PAD Provsu Capai Rp 3,7 Triliun

MEDAN|SUMUT24

Baca Juga:

• Kolonel Caj DR. H. Asren Nasution, MA: Jejak Pemimpin yang Menginspirasi di Balik Perjalanan IKANAS Sumut
• Meningkatkan Pelayanan Publik Bagi Masyarakat, Dukcapil Pakpak Bharat Menggelar Sosialisasi Dengan Membuka FKP
• Dari Laporan ke Sel Tahanan, Momentum Kejati Sumut Menuntaskan Skandal Tapanuli Tengah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Prov Sumut hingga akhir Oktober 2016 telah terealisasi sebesar Rp 3,7 trilin atau 80.65 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD TA 2016 sebesar Rp 4,6 triliun. Sedangkan dana perimbangan yang di target Rp 2,2 triliun, telah terealsasi Rp 1,7 triliun. Sementara itu, lain-lain pendapatan yang sah telah terealisasi Rp 2.9 triliun atau 96,8 persen dari target Rp 3 triliun lebih.

Hal itu disampaikan Kadispendasu DR H Sarmadan SH MM, dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi C DPRD Sumut, Selasa (08/11).

Sarmadan yang pada kesempatan itu didampingi beberapa orang stafnya, seperti Victor Lumbanraja, Rita Mestika, Riswan serta beberapa KUPT Dispendasu juga menyampaikan, bahwa saat ini Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD), masih bekerja untuk merampungkan penyusunan KUA/PPAS RAPBD TA 2017, sembari menunggu Perda tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja, pasca penetapan PP Nomor 18 Tahun 2016.

“Khusus mengenai pendapatan yang secara langsung dikelola oleh Dispendasu, usulan target penerimaan pada RAPBD TA 2017 adalah sebesar Rp 4,2 triliun. Bila dibandingkan dengan APBD TA 2016, mengalami kenaikan sebesar Rp 32 miliar lebih,” terangnya.

Menurut Sarmadan, hal ini sebelumnya sudah dipaparkan oleh TAPD dengan Gubernur. Soal Pajak Bahan Bakar Kenderaan Bermotor (PBBKB) yang telah ditargetkan sekitar Rp 840 miliar lebih dalam APBD 2016, hingga Oktober 2016 terealisasi Rp 647 miliar lebih.

Untuk program prioritas di TA 2016 hingga 2017, lanjutnya, dalam hal penyempurnaan ataupun revisi regulasi tentang pemungutan pendapatan daerah, dikatakanya, Dispendasu telah berkoordinasi dengan Biro Hukum Setdaprovsu. Agar ada upaya paksa dalam melakukan pemungutan pajak, dan dibutuhkan regulasi untuk mendukung hal ini.

Terkait program peningkatan kualitas SDM untuk in house training dan Juru Sita Pajak, Sarmadan menyampaikan, bahwa Dispendasu saat ini tengah melatih para PNS menjadi juru sita.

Sedangkan dalam hal program intensifikasi pemungutan PBBKB melalui monitoring data penjualan, disampaikanya kalau pihaknya sudah menjadwalkan pada minggu ke empat bulan November ini, akan berkoordinasi dengan BPH Migas.

Dalam paparanya itu, Kadispendasu juga menyampaikan program intensifikasi pemungutan Pajak APU yang akan dilakukan dengan mapping potensi Pajak APU, serta koordinasi lintas sektor. Sedangkan untuk program intensifikasi pemungutan PKB dan BBNKB, dikatakanya akan melakukan razia terpadu, pengoperasian layanan pembayaran PKB dengan e-SAMSAT, go SAMSAT, dan Bus SAMSAT Keliling.

“Ini pertama kali dilakukan kerjasama dengan Bank Sumut, BRI, BNI 46, dan PT Pos Indonesia, berdasarkan studi banding yang dilakukan di Jawa Timur beberapa waktu lalu,”sebutnya.

Menanggapi paparan Kadispendasu itu, Ketua Komisi C DPRD Sumut Zeira Salim menyarankan agar Dispendasu melakukan sinkronisasi dengan Biro Keuangan Provsu, terkait soal data pendapatan dan belanja. Selain itu, Zeira juga mengingatkan agar program yang diusulkan mempunyai goal’s, untuk dapat diperjuangkan di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumut. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi C DPRD Sumut Hanafiah Harahap menyoroti soal pembiaran data yang berbeda dari Dispendasu dengan Ditlantas Sumut, terkait jumlah PKB yang sudah berlangsung cukup lama.

“Dari mapping yang dilakukan Dispendasu, diharapkan tercapai target PAD disamping ada potensi sekitar lima jutaan kenderaan bermotor. Dispendasu juga harus melakukan integrasi pendataan, serta melakukan mapping yang sistematis untuk tahun anggaran 2017,”sarannya. Dalam kesempatan itu, Hanafiah juga mengingatkan agar target yang ditetapkan Dispendasu harus pada data yang konkrit. Dikatakanya, pencapaian target pendapatan harus disinkronkan terhadap Perda yang ada untuk lompatan yang besar di tahun 2018 mendatang. (W01)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Kolonel Caj DR. H. Asren Nasution, MA: Jejak Pemimpin yang Menginspirasi di Balik Perjalanan IKANAS Sumut

Meningkatkan Pelayanan Publik Bagi Masyarakat, Dukcapil Pakpak Bharat Menggelar Sosialisasi Dengan Membuka FKP

Dari Laporan ke Sel Tahanan, Momentum Kejati Sumut Menuntaskan Skandal Tapanuli Tengah

Pemkab Deli Serdang Raih Penghargaan Terbaik I Pembayaran Premi Iuran Wajib Pegawai 8 Persen

Walikota menghadiri Pembukaan Indonesia Ekonomi Syariah Tahun 2025-Forum & Expo di Islamic Center Kota Mataram

Rianto SH MH: Ayo Sukseskan Mubes XI dan HUT ke-66 Pemuda Pancasila