengkap dan nomornya ada. Kalau melintas di Jalan Putri Hijau pasti kelihatan,” kata Boris beberawa waktu lalu. (W03)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Breaking News, Bupati Cilacap Kena OTT KPK

Wandro Abadi Resmi Jabat Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan

PKC PMII dan IKA PMII Sumut Gelar Diskusi Publik dan Buka Puasa Bersama, Bahas Efektivitas Program MBG

Permudah Pengunjung Bersedekah, Plaza Medan Fair Hadirkan Gerai Zakat Selama Ramadan

IKAFEB USU Gelar Seminar Nasional “Leadership Insight Connection” di Medan

Lantik Empat Pejabat Tinggi Pratama, Rasyid Ridho Nasution Jadi Kadis DPMPTSP, Ini Kata Rico Waas