Medan Lampu Kuning, Eldin Harus Kerja Keras

MEDAN|sumut24 Pembangunan Kota Medan dinilai banyak yang ‘jalan di tempat’ alias mandek. Buktinya, sudah 8 bulan dilantik Walikota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S Msi dan Wakil Walikota, Ir. Akhyar Nasution M.Si, banyak SKPD bermasalah, infrastruktur tak terbangun, Jalan-jalan berlubang, pedagang kaki lima menjamur di mana-mana, lampu-lampu jalan mati (padam) dan anggaran pendidikan bagi guru tersendat. Ini sebagai bukti bahwa Kota Medan sudah lampu kuning. Dan mendesak Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin untuk bekerja lebih keras lagi.

Baca Juga:

• Wabup Lantik 47 Pejabat Administrator, Pengawas, dan Fungsional
• Diduga Tipu Anggota Plasma ,Ketua Koperasi FKI Mandiri Dilaporkan ke Polisi
• Densus 88 AT Sumut dan BBPVP Medan Bersinergi Cegah Penyebaran Paham Radikalisme

Penasehat Fraksi PKS DPRD Medan Salman Alfarisi kepada wartawan, Senin (22/8) menegaskan, “Kalau kita lihat, memang sampai sekarang belum nampak pekerjaan Pemko Medan. Masyarakat menunggu perbaikan jalan-jalan rusak dan infrastruktur pendukung lainnya,” tegas Salman Alfarisi.

Lebih lanjut dikatakannya, Uang Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengendap (parkir) di bank mencapai Rp1,6 triliun, hingga Mei 2016. Sementara, progres pembangunan 2016 sama sekali belum dinikmati masyarakat Medan. DPRD Medan mendesak Pemko Medan segera merealisasikan program yang sudah disahkan, sehingga dana yang disiapkan bermanfaat bagi masyarakat.

Dia mencontohkan, pembebasan lahan Jalan Karya Wisata Kecamatan Medan Johor sudah selesai. Namun hingga kini belum dikerjakan. “Semestinya Juli sudah dikerjakan. Makanya kita melihat ada yang lamban,” katanya.

Sebagaimana diketahui, APBD Medan tahun 2015 menyisakan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) mencapai Rp370 miliar. APBD Medan 2015 belum dipastikan, karena Pemko Medan belum menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) APBD 2015. Ketika hal itu ditanyakan, Salman mengatakan, jangan sampai SiLPA tahun 2016 besar karena anggaran tak terserap.

DPRD Medan sudah melakukan tugasnya, menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Medan 2016 tepat waktu. Menurutnya, jika pengesahan APBD 2016 langsung diikuti dngan proses tender, setidaknya mei 2016 sudah mulai pekerjaan.

“Kita melihat ini lamban. Tanyakan sama Pemko Medan, dimana lambannya. Apa penyebabnya,” katanya. Kritikan yang sama juga disampaikan anggota DPRD Medan H Zulkarnain Yusuf. Parkirnya dana Pemko Medan di bank mencapai Rp1,6 triliun pada Mei 2016, serta munculnya silpa sebesar Rp265 miliar, menunjukkan betapa buruknya kinerja SKPD di Pemko Medan.

“Silpa sebesar Rp265 miliar ini cukup tinggi dan sungguh terlalu. Ini menunjukkan Wali Kota Medan tidak selektif dalam menempatkan SKPD. Artinya, Kepala Dinas yang dipercaya untuk mengelola bidangnya tidak mempunyai kemampuan dalam menyerap dan menggunakan anggaran yang ada,” tegas anggota DPRD Medan H Zulkarnain Yusuf.

Menurut H Zulkarnain Yusuf, silpa dana tunjangan profesi guru mencapai Rp159,96 miliar lebih. Silva ini cukup besar dan sangat keterlaluan. Kenapa tidak disalurkan lewat program tunjangan guru. Bahkan suntikan dana dari pusat untuk peningkatan mutu pendidikan di Medan akan dihapus, dikarena tidak dipergunakan. Hal ini sangat merugikan dunia pendidikan karena kebodohan dan ketidakmampuan dalam menyerap serta mempergunakan anggaran.

“Jika kepala dinas tidak mampu mengelola anggaran dan tidak berani membelanjakan anggaran untuk kemajuan pendidikan, lebih baik tidak usah dipakai lagi. Sebagai warga Kota Medan jelas merugi karena tidak ada pertambahan dan peningkatan kualitas pendidikan,” ujarnya.

H Zulkarnain Yusuf juga secara tegas menyoroti masalah reklame. “Berapa yang didapat Pemko Medan dari pajak reklame. Pansus sudah ada dan sudah berjalan selama satu tahun dengan menghabiskan dana Rp 1 miliar lebih. Kinerja Pansus menjadi tidak ada gunanya, karena Wali Kota Medan melakukan pembiaran terhadap kepala dinas yang tidak mampu bekerja dan hanya memetingkan kesejahteraan sendiri.

