Dinilai Tidak Transparansi,  Masyarakat Kritik Kinerja Tim Pembebasan Lahan Proyek Strategis PLTA PT.NSHE Tapsel

Tapsel,  Sumut24 .co

Baca Juga:

• Dua Muda Mudi Kompak Edarkan Ekstasi Diringkus Satresnarkoba Polrestabes Medan
• Penahbisan Gereja BNKP Resort 42 Tanjung Anom Berlangsung Khidmat, Ephorus Targetkan Kemandirian Sinode
• Dana Pensiunan Perumda Tirtanadi Sudah Dibayarkan AJB Bumiputera

Proses pembebasan ( ganti rugi ) lahan yang ada dilokasi proyek strategis nasional PLTA North Sumatera Hydro Energy ( PT.NSHE  ) yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan  ( Tapsel  ), Sumatera Utara menuai kritik dari masyarakat khususnya masyarakat yang mempunyai lahan dilokasi tersebut yang sampai saat ini belum mendapatkan ganti rugi dari perusahaan PLTA PT.NSHE.

“Sampai saat ini kita belum juga mendapatkan ganti rugi dari perusahaan PLTA PT.NSHE,  Padahal surat tanah dari lahan kita seluas belasan Ha dengan surat akte notaris yang ada dilokasi PLTA PT.NSHE ini sudah 6 ( enam tahun ) lamanya di perusahaan PLTA PT.NSHE, Ucap masyarakat yang tidak mau namanya di publikasikan, Rabu ( 16 / 2 ) pagi.

Seharusnya perusahaan PLTA PT.NSHE mempunyai tim pembebasan lahan yang profesional dan juga bersifat transparan ke publik agar masyarakat tahu dan lebih mengerti akan proses pembebasan lahan yang ada dilokasi proyek strategis PLTA PT.NSHE. ini, Bebernya.

 

Lanjutnya,  Sekarang ini jelas – jelas kita makin bingung akan tim pembebasan lahan yang ada dilokasi proyek strategis nasional PLTA PT.NSHE ini.

Bukan tanpa alasan, Misalnya tahun kemarin kira – kira bulan Oktober atau bulan Nopember 2011 sudah ada pencairan ganti rugi dari perusahaan PLTA PT.NSHE yang diterima oleh tim pembebasan lahan yakni Raja Luat Sipirok Edward Siregar dan Raja Luat Marancar Darma Bakti Siregar. Nah, sekarang kita seharusnya tahu kepada siapa, Lahan siapa yang mendapatkan ganti rugi tersebut.

“Kita meminta supaya tim pembebasan lahan yang melibatkan Raja Luat Sipirok maupun Raja Luat Marancar transparansi ke publik jangan seperti, “Ada udang dibalik batu,” Ucapnya dengan nada tinggi.

Atas kejadian ini, Kita selaku masyarakat meminta kepada Pemda Kabupaten Tapanuli Selatan supaya menyikapi permasalahan ini.

“Kita meminta Bupati Tapanuli Selatan Dolly Putra Perlindungan Pasaribu untuk menyikapi bila perlu membuat tindakan atas permasalahan ini, Karena proyek strategis nasional ini peruntukannya jelas – jelas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat Tapanuli Selatan,” Ungkapnya.

Bapak Bupati Tapanuli Selatan Dolly Putra Perlindungan Pasaribu seharusnya cepat tanggap akan permasalahan ini, Karena selaku Kepala Daerah pastinya Kepala Daerah mempunyai kewenangan di proyek strategis nasional yang bertujuan untuk mempercepat proses pembangunan proyek strategis nasional apalagi yang sifatnya menyangkut kesejahteraan masyarakat.( Rahmat Nst  )

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Dua Muda Mudi Kompak Edarkan Ekstasi Diringkus Satresnarkoba Polrestabes Medan

Penahbisan Gereja BNKP Resort 42 Tanjung Anom Berlangsung Khidmat, Ephorus Targetkan Kemandirian Sinode

Dana Pensiunan Perumda Tirtanadi Sudah Dibayarkan AJB Bumiputera

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Medan Juara Umum Semarak Korpri Gebyar Kemerdekaan RI

Aksi Solidaritas Pemko Medan, Dari Kemeriahan HUT RI hingga Bantuan Rp.50 Juta Korban Bencana

Satu Perusahaan Menawar, Bukan Berarti Tender Harus Batal