Kejati Sumut Geledah BPN Langkat dan Sumut, terkait Pengalihan Suaka Margasatwa Karang Gading

Medan I Sumut24.co Kejati Sumut lakukan penggeledahan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Langkat, Kamis (7/4/2022) dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ( Kanwil BPN) Sumut, Jumat (8/4/2022).

Baca Juga:

• Sambut Milad ke-27, PB Pendawa Indonesia Gelar Touring Wisata ke Puncak Merga Silima
• Sekjen DPP AMPI Apresiasi Capaian Pemerintahan Prabowo dalam 21 Bulan
• Soal Dugaan Penyaluran TKI Ilegal Memasuki Babak Baru, S Alias Nino Bungkam Dikonfirmasi Setelah Dipanggil Pihak Polda Sumut

Kajati Sumut Idianto melalui Kasi Penkum Yos A Tarigan, Jumat (8/4/2022) saat dikonfirmasi wartawan membenarkan, Tim Pidsus melakukan penggeledahan dua kantor tersebut, berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Medan No : 1/PGD/PID.SUS-TPK/2022/PN.MDN.

“Penggeledahan untuk mencari barang bukti tambahan, dalam rangka mengembangkan proses penyidikan dugaan korupsi pengalihan fungsi Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Karang Gading dan Langkat Timur Laut, Kec. Tanjung Pura, Langkat,” papar Yos A Tarigan.

Lebih lanjut Yos menyampaikan, proses penggeledahan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Setelah penggeledahan, tim pidsus membawa beberapa dokumen, berkas, file dan data lainnya.

Perlu diketahui, kata mantan Kasi Pidsus Kejari Deli Serdang ini, tim penyidik juga sudah turun ke Langkat dalam rangka penyidikan kasus dugaan korupsi terkait pengalihan fungsi Kawasan Suaka Margasatwa Karang Gading/Langkat Timur Laut yang seharusnya Hutan Bakau (mangrove) diubah menjadi perkebunan sawit sekitar 210 Ha.

“Tujuan tim penyidik pidsus bersama tim terkait turun ke lokasi adalah untuk melakukan plotting dan menentukan titik koordinat di Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Karang Gading dan Langkat Timur Laut Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat. Sejak akhir tahun 2021 lalu kasus ini sudah ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan sesuai Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor Print-16/L.2/Fd 1/11/ 2021 tertanggal 30 November 2021,” papar Yos A Tarigan.

Terkait dengan kerugian keuangan negara, Yos menambahkan bahwa tim ahli saat ini sedang melakukan penghitungan untuk mengetahui besaran kerugian akibat dari alih fungsi kawasan hutan suaka margasatwa di Kabupaten Langkat. (zul)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Sambut Milad ke-27, PB Pendawa Indonesia Gelar Touring Wisata ke Puncak Merga Silima

Sekjen DPP AMPI Apresiasi Capaian Pemerintahan Prabowo dalam 21 Bulan

Soal Dugaan Penyaluran TKI Ilegal Memasuki Babak Baru, S Alias Nino Bungkam Dikonfirmasi Setelah Dipanggil Pihak Polda Sumut

Rapimnas DMDI Indonesia, Said Aldi Al Idrus: DMDI Harus Hadir Bantu Umat yang Tertimpa Musibah

Kapuskes TNI Pimpin Delegasi Kesehatan TNI Hadiri Bilateral Thainesia ke 10 tahun 2026 di Thailand

Program Bakti TNI Rehab Gedung SMP Negeri 7 Susua di Hiliwaebu Terus Dikebut, Progres Capai 79 Persen