“Saya berani menjamin ada satu permaianan terhadap penertiban papan reklame. Papan reklame yang diturunkan, pasti kontrak di bawah tangannya sudah habis dan yang belum diturunkan belum habis kontrak di bawah tangannya. Hal ini kenapa dibiarkan dan ini memang politik pembiaran,” ujarnya.

Semua elemen masyarakat di Kota Medan kini mendesak kerja keras dan kerja nyata Pemko Medan dalam hal ini Walikota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S Msi dan Wakil Walikota, Ir. Akhyar Nasution M.Si, untuk memembenahi semua yang masih belum terpenuhi. Sebagai pemimpin di Kota Medan, kerja nyata Eldin harus dipacu agar Kota Medan semakin maju. Apalagi sudah beberapa tahun ini, Medan gagal meraih Adipura, sementara lima kota/kabupaten lainnya di Sumut berhasil mempersembahkan Piala Adipura.

sementara itu,

Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin, menyebutkan secara akumulatif, realisasi pendapatan untuk tahun anggaran 2015 tercatat mencapai Rp4,25 triliun yang terdiri dari PAD sebesar Rp1,48 triliun lebih dan pendapatan transfer Rp2,76 triliun lebih.

“Realisasi pendapatan daerah tahun 2015 ini mencapai 84,40 persen dari target yang ditetapkan. Untuk belanja, secara akumulatif, realisasi belanja tahun anggaran 2015 tercatat mencapai Rp4,28 triliun terdiri dari belanja operasi Rp3,45 triliun, belanja modal Rp916 miliar lebih dan belanja tak terduga Rp278 juta lebih,” paparnya dalam sidang Paripurna nota pengantar Wali Kota Medan dalam rangka penyampaian Ranperda Kota Medan tentang Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015, Senin (22/8).

Ditambahkan, realsisasi belanja 2015 ini mencapai 80,01 persen dari taget anggaran yang ditetapkan. “Sementara transfer bantuan keuangan secara akumulatif, realisasi transfer bantuan keuangan untuk tahun anggaran 2015 tercatat mencapai Rp1,22 miliar lebih. Realisasi transfer tahun anggaran 2015 ini mencapai 80,77 persen dari target anggaran yang ditetapkan,” sambungnya.

Lebih lanjut Eldin menjelasakan soal pembiayaan. Secara akumulatif, realisasi penerimaan pembiayaan terealisasi sebesar Rp370,72 miliar lebih, pengeluaran pembiayaan Rp2,22 miliar lebih.

“Berdasarkan uraian di atas, Silpa tahun 2015 tercatat Rp252,57 miliar lebih dengan perincian, saldo dana fasilitas kesehatan yang dikelola Dinkes Rp24,74 miliar lebih, saldo Dana Alokasi Khusus Rp3,84 miliar lebih, saldo dana tunjangan profesi guru Rp159,96 miliar lebih, saldo dana badan layanan umum daerah Dr Pringadi Rp23,76 miliar lebih dan saldo anggaran lebih Rp40,27 miliar lebih yang akan dikelola guna mendukung kebutuhan pembiayaan pembangunan tahun 2016 dan kewajiban yang belum diselesaikan tahun 2016,” urainya.

Eldin juga mengakui masih banyak terdapat kekurangan yang bersifat administratif dalam pengelolaan keuangan daerah. Untuk itu pihaknya terus meningkatkan efektifitas dan efiseinsi pengelolaan keuangan daerah, khususnya terhadap pendapatan.

“Sedangkan dari sisi belanja, kita berharap terus meningkatkan kinerja pembangunan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai catatan, pada tahun anggaran 2015 ini, seluruh SKPD telah dapat menyusun laporan keuangan SKPD sesuai dengan amanat PP nomor 71 tahun 2010 tentang standar akutansi pemerintahan dan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64 tahun 2013 tentang penerapan standar akutansi pemerintah daerah berbasis aktual pada pemerintah daerah,” pungkasnya. (R02)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Wabup Lantik 47 Pejabat Administrator, Pengawas, dan Fungsional

Diduga Tipu Anggota Plasma ,Ketua Koperasi FKI Mandiri Dilaporkan ke Polisi

Densus 88 AT Sumut dan BBPVP Medan Bersinergi Cegah Penyebaran Paham Radikalisme

NextDev dari Telkomsel Roadshow di Kota Medan, Dihadiri Ratusan Anak Muda

Apes, Usai Transaksi 2 Pemain Sabu - Sabu Dicomot Polisi

Rayakan HLN ke-80, PLN Hadirkan Cahaya Harapan bagi Keluarga di Tapanuli Tengah