Hamdani Ngaku Belum Terima Salinan Putusan MA

MEDAN | SUMUT24

Baca Juga:

• Kolonel Caj DR. H. Asren Nasution, MA: Jejak Pemimpin yang Menginspirasi di Balik Perjalanan IKANAS Sumut
• Meningkatkan Pelayanan Publik Bagi Masyarakat, Dukcapil Pakpak Bharat Menggelar Sosialisasi Dengan Membuka FKP
• Dari Laporan ke Sel Tahanan, Momentum Kejati Sumut Menuntaskan Skandal Tapanuli Tengah

Direktur Yayasan Citra Keadilan Hamdani Harahap SH MH mengaku belum menerima salinan putusan terkait gugatan Yayasan Citra Keadilan mengenai IMB proyek pembangunan Podomoro Deli City dari Mahkamah Agung (MA).

“Ya kami berharap kepada Wali Kota Medan agar membongkar bangunan Podomoro Medan itu,” pungkas Hamdani Harahap yang juga selaku penggugat, saat dihubungi SUMUT24, Senin (7/11).

Ketika ditanya bila tidak dilakukan pembongkoran, upaya atau eksen apa yang dilakukan penggugat. “Kita belum bisa melakukan eksen, karena kita sampai saat ini belum menerima putusan dari MA,” ucap Hamdani seraya menyatakan, pihaknya masih menunggu salinan putusan dari MA itu.

Podomoro Harus Dirubuhkan

Sebelumnya, Direktur Yayasan Citra Keadilan Hamdani Harahap SH MH selaku penggugat ini pernah menegaskan, bahwa konsekuensi hukumnya gedung Podomoro City Deli Medan Jalan Putri Hijau, harus dirubuhkan. Menyusul pihak Podomororo selaku tergugat kalah di tingkat kasasi pada putusan MA RI terkait Izin Mendirikan Bangunan (IMB) gedung tersebut.

“Konsekuensi hukumnya ya, gedung Podomoro City Deli Medan harus dirubuhkan,” tegas Hamdani Harahap SH MH selaku penggugat kepada SUMUT24, Selasa (18/10/2016) lalu.

Hamdani Harahap yang dikonfirmasi via telepon selulernya saat itu meminta kepada Walikota Medan agar merubuhkan gedung Podomoro City Deli Medan tersebut.

Disebutkan Hamdani, dalam gugatannya ke PTUN Medan, bahwa IMB proyek pembangunan gedung Podomoro City Deli Medan tersebut adalah cacat hukum. Sebab pada pembangunan proyek Podomoro saat dilayangkan gugatan tidak memiliki Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), namun pembangunan gedung Podomoro City Deli Medan tetap dilaksanakan.

“Kami berterima kasih kepada pengadilan. Rupanya keadilan masih ada. Walaupun yang diadili perusahaan raksasa di Indonesia. Sekali lagi, kami berterima kasih kepada MA,” kata Hamdani.

Selain itu, katanya, tak ada Amdal mengakibatkan segala perizinan Podomoro Deli City batal demi hukum. Bahkan, katanya, ada indikasi kerugian negara, karena pajak retribusi diduga tidak dikutip.

“Ada kerugian negara. Seperti banyak orang meninggal saat membangun gedung. Kemudian ada dugaan pajak retribusi tak dikutip, dan ada kerugian lingkungan. Contoh, siaran TVRI sempat terganggu,” ujarnya.

Menurutnya, keputusan MA tersebut mewajibkan Wali Kota Medan menggunakan kewenangan memaksa meruntuhkan bangunan, jika pihak Podomoro Deli City tak meruntuhkannya.

“Kami meminta Pemko Medan supaya membatalkan IMB Podomoro Deli City, karena tidak punya Amdal. Itu melanggar Undang-Undang 32 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup,” katanya. (R04)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Kolonel Caj DR. H. Asren Nasution, MA: Jejak Pemimpin yang Menginspirasi di Balik Perjalanan IKANAS Sumut

Meningkatkan Pelayanan Publik Bagi Masyarakat, Dukcapil Pakpak Bharat Menggelar Sosialisasi Dengan Membuka FKP

Dari Laporan ke Sel Tahanan, Momentum Kejati Sumut Menuntaskan Skandal Tapanuli Tengah

Pemkab Deli Serdang Raih Penghargaan Terbaik I Pembayaran Premi Iuran Wajib Pegawai 8 Persen

Walikota menghadiri Pembukaan Indonesia Ekonomi Syariah Tahun 2025-Forum & Expo di Islamic Center Kota Mataram

Rianto SH MH: Ayo Sukseskan Mubes XI dan HUT ke-66 Pemuda Pancasila