Kadis Kominfo Sumbar Sebut Ketidakhadiran Kepala Daerah pada Rakor yang Dilaksanakan Pemprof Sumbar, Bupati Solok : Kepentingan Rakyat Kab. Solok Lebih Penting

ARO SUKA | SUMUT24.co

Baca Juga:

• Polda Sumut Tetapkan Anggota DPRD Sumut Dhody Thahir Sebagai Tersangka Dugaan Pemalsuan Surat
• Sambut Milad ke-27, PB Pendawa Indonesia Gelar Touring Wisata ke Puncak Merga Silima
• Sekjen DPP AMPI Apresiasi Capaian Pemerintahan Prabowo dalam 21 Bulan

pasca statement yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat, Jasman Rizal disejumlah media online, dengan tudingan bahwa Pemkab Solok tidak patuh kepada Pemerintah Provinsi pada kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) seluruh daerah yang dilaksanakan di Kepulauan Mentawai 7-8 Maret 2022 kemaren.Bupati Solok sikapi dengan tegas bahwa kepentingan rakyat lebih penting dari pada mengikuti Rakor tersebut.

Hal itu disampaikan Bupati Solok Epyardi Asda di ruang kerjanya , Rabu (9/3/22) diruang kerjanya.

Kegiatan Rakor yang dilaksanakan di Kabupaten Mentawai itu, bukanlah hal yang sangat mutlak dan harus dihadiri, banyak pekerjaan lain yang perlu saya kerjakan untuk masyarakat Kabupaten Solok yang lebih penting lagi,” ucap Bupati.

Kemudian ditegaskan Epyardi, bahwa dirinya dipilih oleh rakyat, maka dari itu sebagai bupati dirinya sangat bertanggungjawab atas maju mundurnya Kabupaten Solok.

“Saya akan buktikan, Kabupaten Solok jauh lebih bagus tanpa bantun dari Provinsi, kalau cara pihak Provinsi seperti ini jika ada niat yang tidak baik terhadap Kabupaten Solok,” tegasnya lagi.

Terkait dengan hubungan antara Pemprov dengan Pemkab Solok, Bupati Solok menganggap belum ada satupun program dari provinsi yang dirasakan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Solok. Gubernur hadir di Kabupaten Solok, sebut Epyardi hanya sekedar ”gagah-gagahan” saja, lebih banyak mengurus kepentingan Partai nya ketimbangan untuk masyarakat di Kabupaten Solok.

Bukannya untuk kepentingan masyarakat, Gubernur turun ke Solok lebih mengutamakan kepentingan Partainya. Bahkan tidak itu, banyak program pemerintah Kabupaten Solok yang malah dihambat oleh pihak Provinsi,” beber Bupati.

Kemudian Bupati menambahkan, kehadiran Gubernur ke Kabupaten Solok selama ini pun, tanpa pernah melakukan koordinasi jelas dengan Pemkab Solok dan seolah-olah masuk tanpa permisi.

“Untuk itu, kedepannya kalau begini cara Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten Solok, lebih baik kami berkoordinasi saja dengan Pemerintah Pusat. Seharusnya antara pemerintah provinsi dan daerah itu harus saling mendukung dalam sebuah hubungan pemerintahan,” tutur Bupati.(Eli)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Polda Sumut Tetapkan Anggota DPRD Sumut Dhody Thahir Sebagai Tersangka Dugaan Pemalsuan Surat

Sambut Milad ke-27, PB Pendawa Indonesia Gelar Touring Wisata ke Puncak Merga Silima

Sekjen DPP AMPI Apresiasi Capaian Pemerintahan Prabowo dalam 21 Bulan

Soal Dugaan Penyaluran TKI Ilegal Memasuki Babak Baru, S Alias Nino Bungkam Dikonfirmasi Setelah Dipanggil Pihak Polda Sumut

Rapimnas DMDI Indonesia, Said Aldi Al Idrus: DMDI Harus Hadir Bantu Umat yang Tertimpa Musibah

Kapuskes TNI Pimpin Delegasi Kesehatan TNI Hadiri Bilateral Thainesia ke 10 tahun 2026 di Thailand