Fantastis, 3 Perusahaan Terkait Kasus Ekspor CPO Terima Dana Insentif Biodisel Rp 18,58 Triliun

Jakarta I Sumut24.co Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menggelontorkan dana insentif biodiesel sebesar Rp 18,58 triliun untuk tiga perusahaan yang tersangkut kasus ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO). Dana sebesar itu diberikan dalam kurun waktu 5 tahun yakni dari Tahun 2016 sampai Tahun 2020.

Baca Juga:

• Sambut Milad ke-27, PB Pendawa Indonesia Gelar Touring Wisata ke Puncak Merga Silima
• Sekjen DPP AMPI Apresiasi Capaian Pemerintahan Prabowo dalam 21 Bulan
• Soal Dugaan Penyaluran TKI Ilegal Memasuki Babak Baru, S Alias Nino Bungkam Dikonfirmasi Setelah Dipanggil Pihak Polda Sumut

Ketiga perusahaan itu adalah PT Musim Mas, PT Wilmar Nabati, dan PT Permata Hijau Palm Oleo.

Berdasarkan data BPDPKS yang dikutip dari CNNIndonesia, penyaluran insentif biodiesel untuk Musim Mas diberikan sebesar Rp7,19 triliun sepanjang 2016-2020. Rinciannya, pada Tahun 2016 diberikan sebesar Rp 1,78 triliun, pada Tahun 2017 sebesar Rp 1,22 triliun, Tahun 2018 sebesar Rp 550,3 miliar. Kemudian Tahun 2019 sebesar Rp 309,3 miliar, dan Tahun 2022 sebesar Rp 3,34 triliun.

BPDPKS juga menyalurkan dana insentif biodiesel sebesar Rp 8,76 triliun untuk Wilmar Nabati Indonesia selama periode 2016 sampai 2022.

Rinciannya, Wilmar menerima insentif sebesar Rp 2,24 triliun pada 2016, lalu, Rp 1,87 triliun pada 2017, Rp 824 miliar pada 2018, Rp 288,9 miliar pada 2019, dan sebesar Rp3,54 triliun pada 2020.

Kemudian, Permata Hijau Palm Olea menerima dana insentif biodiesel sebesar Rp 2,63 triliun pada 2017-2020. Pada 2017, perusahaan menerima sebesar Rp 392 miliar, lalu Rp 212,7 miliar pada 2018, Rp 109,8 miliar pada 2019, dan Rp 1,35 triliun pada 2020.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kejagung telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dari perusahaan swasta, yaitu komisaris Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor, Senior Manager Corporate Affairs Pelita Agung Agrindustri/Permata Hijau Group Stanley MA, dan General Manager di Bagian General Affair Musim Mas Picare Tagore Sitanggang

Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan penyidik menemukan indikasi tindak pidana korupsi dalam pemberian persetujuan ekspor minyak goreng yang dalam beberapa waktu terakhir membuat masyarakat kesulitan.

Jaksa Agung menduga Indrasari menerbitkan izin ekspor kepada para pengusaha meskipun mereka tidak berhak mendapatkan izin tersebut. (Red/cnn)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Sambut Milad ke-27, PB Pendawa Indonesia Gelar Touring Wisata ke Puncak Merga Silima

Sekjen DPP AMPI Apresiasi Capaian Pemerintahan Prabowo dalam 21 Bulan

Soal Dugaan Penyaluran TKI Ilegal Memasuki Babak Baru, S Alias Nino Bungkam Dikonfirmasi Setelah Dipanggil Pihak Polda Sumut

Rapimnas DMDI Indonesia, Said Aldi Al Idrus: DMDI Harus Hadir Bantu Umat yang Tertimpa Musibah

Kapuskes TNI Pimpin Delegasi Kesehatan TNI Hadiri Bilateral Thainesia ke 10 tahun 2026 di Thailand

Program Bakti TNI Rehab Gedung SMP Negeri 7 Susua di Hiliwaebu Terus Dikebut, Progres Capai 79 Persen